Kabupaten Bekasi dalam perspektif Mythologi dan Filosofi masyarakat jawa

Masyarakat jawa adalah masyarakat yang sangat kental dengan budaya mytos dan filosofis, sejak jaman kerajaan-kerajaan hindu budha sampai masuknya Islam ditanah jawa, bahkan sampai sekarang budaya itu masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tanah jawa, meskipun sekarang ini sudah banyak masyarakat di jawa yang sudah meninggalkan budaya ini karena mungkin lebih menganggap bahwa mytos dan dan filosofis itu ketinggalan jaman dan terbelakang dan lebih menganggap bahwa logika lebih bisa diandalkan.

Mythologi dan filosofi tidak hanya dijadikan landasan untuk membangun sebuah tatanan hidup oleh masyarakat jawa saja, akan tetapi oleh seluruh masyarakat atau komunitas-komunitas masyarakat indonesia lainnya bahkan hampir diseluruh belahan dunia, mereka meyakini bahwa kehidupan mesti diatur oleh falsafah-falsafah yang bisa dijadikan pegangan pegangan agar kelestarian alam, budaya, seni dan kerukunan tetap terjaga, karena apabila semua orang hidup tanpa falsafah dikhawatirkan akan mengalami perubahan yang tidak terkendali bahkan cenderung menjadi kacau, banyak bangsa kehilangan ati dirinya, banyak bangsa melupakan sejarahnya, dan banyak orang hidup sesuka hatinya.

Keberadaan mythos dan falsafah kerap dijadikan pedoman dalam membangun sebuah tatanan dan komunitas, apakah itu lingkungan, perkampungan sampai sebuah pemerintahan, karena mythologi dan filosofi diharapkan dapat menjadi benteng moral dan sosial dalam sebuah tatanan.

Kabupaten Bekasi adalah sebuah daerah yang juga dulunya dibangun dengan mythologi dan filosofi baik oleh raja-raja pada pemerintahan Taruma negara, atau oleh raja-raja islam seperti sultan agung mataram sampai kepada hadirnya pejuang dan pajlawan nasional dari Bekasi yang juga seorang tokoh Ulama, politisi, ahli strategi perang dan militer yaitu KH. Nur Ali, perkembangan dan kehidupan masyarakat Bekasi semasa hidup beliau cenderung damai dan tertata, kehidupan masyarakat dengan pemerintahnya terlihat harmonis, hubungan kemasyarakatan yang tertuang dalam bingkai culture(budaya) pun terlihat nyaman.

Seiring dengan perkembangan zaman kabuapten Bekasi mulai mengambil era baru; baik dalam pembangunan infra struktur, budaya dan lain-lain, pergeseran budaya (paradigm shift) semakin terlihat, masuknya budaya-budaya yang dibawa oleh para kapitalis yang disebut investor dengan mythos-mythos dan falsafah-falsafah mereka telah banyak merubah tatanan hidup, masyarakat, pola hubungan, dan gaya pemerintahan atau kepemimpinan serta orientasi pembangunannnya.

Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang sangat kaya akan potensi; budaya, ekonomi, seni dan keberagaman hidup lainnya saat kondisinya sangat jauh tertinggal dari daerah-daerah lain, apalagi bila dibandingkan dengan saudara mudanya yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dengan potensi kekayaan Industri dan sumber daya alam malah menjadi daerah yang memiliki penduduk miskin begitu banyak dan potensi kerawanan sosial yang begitu besar.

Korelasi dengan Mythos dan Filosofi

Dalam kepercayaan masyarakat jawa, bahwa pusat pemerintahan haruslah berdekatan dengan air, karena air adalah sebagai falsafah kehidupan, apakah itu laut, situ, kali ataupun aliran sungai sehingga diyakini apabila pusat pemerintahan erdekatan dengan  sumber air akan dapat menjadi sugesti bagi pemerintahnya maupun masyarakatnya untuk hidup lebih; damai, sejahtera dan tercukupi, dan itulah salah satu alasan kenapa taruma negara memilih pemerintahan berada dekat dengan laut utara dan membangun kali bekasi sepanjang 47 km.

