Pembelian Mobil Dinas Menuai Banyak Protes

BEKASI, (PR).-
Rencana pembelian mobil dinas baru bagi para anggota DPRD dan pejabat eselon II Pemkot Bekasi senilai Rp 18 miliar banyak menuai protes. Banyak kalangan menilai rencana tersebut merupakan penghamburan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu diperbaiki.

Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Aan Setyaji, Jumat (1/1) mengatakan, langkah Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi yang meloloskan anggaran senilai Rp 18 miliar untuk mobil dinas itu tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.

Bahkan, Aan menilai Pemkot Bekasi tidak mampu menyusun prioritas dalam APBD 2010. "Apa urgensinya rencana pembelian mobil dinas bagi para wakil rakyat tersebut. Apa memang mobil dinas yang ada sekarang sudah tidak layak pakai, dengan usia pemakaian baru lima tahun," tuturnya.

Ia mengakui, seharusnya anggota dewan lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang memilih mereka. "Bukannya mementingkan urusan mereka untuk mendapatkan mobil dinas. Anggota dewan harus ingat, mereka dipilih oleh rakyat, jadi jangan cederai kepercayaan itu," ujarnya.

Ketua Komite Daerah Anti Korupsi (Komdak) Kota Bekasi, Hilaludin Yusri menilai, pengajuan mobil dinas oleh para anggota DPRD dan pejabat pemkot adalah hal yang normatif. "Selama daerah mampu, tidak ada salahnya. Namun, perlu diperhitungkan juga urgensinya. Sebab, kalau setiap tahun beli mobil baru, mobil yang lama dikemanakan. Kan, masih layak pakai," katanya.

Terlebih, dia menilai pemberian fasilitas mobil dinas kepada anggota dewan tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja mereka. "Kerja mereka, kan, menyaring aspirasi rakyat dan membuat peraturan. Jadi, dikasih mobil baru atau enggak belum tentu berpengaruh terhadap kinerja mereka," katanya.

Malah, Hilaludin menilai fungsi kontrol para anggota dewan saat ini semakin hilang. "Sebab, mereka malah jadi bagian yang harus dikontrol juga," katanya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Bekasi Abdul Muin mengakui anggaran pengadaan mobil tersebut sudah dialokasikan dalam APBD 2010 yang disahkan minggu lalu. Fasilitas itu diberikan untuk menunjang kinerja para wakil rakyat.

Meski demikian, kata Abdul Muin, anggaran senilai Rp 18 miliar itu juga untuk para pejabat Pemkot Bekasi.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi menilai jika pengadaan mobil dinas baru tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. "Kondisi keuangan kita memungkinkan untuk itu. Jadi, tidak ada masalah," katanya. (A-155)***

Sumber :PIkiran Rakyat Online, Senin, 04 Januari 2010