Menoleh Denting Menembus Pandang

Politisi "Angkot"

2010-09-02T14:23:00.000+07:00

Ini mungkin hanya sebuah perumpamaan, namun apabila kita melihat lebih jauh bagaimana kondisi angkutan perkotaan (angkot) saat ini, kondisinya nyaris sama, sejak terjadinya reformasi, perseteruan antara elite dan tokoh politik negeri ini seakan tidak kunjung reda, begitupun dengan persoalan yang dihadapi bangsa ini, adu argumentasi dan konsep diantara mereka tidaklah menjadi solusi bagi penyelesaian persoalan yang dihadapi bangsa ini, suksesi dan pergantian kepemimpinan juga pun tidak juga mampu menghadapi persoalan bangsa dan negara ini, karena suksesi hanya menyelesaika persoalan politik sebuah golongan.

Kondisi perseteruan para elite ini bisa kita umpamakan seperti kondisi angkot didaerah perkotaan saat ini, mari kita liat sejenak bagaimana angkot berseteru ditempat-tempat umum yang ramai pengunjung, seperti terminal, stasiun , mall dan lain-lain, apabila ada satu angkot didepannya yang berhenti untuk mencari penumpang, maka angkot yang ada dibelakangnya dengan begitu rewel dan berisik mengusik siangkot yang ada berhenti tadi, apakah itu karena siangkot yang berhenti didepan itu salah ?, jawabnya “mungkin”, karena dia telah membuat macet jalan itu, tapi yang sesungguhnya terjadi dan diinginkan oleh angkot yang dibelakangnya bukan karena, melainkan karena dia ingin menggantikan posisi angkot yang didepannya untuk ngetem dan cari penumpang juga agar tidak kehabisan.

Dalam pandangan saya kondisi ini nyaris mirip dengan apa yang terjadi pada para politisi kita, semua orang bicara, semua orang menyalahkan, semua orang menghujat pemimpin yang ada sekarang, apakah karena yang memimpin itu salah, lagi-lagi jawabnya “mungkin” karena sampai hari ini belum bisa mengatasi banyak masalah sesungguhnya bukan itu, namun karena yang memimpin bukan dari golongan sipolitisi yang berisik tadi.

Apa yang terjadi pada Bangsa ini sungguh sangat menyedihkan, karena perseteruan yang terjadi diantara mereka bukan untuk solusi dari sebuah penyelesaian bagi persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini, bagi rakyat negri ini, tapi lebih kepada ambisi kekuasaan sebuah golongan dan kelompok politik.

Sebagai anak bangsa, saya juga tentu merasa sangat miris dengan kondisi ini, karena perbedaan yang terjadi tidak mengacu kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang meniginginkan perbedaan diantara Ummatnya haruslah menjadi Rahmat ( “ikhtilaafu ummatii rahmatun” ), menjadi khazanah atau pengayaan bagi pengetahuan, namun yang terjadi, perseteruan diantara mereka lebih kepada perpecahan.

Yahudi dan Nasrhoni adalah Sistem kehidupan

2010-06-16T12:38:00.000+07:00

"Walan tardhoo ‘ankal yahuudu walan nashoroo hattaa tattabi’a millatahum……"

Bila kita melihat fenomena dan perkembangan yang terjadi belakangan ini tentang cerita-cerita israel dan palestine, tentu kita akan teringat dengan sebuah bangsa yang disebut bangsa yahudi, bangsa dimana masyarakatnya dikabarkan menjadi penguasa diberbagai bidang kehidupan hampir diseluruh dunia ini.

Perseteruan Israel dan palestine telah mengundang banyak reaksi dari berbagai kalangan, dari berbagai negara dan juga berbagi bangsa, namun kekukuhan yahudi untuk terus menguasai wilayah-wilayah palestine tidak pernah surut, meski hampir seluruh belahan bumi ini mengutuknya.

Fenomena kehidupan yahudi menjadi sangat menarik untuk disimak, karena bangsa dan negara ini adalah bangsa yang disebut sebagian orang arogan, namun itulah yahudi, bangsa yang oleh Allah mempunyai sebuah crita menarik dalam Alqur’an.