Kantor pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi pilihan investor yang saat ini ditempati adalah berada pada daerah yang menurut konsultan dari IPB (institut pertanian bogor) adalah daerah yang kadar aernya nol persen (0%) karena derah yang dibawahnya hanya mengandung cadas dan batu karang.

Hal yang kemudian terjadi adalah menjadi sebuah suggesti bagi para pemimpin diBekasi menjadi tidak produktif, masyarakatnya cenderung pemalas dan premanisme tumbuh bak cendawan dimusim hujan, bahkan para pemimpinnya justru malah membangun sebuah komunitas "preman" itu menjadi bagian dari steak holder yang membantu jalannya pemerintahan.

Tersugesti oleh sebuah falsafah yang menurut sebagian orang adalah kuno dan tidak logis, kabupaten Bekasi malah terjebak dalam kekerinagn dan kepanasan secara batin dan pola hubungan, gesekan-gesekan politik menjadi pemandangan sehari-hari, korupsi meraja lela, dan kemiskinan terus meningkat, kehausan secara mythos membuat masyarakat menjadi tidak mensyukuri apa yang mereka miliki, banyak pengusaha rebutan kupon BLT, raskin dll, kekayaan potensi industri dan sumber daya alam tidak menjadikan potensi dan sumber kesejahteraan masyarakat, justru malah menjadi potensi bancakan para pemimpin dan pejabatnya.

Program dan rencana pemerintah kemudian hanya menjadi jargon, karena para pelaku kebijakan tidak dengan ikhlas menjalankan amanah, melainkan selalu emnjadikan program dan rencana itu menjadi potensi yang dapat dimaling, karena selalu merasa haus akan harta dan selalu merasa tidak cukup, sehingga kehidupan masyarakatnya emnjadi bulan-bulanan susah dan miskin.

Sungguh ironi sebenarnya, namun kekuatan akal manusia memiliki titik batas yang sangat tertentu, dan dibalik semua rencana dan kekuatan akal dan pikiran manusia ada kekuatan lain yang mengendalikan hidup dan tatanan kehidupan. keyakinan selalu menjadi suggesti dan kearifan terhadap para leluhur pendiri menjadi sebuah tolok ukur sejauh mana kehebatan sebuah bangsa.

Warga Bekasi Desak Perda Pornografi

Bekasi-Sejumlah masyarakat Bekasi yang tergabung dalam Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB) sedang melakukan aksi untuk mendesak pemerintah segera melaksanakan proses dan mengesahkan UU antipornografi. BKMB yang tergabung dalam wadah tersebut, Senin (6/2) pagi, melakukan aksi mendesak pemerintah daerah membuat peraturan daerah (Perda) tentang pelarangan beredarnya berbagai surat kabar dan tabloid, termasuk VCD yang memuat gambar-gambar pornografi.

Dua orang pengurus BKMB yang ditemui SH, Senin pagi, Abdul Khoir dan Hilaludin Yusri, mengemukakan mereka akan berangkat dari halaman Masjid Al-Barkah, alun-alun Bekasi, menuju kantor wali kota dan kantor DPRD setempat. Aksi tersebut dilakukan menyusul maraknya bacaan-bacaan berbau pornografi yang beredar di Bekasi.
“Kami berharap pemerintah daerah tanggap dengan hal ini dan segera merealisasi peraturan daerah tentang pembatasan pornografi di wilayah Bekasi ini,” tutur Abdul Khoir.
Hilaludin menegaskan pihaknya telah banyak menemukan berbagai media massa di antaranya beberapa tabloid yang selama ini menyuguhkan gambar-gambar porno. Selain itu, mereka juga telah menemukan peredaran VCD porno yang kini merebak di wilayah Bekasi.
“Berkaitan dengan hal tersebut, selain pemerintah pusat kini sedang membahas UU antipornografi, BKMB berharap pemerintah setempat bersama DPRD Kota Bekasi untuk proaktif membahas dan membuat sebuah perda yang isinya larangan terhadap beredarnya gambar-gambar porno di wilayah kota Bekasi,” ujarnya.
Terhadap VCD-VCD porno yang kini banyak beredar, pihaknya juga mengimbau aparat kepolisian segera melakukan penertiban dan razia sehingga tidak sampai merusak mental masyarakat.
“Masyarakat Bekasi adalah masyarakat yang agamis, sehingga peredaran buku-buku, termasuk VCD yang berisi gambar-gambar seronok seharusnya tidak lagi beredar di kota dan Kabupaten Bekasi. Tidak tertutup kemungkinan dengan melihat gambat-gambar yang tidak pantas tersebut akan timbul niat kriminal,” ujarnya.
Hingga berita ini disiarkan, ratusan warga mulai berkumpul, namun mereka terhalang akibat hujan yang masih turun sehingga menunggu beberapa elemen masyarakat lainnya untuk berjalan kaki menelusuri jalan raya Ir. H. Juanda menuju kantor Wali Kota Bekasi. (jonder sihotang)

