Postingan
Penambangan minyak dan gas di wilayah Bekasi bagian utara terus bergulir. Ekonomi lokalpun mulai melaju. Kapasitas produksi yang meningkat dan potensi migas yang belum terkuak membuat daerah ini ingin membentuk kabupaten baru.
Dana untuk desa itu akan bertambah besar apabila wilayah ini menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Bekasi. Soal ini, sebagian pejabat di Bekasi, terutama dari kalangan anggota DPRD-nya, memang serius untuk mewujudkan kabupaten baru. Mereka ini menginginkan membentuk kabupaten baru, yakni Bekasi Utara. “Kalau jadi kabupaten baru, dana untuk setiap desa bisa Rp 1 milyar,” kata Saifullah.
Maklum saat ini anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi harus dibagi kepada 23 kecamatan. Namun, dengan adanya kabupaten baru kelak, anggaran hanya dibagi kepada sekitar 13 kecamatan yang direncanakan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi Utara. Yakni, Cibitung, Cikarang Utara, Tambun, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukatani, Sukawangi, Sukakarya, Sukarangin, Cabangbungin dan Muara Gembong.
Keputusan untuk membentuk kabupaten baru ini telah diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, pada pertengahan Juli 2009. Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana menyatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendukung keputusan DPRD tersebut. “Saat ini kami membentuk tim untuk untuk mempercepat pembentukkannya,” kata Darip kepada KONTAN.
Darip berujar, pembentukan kabupaten baru ini lebih banyak akibat faktor geografis dan jumlah penduduk yang telah memenuhi persyaratan. Saat ini, luas wilayah yang akan menjadi kabupaten baru mencapai 127.000 hektare, dengan jumlah penduduk sebanyak 2,138 juta orang. “Kawasan utra kurang diperhatikan, karena daerahnya terlalu luas,” kata Darip.
Nah, faktor minyak merupakan pendorong yang sifatnya jangka panjang. Di kawasan Bekasi Utara ini diperkirakan ada 121 titik sumur yang siap digarap Pertamina EP. Dari jumlah itu, kandungan gasnya juga melimpah. “Potensi minyak dan gas untuk jangka panjang,” kata Darip.
Meski minyak telah deras menucur, tapi sumbangannya terhadap anggaran daerah masih seuprit. Tahun 2009 ini, diperkirakan hanya Rp 16 miliar. Bahkan BUMD yang berbisnis gas memberikan sumbangan lebih besar, Rp 20 miliar. “Bagi hasil minyak memang janggal, kok sedikit sekali,”ujar Darip.
Untuk tahun 2009 ini, anggaran Pemkab Bekasi sebesar Rp 1,6 triliun. Sekitar Rp 700 miliar berasal berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, perolehan pajak daerah, dan seterusnya. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp 220 miliar.
Selama ini, para politisi di Bekasi mengaku tidak begitu memahami hitungan bagi hasil migas. “Kami belum memahami hitungannya, tapi tiba-tiba kami dikirimi uang,” kata Darip.
Pemkab Bekasi pun membentuk tim perunding untuk mengungkap masalah ini. “Kami sudah bicara dengan Pertamina, dan akan bertanya ke Departemen Keuangan,”kata Darip.
Petamina EP mengaku sudah transparan. “Semua sudah kami setorkan ke Departemen Keuangan, jadi tanya ke sana,”kata Direktur Utama Pertamina EP Salis Aprilian.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Departemen Keuangan Mardiasmo juga begitu. “Semua sudah disampaikan, termasuk untuk Kabupaten Bekasi,”kata Mardiasmo.
Jadi, bocornya berkah emas hitam dimana, nih?
Sumber : Kontan Minggu II, September 2009 Hal. 38-39
0 komentar:
Posting Komentar