Seperti ayat yang saya kutip diatas, bahwa bangsa yahudi dan nasrhoni adalah bangsa yang tidak akan selesai melakukan pergerakan untuk mengajak kaum muslimin masuk kedalam millat ( ajaran, tata cara hidup, gaya berpikir dll ) mereka.

Pada kesempata ini saya ingin bertutur cerita tentang upaya-upaya dan progress yahudi dan nasrhoni dalam melaksanakan propagandanya sesuai yang disebut dalam ayat alqur’an diatas, bagaimana juga yahudi telah masuk kedalam sistem kehidupan kita yang paling mendasar :

Yahudi dan Nasrhoni adalah adalah acuan bagi sistem kehidupan dunia ; dunia kerja yang berlaku diseluruh dunia ini mengatakan kepada kita akan sistem manajmen dan pola prilaku yahudi, dalam hadits nabi, rasulullah saw mengatakan, bayarlah upah mereka sebelum keringat mereka mengering, pada kehidupan nyata yang hari ini kita alami dan jalani sistem pengupahan yang berlaku adalah sistem bulanan, sementara apabila kita ingin mengaplikasikan hadits nabi, itu berarti kita harus kembali kepada sistem pengupahan harian, sementara sistem upah harian adalah sistem bagi pekerja lepas (freeland), namun nyaris seluruh masyarakat dunia mendambakan dunia kerja non freeland atau bukan buruh lepas, bahkan di Indonesia kita melihat bagaimana masyarakat kita rela melakukan aksi unjuk rasa agar mereka bisa diterima sebagai karyawan tetap atau bukan buruh lepas.
Yahudi dan Nasrhoni adalah gaya hidup ; dalam prilaku hidup dan kehidupan kita sehari hari tanpa kita sadari kita selalu mendambakan untuk segera mengahiri hari efektif dan ingin segera beristirahat yang biasa populer disebut orang dengan bahasa weekend atau liburan, namun tanpa kita sadari, bahwa liburan kerja atau aktivitas kita adalah dihari libur atau hari besar yahudi (sabtu) dan hari libur atau hari besar nasrhoni (minggu), dan bahkan ini kemudian menjadi sistem nasional hampir disetiap negara termasuk indonesia, padahal kalo kita mengacu kepada alqura’an bahwa ummat Islam diharuskan untuk tidak melakukan segala kegiatan atau aktifitas dan perniagaan dihari jum’at yang sama-sama kita kenal dengan sayyidul masuk ayyam, dan ini berarti bahwa kita telah melakukan penghormatan terhadap hari besar yahudi dan nasrhoni.
Yahudi dan Nasrhoni adalah sarana dan prasarana hidup dan kehidupan; dalam prilaku hidup dan kehidupan masyarakat dunia saat ini selalu cenderung selalu mengikuti tren budaya dan teknologi dengan segala perkembangannya, dalam riuh dan hiruk pikuknya hujatan masyarakat dunia, disadari atau tidak bahwa apa yang mereka pergunakan sebagai sarana penunjang kemudahan hidup adalah teknologi dan perangkat yahudi.

Mengacu kepada ayat alqur’an yang saya kutip diatas, bahwa perlahan namun pasti kita telah masuk dalam millat yahudi dan nasrhoni, dekadensi moral dan spiritual telah masuk terlalu dalam, kedalam hidup dan kehidupan kita, terutama menyangkut pada hal-hal yang menjadi primer.

Al- ulamaa warotsatul anbiyaa (ulama pewaris para nabi)