Kepala BKD Kota Bekasi Tutup Usia

Bekasi, 18/12 (Antara/FINROLL Lifestyle) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Selamet Gumelar meninggal dunia pada usia 52 sekitar pukul 02.30 WIB, Jumat dini hari.

Almarhum Selamet sempat mejalani koma selama dua hari di Ruang Gawat Darurat lantai dua Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Barat sejak Selasa (15/12) lalu.

Sejumlah dokter di rumah sakit tidak mau berkomentar terkait kematian almarhum kepada wartawan yang saat itu tengah mencoba mengkonfirmasi kejadian tersebut.

Bahkan, sejumlah rekan almarhum dari kalangan pegawai Pemerintah Kota Bekasi terkesan menuntup-nutupi situasi itu.

"Saya pribadi tidak ikut ke rumah duka, namun memang benar bahwa pak Selamet Gumelar hari ini meninggal dunia. Selebihnya, saya tidak tahu," ujar staf Humas Pemkot Bekasi, Nardi, kepada ANTARA, di Bekasi, Jumat.

Pantauan ANTARA di rumah almarhum jalan Sigma, nomor 53, Perumahan Sigma, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, nampak sepi dan tidak berpenghuni. Bahkan sejumlah karangan bunga ucapan belasungkawa pun tidak terlihat di sekitar lokasi.

Jenazah almarhum Selamet Gumelar langsung diberangkatkan ke kampung halamannya di Desa Sipesing, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, untuk dimakamkan sekitar pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, sejumlah kabar yang marak beredar faktor penyebab kematian Selamet diduga akibat penyakit jantung yang dideritanya sejak lama.

Ketua Komite Daerah Anti Korupsi (Komdak) Bekasi, Hilaludin Yusri, menduga kuat kematian Selamet berkaitan dengan perseteruannya dengan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad terkait proses penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi 2009 setempat yang berlangsung baru-baru ini.

"Informasi yang saya himpun dari kalangan orang dalam pemerintahan menyebutkan, sebelum meninggal dunia almarhum sempat mendapat teguran keras dari Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, menyangkut calon PNS yang tidak lulus," katanya.

Dikatakan Hilal, pada Selasa malam almarhum tengah megikuti kegiatan rapat badan anggaran di Gedung DPRD Kota Bekasi dan mendapatkan telepon dari Wali Kota Bekasi.

"Setelah itu almarhum bergegas menemui Wali Kota Mochtar Mohamad di lingkungan Kantor Pemkot Bekasi dan kembali terjadi perseteruan panjang terkait persoalan tersebut hingga Selamet jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri," katanya.

Almarhum, kata dia, langsung dilarikan ke RS Mitra Keluarga dan mengalami koma selama dua hari hingga akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan satu isteri dan dua anak.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad yang dikonfirmasi terkait kejadian tersebut tidak mengangkat panggilan wartawan melalui sambungan telepon. ***1*** B/Z003

Sumber : http://lifestyle.id.finroll.com
Written by Rollit Friday, 18 December 2009 23:47

