Bupati Tak Punya Konsep Atasi Kemiskinan

Oleh
Jonder Sihotang

Bekasi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak mempunyai konsep dan program untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Pemkab hanya bertumpu pada anggaran pada APBD yang dialokasikan sebesar Rp 47 miliar lebih.
Hal itu diungkap Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, R Hilaludin Yusri kepada SH, Selasa (15/4) siang, menanggapi terus membengkaknya jumlah warga miskin di Kabupaten Bekasi yang tercatat mencapai 500.000 jiwa lebih atau 111.527 keluarga.
Dia mengungkapkan, Rabu pekan lalu, Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana memaparkan angka kemiskinan di hadapan organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat. Tapi, saat ditanya apa konsep Pemkab Bekasi untuk mengentaskan kemiskinan, Darip selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bekasi, tidak dapat memaparkan program dan solusi pemerintahannya.
“Ini sangat tragis. Ketika ditanya apa konsepnya mengentaskan kemiskinan, pejabat sekelas Wakil Bupati tidak dapat menjelaskan. Mestinya, pemerintah daerah membuat dan menyodorkan konsep mereka kepada masyarakat dan membuat perbandingan untuk dibahas mencari solusi apa yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan itu,” katanya.
Hilaludin mempertanyakan: apakah benar pemerintah di daerah ini mempunyai kemauan serius untuk mengentaskan kemiskinan. “Jangan hanya pintar mengalokasikan dana sampai Rp 47 miliar dalam APBD, tetapi tidak jelas pemanfaatannya dan tidak menyentuh masyarakat miskin,” katanya.
Mestinya, Pemkab Bekasi harus mempunyai social engineering dan manpower planning bila betul ingin mengentaskan kemiskinan. “Jadi, jangan hanya bertumpu kepada besarnya anggaran yang tersedia, sementara tidak ada kemauan yang kuat dalam pelaksanaan. Pemerintah juga harus mempelajari penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat,” tuturnya.
Dia mengusulkan agar Pemkab Bekasi membangun dan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) di bidang pertanian, termasuk dalam home industry tiap kecamatan sehingga masyarakat mempunyai keterampilan.
Jika ada perubahan dari sektor pertanian kepada industri, masyarakat sudah memiliki sumber daya yang dapat terjun ke dunia kerja. Hal itu perlu mengingat daerah pertanian di Kabupaten Bekasi sudah banyak berubah menjadi industri dan daerah hunian.
Sekretaris Forum Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kabupaten Bekasi, Ahmad Taufik, mengharapkan ada kemauan serius dari Pemkab Bekasi untuk mengentaskan kemiskinan. ”Para pejabat itu jangan hanya duduk di kantor saja, mereka perlu terjun ke masyarakat dan melihat apa yang dibutuhkan rakyat saat ini,” katanya.