2010-06-13T18:07:00.002+07:00

Menyikapi persoalan yang berkembang belakangan ini dikota dan kabupaten Bekasi, terutama yang menyangkut sara, saya ingin coba sedikit mengusulkan warna kepada temen temen sekalian, mungkin bisa jadi bahan pemikiran tentang persoalan yang sedang in dan berkembang dengan demo2 yang dilakukan banyak ormas islam belakangan ini, menyangkut gereja, patung tiga dewi dll, ditambah lagi setelah saya mendengar talkshow diradio dakta, edisi minggu 13 juni 2010, sekilas saya merasa miris bila melihat perkembangan yang terjadi belakangan ini, sebagai muslim saya sepakat bila pemerintah yang berasal dari orang muslim memiliki apresiasi besar bagi pengembangan islam didaerahnya, namun bila melihat hal yang berkembang sekarang, dengan banyaknya ustad dan kiyai yang terlalu bersuara lantang menyalahkan pemerintah terkait dengan berkembangnya umat kristiani diBekasi, kalimat hadits yang saya tampilkan sebagai judul dalam tulisan ini membuat saya semakin bertanya tanya tentang latar belakang yang sedang terjadi, karna buat saya dan dalam pengertian saya yang dho'if ini tentang hadits itu adalah :

Al ulamaa warotsatul anbiyaa (ulama adalah pewaris para nabi )
"Muhammad = yatim piatu, lahir dari keluarga tidak mampu, masa kecilnya ngangon kambing, setelah menjadi nabi dan rosul mampu mengislamkan jazirah arab dan membangun kerajaan muslim yang sampai sekarang masih berdiri, bahkan ajarannya sampai sekarang masih menjadi pedoman bagi sebagian masyarakat hampir diseluruh belahan dunia"

Bila menyimak beberapa isyu yang bergulir menyangkut persoalan sara diBekasi seperti :
1. patung tiga dewi yang diartikulasikan sebagai patung bunda maria, saya berpikir dan menghimbau kepada teman teman untuk lebih jelas dulu mengetahui duduk persoalan patung tersebut, apakah betul itu patung bunda maria atau bukan, karena setau saya patung bunda maria yang biasa digamnbarkan oleh umat kristiani tidak seperti itu, saya khawatir hal ini bisa menjadi titik balik buat umat islam karena kelemahan kita dalam memahami simbol-simbol keagamaan yang ada, dan buat pengusaha/pengembang penempatan patung tiga dewi itu mustinya lebih mengedepankan etika kebersamaan, untuk menghindari terjadinya multi tafsir dan kesalah pahaman, sebaiknya penempatan patung tiga dewi bila memang dialibikan sebagai patung dari para pemilik saham yang memang ketiganya perempuan, sebaiknya dipasang didepankantor pemasaran, selain menghindari gesekan gesekan sosial karena multi dan salah tafsir tadi, juga patung tersebut bisa dijadikan sebagai spirit bagi para karyawan dikantor tersebut dalam bekerja, karena merasa diawasi oleh big boss nya.

2. berdirinya gereja2 dan tempat peribadatan liar (tanpa ijin) diBekasi, sebagai negara hukum, segala sesuatu saya yakin emiliki aturan yang belaku, mungkin menyangkut hal ini saya juga merasa tepat apabila persoalan diajak pemerintah duduk bareng untuk membahasnya.

3. maraknya kristenisasi diBekasi, pada persoalan ini saya ingin sedikit mengkritisi temen temen ustazd, kiyai, persoalan yang muncul belakangan adalah, maraknya umat kristiani yang melakukan kegiatan bagi bagi halwah (sembako dll) dengan tujuan untuk mengajak umat muslim masuk kedalam kristiani, kemudian sebagian tokoh agama melakukan hujatan kepada pemerintah bahwa pemerintah tidak tanggap dengan persoalan ini, saya justru merasa aneh ketika persoalan yang dijadikan isyu, karena sesuai dengan kalimat hadits yang saya jadika judul bahwa ulama adalah pewaris para nabi, yang emnajdi pengertian saya adalah bagaimana nabi muhamad dalam frame yang paling umum dan global seperti saya kutip diatas, artinya bagaimana menjaga umat muslim tetap muslim, bagaimana mempertebal pengetahuan agama dan keimanan seorang muslim adalah tugas para ulama, tidak perlu kita marah dengan kegiatan bagi bagi sembako yang dilakukan oleh umat kristiani, karena ketika para ustazd dan kiyai dapat melakukan tugasnya saya yakin umat tidak akan bergeser dari agama dan keimanannya, atau ketika merasa tersinggung dengan kegiatan itu, lalu kenapa hal yang serupa tidak dilakukan oleh para tokoh agama atau umat muslim lainnya ?, sebagai pewaris nabi, saya yakin para tokoh agama, ustazd, kiyai sangatlah mafhum dengan ajaran islam dan kisi kisinya serta strategi strategi nabi dalam menyebarkan ajaran islam, kenapa juga seorang umat kristiani yang tanpa prediket (pastor atau biara) mampu melakukan kristenisasi, kenapa muslim dengan prediket pewaris nabi tidak mampu melakukan islamisasi, bahkan utuk membendung kristenisasi saja harus mendakwa pemerintah, lalu apa tugas temen temen selama ini ???