Kembalikan sumpah pemuda kepada Khittohnya

Pada tanggal 28 oktober 1928 para pemuda dari berbagai suku di indonesia mengumandangkan ikrar kebulatan tekad yang dideklarasikan sebagai "sumpah pemuda", mereka datang dari berbagai suku, daerah dan kepulauan di nusantara ini dengan tujuan :
1. membangkitkan rasa kebangsaan terhadap para pemuda di Indonesia untuk tujuan yang sama yaitu melawan segala bentuk penjajahan
2. membangun dan mempertahankan NKRI
3. menjaga keutuhan budaya bangsa

namun ikrar kebersamaan yang mereka kumandangkan tetap dalam kerangka kebinekaan, tidak menghilagkan warna dan budaya nan pelangi.
Tekad dan perjuangan mereka haryslah menjadi inspirasi dan clue yang positif bagi generasi muda sekarang, meskipun secara fisik penjajahan diIndonesia relatif tidak ada, namun penjajahan secara psikis nyaris mengisi seluruh sendi-sendi kehidupan kita, mental, ideologi, sosial, ekonomi dan banyak lagi.
paradigm shif ( perubahan paradigma ) menjadi sesuatu yang sangat monumental menghantam bangsa ini, dari mulai kelompok masak, ranum hingga bunga dan pucuk, sendi-sendi budaya warisan leluhur nyaris menjadi puing berserakan, bunga dan pucuk bangsa ini tidak lagi mengenal siapa nenek moyang yang membangun dan mempertahankan kemerdekaan negaranya, penjajahan moral nyaris tak terbendung, masuk dan merasuk hingga area paling privasi disemua sudut rumah, penjajahan moral melalui tayangan-tayangan televisi yang tida lagi mengakar pada komitmen budaya dan adat istiadat bangsa ini semakin menggila, bangsa yang dalam setiap catatan sejarahnya dimulai dengan pembangunan moral keagamaan semakin tenggelam, padahal seluruh dunia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu diawali catatan sejarahnya dengan agama, dari jaman aimisme dinamisme, hindu budha samapai kerajaan-kerajaan Islam dan masuknya kristen yang dibawa oleh missionaris kolonial belanda, namun saat ini sungguh menyedihkan ketika kita melihat banyak tayangan-tayangan televisi yang nyaris mengajarkan kita menjadi ateis, kita tidak lagi melihat masjid, gereja, kuil ataupun vihara dalam tontonan sehari hari di televisi, budaya kekerasan, perebutan harta warisan, gaya hidup bebas, gaya hidup konsumerisme, dan terkadang sex bebas dikalangan pelajar hampir menjadi suguhan mata kita setiap harinya.
kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan setiap hak dan kekayaan bangsa ini kepada tempatnya semula, momentum sumpah pemuda haruslah dijadikan sebuah flashback positif untuk melakukan introspeksi diri dan jati diri bangsa.

PEMEKARAN KABUPATEN BEKASI SEBUAH KEHARUSAN…!!!

BEKASI memiliki peran penting dalam rentang sejarah Nusantara, mulai dari era Kerajaan Taruma Negara sampai era pergolakan revolusi kemerdekaan. Bekasi di abad ke 4 sampai ke 7 pernah menjadi pusat Kerajaan Taruma Negera yang merupakan kerajaan tertua dan terbesar di tanah Jawa. Di masa kemerdekaan, Bekasi menjadi daerah pertempuran melawan penjajah dimana ribuan nyawa rakyat gugur di medan juang. Tidak berlebihan jika kemudian Bekasi di lukiskan sebagai daerah “Tapal Batas” oleh Ismail Marzuki dan diabadikan oleh Chairil Anwar dalam puisi “Antara Karawang – Bekasi”.

Dengan luas wilayah 127.388 Ha dan Jumlah penduduk yang kini telah berkembang hingga 2 juta jiwa lebih, Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 23 kecamatan, 182 desa dan 5 kelurahan. Dinamika pembangunan Kabupaten Bekasi yang tahun ini memasuki usianya yang ke 59, menunjukan pertumbuhan pesat di segala sektor. Pembangunan Kabupaten Bekasi setidaknya ditompang oleh lima modal dasar yang strategis.

Pertama, secara geografis Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dan menjadi pintu masuk utama dari arah timur Jakarta, menjadikannya sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, Pertumbuhan industri bergerak semakin cepat dari tahun ke tahun. Menjamurnya kawasan industri terpadu di wilayah selatan Bekasi, seperti Lippo Cikarang, Jababeka, Ejip dan lainnya. Secara nyata telah mendorong pertumbuhan ekonomi bagi warga disekitarnya. Ketiga, Kabupaten Bekasi memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat kaya. Keempat, Kabupaten Bekasi memiliki 70 % lahan pertanian produktif yang dapat menjadi modal daerah agraris berbasis industri. Kelima adalah karakteristik masyarakat Bekasi yang heterogen.

Kendati demikian, bukan berarti Kabupaten Bekasi terbebas dari masalah, yang kita kita ketahui bersama belum sepenuhnya dituntaskan. Kesejahteraan ternyata belum bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Pembangunan juga belum berjalan secara merata di semua sektor.

Berdasarkan data Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) masih ada sekitar 111.277 keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah balita yang menderita gizi buruk mencapai 1.300 anak. Sebanyak 233 orang menderita dan terinfeksi penyakit kaki gajah, masih menempatkan Kabupaten Bekasi di posisi tertinggi se Jawa Barat bahkan nasional. Penderita Lepra 352 orang dan yang terinfensi HIV/AIDS sebanyak 229 orang. Penyebaran DBD pada awal tahun 2009, empat Kecamatan dinyatakan zona merah dan empat orang meninggal dunia. Sebagian masyarakat Kabupaten Bekasi rentan terhadap serangan penyakit karena pola hidup dan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat.

Di ranah pendidikan, masih terdapat 112 Sekolah Dasar yang rusak atau sekitar, 1.320 ruang kelas. Angka putus sekolah mencapai 16.000 anak. Sarana infrastruktur masih banyak yang rusak sehingga mengurangi mobilitas perekonomian masyarakat.

Sederet permasalahan di atas, hampir sebagian berada di daerah utara Bekasi. Geliat pertumbuhan pembangunan sampai saat ini masih terpusat di wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan. Masyarakat utara hanya mendapatkan dampak negatifnya. Seperti banjir yang melanda hampir setiap tahun. Sungai-sungai yang tercemar dan rusaknya ekosistem alam akibat dari pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah buang industri.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara juga masih bergerak selambat keong. Jumlah masyarakat miskin terbanyak ada di wilayah utara dengan penyebaran bervariasi. Kecamatan Babelan menempati rangking tertinggi dengan jumlah masyarakat miskin 11.491 KK, Taruma Jaya 6030 KK, Tambelang 3465 KK, Cabang Bungin 4401 KK dan Muara Gembong 3169 KK. Demikian juga dengan sarana dan prasana yang masih tertinggal jauh dari wilayah selatan.

Padahal wilayah utara memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti gas dan minyak bumi. Bedasarkan data yang ada, di Kabupaten Bekasi daerah utara memiliki cadangan minyak bumi sebesar 195 Milyard Barel, sedangkan Gas bumi mencapai 19 BSCF (Billion Standard Cubic Feet) yang diperkirakan tidak akan habis dieksplorasi sampai 30 tahun mendatang, angka ini setara dengan blok Cepu. Migas tersebut tersebar di 7 blok yaitu ; Sasak, Ranca Jawa dan Pondok Tengah Utara (Kecamatan Muaragembong), Blok Pondok Makmur (Kecamatan Cabang Bungin), Blok Tegal Pancing (Kecamatan Sukatani).

Sedangkan dua blok lainnya sudah dimulai dieksplorasi yaitu Pondok Tengah dengan kapasitas produksi 2000 barel minyak mentah per hari dan Lapangan Tambun (30 sumur) Kecamatan Babelan 12.000 barel/hari. Di Blok Pondok Tengah sendiri cadangan minyaknya mencapai 35 MMFCS (Million Matrix Standard Cubik Feet). Awal tahun ini, PT. Pertamina sedang melakukan uji sesmix di 121 titik yang diduga mengandung potensi minyak dan gas bumi.

Selain potensi SDA yang dimiliki, prospek pertumbuhan pembangunan di wilayah utara juga cukup menjanjikan. Dalam kurun waktu 5 – 10 tahun mendatang, wajah wilayah utara akan berubah drastis.