semoga ini bisa menjadi bahan renungan, saya tau kalau saya bukan ahli agama, namun sebagai muslim yang ingin hidup damai setelah nabi muhammad deklarasikan futuh mekkah, saya hanya ingin menyumbang pikir saya, saya mohon maaf apabila saya salah dalam memberikan pemahaman tentang ini. namun saya berharap kepada kalian yang merasa lebih tau soal islam, berikan saya pemahaman yang baik baik

terima kasih.
R. Hilaluddin Yusri

Kabupaten Bekasi dalam perspektif Mythologi dan Filosofi masyarakat jawa

2010-06-05T12:51:00.000+07:00

Masyarakat jawa adalah masyarakat yang sangat kental dengan budaya mytos dan filosofis, sejak jaman kerajaan-kerajaan hindu budha sampai masuknya Islam ditanah jawa, bahkan sampai sekarang budaya itu masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tanah jawa, meskipun sekarang ini sudah banyak masyarakat di jawa yang sudah meninggalkan budaya ini karena mungkin lebih menganggap bahwa mytos dan dan filosofis itu ketinggalan jaman dan terbelakang dan lebih menganggap bahwa logika lebih bisa diandalkan.

Mythologi dan filosofi tidak hanya dijadikan landasan untuk membangun sebuah tatanan hidup oleh masyarakat jawa saja, akan tetapi oleh seluruh masyarakat atau komunitas-komunitas masyarakat indonesia lainnya bahkan hampir diseluruh belahan dunia, mereka meyakini bahwa kehidupan mesti diatur oleh falsafah-falsafah yang bisa dijadikan pegangan pegangan agar kelestarian alam, budaya, seni dan kerukunan tetap terjaga, karena apabila semua orang hidup tanpa falsafah dikhawatirkan akan mengalami perubahan yang tidak terkendali bahkan cenderung menjadi kacau, banyak bangsa kehilangan ati dirinya, banyak bangsa melupakan sejarahnya, dan banyak orang hidup sesuka hatinya.

Keberadaan mythos dan falsafah kerap dijadikan pedoman dalam membangun sebuah tatanan dan komunitas, apakah itu lingkungan, perkampungan sampai sebuah pemerintahan, karena mythologi dan filosofi diharapkan dapat menjadi benteng moral dan sosial dalam sebuah tatanan.

Kabupaten Bekasi adalah sebuah daerah yang juga dulunya dibangun dengan mythologi dan filosofi baik oleh raja-raja pada pemerintahan Taruma negara, atau oleh raja-raja islam seperti sultan agung mataram sampai kepada hadirnya pejuang dan pajlawan nasional dari Bekasi yang juga seorang tokoh Ulama, politisi, ahli strategi perang dan militer yaitu KH. Nur Ali, perkembangan dan kehidupan masyarakat Bekasi semasa hidup beliau cenderung damai dan tertata, kehidupan masyarakat dengan pemerintahnya terlihat harmonis, hubungan kemasyarakatan yang tertuang dalam bingkai culture(budaya) pun terlihat nyaman.

Seiring dengan perkembangan zaman kabuapten Bekasi mulai mengambil era baru; baik dalam pembangunan infra struktur, budaya dan lain-lain, pergeseran budaya (paradigm shift) semakin terlihat, masuknya budaya-budaya yang dibawa oleh para kapitalis yang disebut investor dengan mythos-mythos dan falsafah-falsafah mereka telah banyak merubah tatanan hidup, masyarakat, pola hubungan, dan gaya pemerintahan atau kepemimpinan serta orientasi pembangunannnya.

Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang sangat kaya akan potensi; budaya, ekonomi, seni dan keberagaman hidup lainnya saat kondisinya sangat jauh tertinggal dari daerah-daerah lain, apalagi bila dibandingkan dengan saudara mudanya yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dengan potensi kekayaan Industri dan sumber daya alam malah menjadi daerah yang memiliki penduduk miskin begitu banyak dan potensi kerawanan sosial yang begitu besar.

Korelasi dengan Mythos dan Filosofi

Dalam kepercayaan masyarakat jawa, bahwa pusat pemerintahan haruslah berdekatan dengan air, karena air adalah sebagai falsafah kehidupan, apakah itu laut, situ, kali ataupun aliran sungai sehingga diyakini apabila pusat pemerintahan erdekatan dengan sumber air akan dapat menjadi sugesti bagi pemerintahnya maupun masyarakatnya untuk hidup lebih; damai, sejahtera dan tercukupi, dan itulah salah satu alasan kenapa taruma negara memilih pemerintahan berada dekat dengan laut utara dan membangun kali bekasi sepanjang 47 km.

Kantor pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi pilihan investor yang saat ini ditempati adalah berada pada daerah yang menurut konsultan dari IPB (institut pertanian bogor) adalah daerah yang kadar aernya nol persen (0%) karena derah yang dibawahnya hanya mengandung cadas dan batu karang.

Hal yang kemudian terjadi adalah menjadi sebuah suggesti bagi para pemimpin diBekasi menjadi tidak produktif, masyarakatnya cenderung pemalas dan premanisme tumbuh bak cendawan dimusim hujan, bahkan para pemimpinnya justru malah membangun sebuah komunitas "preman" itu menjadi bagian dari steak holder yang membantu jalannya pemerintahan.

Tersugesti oleh sebuah falsafah yang menurut sebagian orang adalah kuno dan tidak logis, kabupaten Bekasi malah terjebak dalam kekerinagn dan kepanasan secara batin dan pola hubungan, gesekan-gesekan politik menjadi pemandangan sehari-hari, korupsi meraja lela, dan kemiskinan terus meningkat, kehausan secara mythos membuat masyarakat menjadi tidak mensyukuri apa yang mereka miliki, banyak pengusaha rebutan kupon BLT, raskin dll, kekayaan potensi industri dan sumber daya alam tidak menjadikan potensi dan sumber kesejahteraan masyarakat, justru malah menjadi potensi bancakan para pemimpin dan pejabatnya.

Program dan rencana pemerintah kemudian hanya menjadi jargon, karena para pelaku kebijakan tidak dengan ikhlas menjalankan amanah, melainkan selalu emnjadikan program dan rencana itu menjadi potensi yang dapat dimaling, karena selalu merasa haus akan harta dan selalu merasa tidak cukup, sehingga kehidupan masyarakatnya emnjadi bulan-bulanan susah dan miskin.

Sungguh ironi sebenarnya, namun kekuatan akal manusia memiliki titik batas yang sangat tertentu, dan dibalik semua rencana dan kekuatan akal dan pikiran manusia ada kekuatan lain yang mengendalikan hidup dan tatanan kehidupan. keyakinan selalu menjadi suggesti dan kearifan terhadap para leluhur pendiri menjadi sebuah tolok ukur sejauh mana kehebatan sebuah bangsa.

Topeng Bekasi ; kaya penonton, tapi miskin penanggap

2010-05-24T17:32:00.000+07:00

Topeng Bekasi, adalah seni budaya khas masyarakat Bekasi, seni budaya ini pulalah yang membedakan anatara budaya Bekasi dengan Jakarta, dikalangan masyarakat kecil topeng telah menjadi icon seni dan budaya yang sangat dikenal, namun seiring waktu berjalan kesenian ini semakin hari semakin tergusur oleh hebohnya dangdut masa kini yang lebih mempertontonkan birahi dan uarat, meskipun pada kenyataannya kesenian masih sangat digemari oleh masyarakat, karena memiliki ciri khas tersendiri dengan banyolan-banyolan segarnya dan alur cerita yang ditampilkan, namun sungguh malang nasib kesenian ini, meskipun masih memiliki begitu banyak penonton dan penggemar namun sangat sedikit orang yang menanggap atau memanggilnya pada event-event seperti hajatan dan pesta-pesta lainnya.