Saat ini sedang disiapkan pembangunan pelabuhan internasional, jalan tol lingkar luar yang menghubungkan Tanjung Priok – Cibitung sepanjang 32 kilometer, jalan tembus dari Taruma Jaya ke Batu Jaya Karawang berserta jembatan penghubungnya. Termasuk juga penyiapan lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar untuk kawasan industri.

Kesenjangan inilah yang menjadi pemicu awal keinginan masyarakat Bekasi bagian utara untuk mendorong pemekaran wilayah. Dengan pemekaran wilayah maka pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin maksimal. Pemekaran juga didorong untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada di wilayah utara sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat utara tidak gamang dalam menyongsong perubahan. Dari kultur tradisional menjadi masyarakat idustri modern. Seiring dengan itu, maka iklim demokrasi di tingkat lokal juga diharapkan kian berkembang.

Pemekaran Sebuah Keharusan..!

Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi sudah mulai digulirkan sejak awal tahun 2000 oleh sebagian tokoh masyarakat. Wacana ini kemudian terus membesar menjadi sebuah issu utama bagi masyarakat utara. Namun baru pada tahun 2007, wacana ini mendapat respon positif dari elite politik di Kabupaten Bekasi. Pemda Kabupaten Bekasi mengelontorkan anggaran sebesar Rp. 900 juta untuk melakukan studi kelayakan pemekaran daerah sesuai dengan PP 78 tahun 2007.

Studi kelayakan ini dianggap penting agar pemekaran yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak malah menjadi beban baru bagi masyarakat, baik daerah induk maupun daerah baru yang dimekarkan.

Berdasarkan PP 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan pengabungan daerah, setidaknya ada 11 faktor dan 38 indikator yang memiliki bobot berbeda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. Sebelas faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah ; Jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali.

Selain masalah teknis administratif, sebuah pemekaran wilayah juga memerlukan itikad baik elite politik baik di eksekutif maupun legislatif. Sebab berdasarkan aturan yang ada, maka sebuah pemekaran wilayah harus menempuh 16 tahapan, dari mulai penjaringan aspirasi masyarakat, kajian akademis, pembentukan Pokja persiapan pemekaran wilayah, persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi, Persetujuan Bupati sampai ke DPR RI untuk mengesahkannya melalui Undang-Undang.

Respon positif dari Pemda Kabupaten Bekasi tersebut tentunya harus kita apresiasi secara positif. Perlu ada komitmen kuat seluruh komponen masyarakat agar agenda pemekaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil Akhir Kajian

Berdasarkan laporan akhir studi kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi menunjukan bahwa Kabupaten Bekasi sangat layak untuk dimekarkan. Hasil penelitian terhadap tingkat kemampuan daerah Kabupaten Bekasi dapat digambarkan sebagai berikut.
1. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan daerah, ternyata Kabupaten Bekasi memiliki skor 420. Sesuai dengan PP 78 Tahun 2007 maka Kabupaten Bekasi termasuk katagori daerah yang sangat mampu dan dapat di rekomendasikan untuk dimekarkan.
2. Berdasarkan jawaban responden hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kuesioner menunjukan bahwa lebih dari 80 % responden dari 2717 responden yang memberikan jawaban menyatakan setuju untuk pemekaran di Kabupaten Bekasi.
3. Hal tersebut sejalan dengan hasil jajak pendapat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap seluruh Badan Permusyawarah Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi dari 187 Desa diperoleh kesimpulan bahwa ;
a) Sebanyak 178 BPD atau sekitar 81 % setuju pemekaran
b) Sebanyak 29 BPD atau sekitar 16 % tidak setuju pemekaran
c) Sebanyak 9 BPD atau sekitar 4 % belum memberikan pendapat.
4. Hasil akhir kajian Pemekaran Kabupaten Bekasi setidaknya merekomendasikan 5 alternatif daerah pemekaran. Tiga diantaranya direkomendasikan, dua lainnya ditolak.

Hasil kajian akademis tersebut menunjukan bahwa Pemekaran Daerah Kabupaten Bekasi menjadi sebuah keharusan, bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. Hal tersebut sekaligus juga menjawab keraguan banyak kalangan tentang kelayakan pemekaran. Aspirasi masyarakat ini tentunya harus terus didorong sebagai kehendak demokrasi masyarkat.