Masuknya dunia hiburan dangdut dengan sajian erotis masa kini semakin memperburuk nasib kelompok kesenian ini, ditambah lagi dengan minimnya kepedulian pemerintah sebagai pengayom yang seharusnya menjaga dan melestarikan budaya ini sebagai icon seni dan budaya malah ikut larut dengan goyangan heboh dangdut maasa kini, sehingga semakin hari kelompok ini semakin tergusur dan terpinggirkan bahkan banyak dari mereka yang sudah gulung tikar karena tidak mampu bertahan hidup dengan arus budaya baru yang lebih menyegarkan mata.

Topeng Bekasi sebagai Icon seni dan budaya Bekasi harusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah sebagai salah satu kekayaan budaya dan intelektual yang seharusnya ditetapkan sebagai kesenian khas daerah dan diajukan ke pemerintah pusat sebagai kesenian nasional dari daerah Bekasi, namun pada kenyataannya pemerintah daerah sangat minim perhatiannya terhadap kegiatan seni budaya ini.

Topeng Bekasi meskipun masih sangat digemari tapi sangat sedikit orang yang mau menanggap kesenian ini, padahal pada sebagian masyarakat bekasi terutama dibagian utara, kesenian ini masih menjadi primadona untuk ditonton tapi tidak jadi primadona untuk ditanggap, sungguh kasihan nasib kesenian ini.

Bekasi Lumbung Sejarah dan Sejarah Lumbung

2010-05-19T14:40:00.000+07:00

Bekasi sebagai lumbung sejarah
Beberapa penemuan situs sejarah yang ditemukan, baik dari mulai situs buni, pasar emas, samapi kepada candi jiwa diwilayah perbatasan Bekasi karawang, menjelaskan banyak hal tentang Bekasi sejak tempo dulu sebelum masehi sampai sekarang, penemuan-penemuan tersebut merangkaikan cerita tentang apa yang ada dan terjadi di Bekasi sejak jaman dahulu kala, dikisahkan dari mulai era kerajaan taruma negara, salaka negara, sampai kepada expansinya membangun kerajaan pasundan (pajajaran), pada masa penjajahan atau kolonialis, Bekasi kerap kali selalu menjadi benteng pertahanan dan pusat logistik bagi para pejuanekaan kemerdekaan yang menyerang daerah batavia (jakarta), dan banyak lagi catatan-catatan sejarah tentang Bekasi, yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Bekasi sebagai sejarah Lumbung

Lumbung Emas
pada masa kerajaan taruma negara, Bekasi sangat kaya akan hasil bumi dan hasil laut, kemakmuran masyarakat taruma negara masa itu telah mengundang banyak minat para saudagar dan pedagang dari negri lain untuk datang ke taruma negara, termasuk dari negri cina, kemakmuran masyarakat pada jaman itu telah menghasilkan sebuah catatan sejarah, bahwa taruma negara pernah memiliki lumbung emas.

Lumbung logistik Mataram
Pada masa penjajahan, Batavia atau sekarang dikenal dengan jakarta, adalah daerah yang paling strategis untuk menjadi basis militer kolonialis, mengingat geografis dan sarana dan prasarana yang paling mudah untuk mendaratkan pasukan dan membuat benteng-benteng pertahanan, kondisi ini memaksa para pejuang kita yang datang dari berbagai daerah untuk mencari daerah yang berbatasan dengan jakarta untuk membangun basis-basis pertahanan dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah yang sudah menguasai jakarta, seperti yang dilakukan oleh tentara mataram, yang sampai saat ini Bekasi dikenal sebagai Lumbung logistik Mataram.

Lumbung MIGAS dan Industri
Pada masa orde baru, pemerintah mempunyai perencanaan lain untuk Bekasi, dalam banyak event, pemerintah Indonesia memprimadonakan Bekasi sebagai salah satu tujuan Investasi, mengingat daerahnya yang sangat dekat dengan Jakarta, sehingga barangkali pengawasan terhadap keberadaan dan keamanan investasi mungkin lebih selain banyak alasanalasan lain pemerintah Indonesia masa itu, sejak itu Bekasi menjadi lahan yang sangat subur bagi investor untuk menanamkan investasinya di Bekasi, sejak awal tahun 80an pertumbuhan Industri dibekasi bak cendawan dimusim hujan, selain itu pemerintah juga giat melakukan expedisi-expedisi dan pemetaan kandungan sumber daya alam, dimulai dari sumur jati negara II yang berlokasi didesa jati raden kota bekasi yang kini sudah tidak produktif karena keberadaannya sangat tidak strategis atau berada ditengah-tengah perkotaan, sampai kepada wilayah utara Bekasi yang saat ini masih terus dilakukan pengembangan dan penambahan block dan clusternya, saat ini sumur MIGAS yang sudah beroperasi diBekasi terdapat 3 block (lapangan) meliputi lapangan Tambun, lapangan Pondok Tengah dan lapangan Pondok Makmur, meliputi 12 desa dengan hasil produksi yang ditargetkan pada tahun 2010 sebanayak 25.000 barel/hari, dari 121 desa yang direncanakan.

Kondisi ini harusnya menjadi potensi yang begitu besar baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat Bekasi untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Membedakan berkat ala kesultanan dengan bagi-bagi duit ala pemerintah sekarang

2010-05-09T19:35:00.003+07:00

Sekilas bila kita melihat program ini, secara fisik nyaris sama, sama-sama bagi-bagi, namun kedua kegiatan ini memiliki implikasi dan makna serta pengaruh tersendiri dan berbeda bagi kehidupan masyarakatnya, hal ini tentu saja karena akibat dari tujuan dan suggesti yang berbeda, mari kita bahas satu persatu perbedaan dua kegiatan ini dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari secara umum.

Dalam adat kesultanan dan kerajaan dinusantara, sultan dan raja dalam kesultanan atau kerajaan memiliki budaya bagi-bagi berkat, baik itu dal am bentuk hasil alam, makanan atau apapun yang dilaksanakan dalam setiap hari-hari besar yang dihormati oleh adat dan budaya serta agama masyarakat setempat, secara umum keekonomian masyarakat disekitar daerah-daerah yang sampai hari ini masih berdiri cagar budaya dan adat istiadat kerajaan yang masih berlaku dan masih existing. pada setiap kegiatan tersebut dilaksanakan ratusan bahkan ribuan masyarakat yang masih meyakini kegiatan tersebut hadir dan berkumpul, tua, muda, laki, poerempuan, kaya maupun miskin, kemudian secara bersamaan mereka rebutan apa yang disajikan oleh raja atau sultan mereka, bila kita melihat dalam kontek keekonomian masyarakat, sesungguhnya banyak sekali diantara mereka yang berpenghasilan rendah, kita ambil congtoh saja masyarakat daerah jogja dan solo, yang saat ini masih berlaku budaya tersebut, masyarakat solo dan jogja masih banyak sekali yang berusaha secara konvensional dan tradisional, nilai jual barang dan daya beli masyarakat didaerah tersebut masih sangat murah bila dibandingkan dengan daerah daerah perkotaan lain, sebut saja harga nasi satu piring dengan lauk-pauknya, atau harga transportasi dan banyak item ekonomi lainnya yang ada, namun hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan adalah; bahwa kondisi tidak membuat masyarakat didaerah tersebut menjadi masyrakat yang mengaku miskin dan tidak membuat mereka kemudian meningkatkan angka putus sekolah, contoh lain yang perlu juga kita liat adalah mereka-mereka yang mengabdi menjadi punggawa dikesultanan tersebut, dengan standar gaji yang sangat minim namun begitu banyak masyarakat didaerah tersebut yang rebutan untuk melamar dan mengabdikan diri menjadi punggawa-pungggawa kerajaan atau kesultanan, bukan hanya itu, rendahnya gaji atau penghasilan mereka tidak menjadikan mereka miskin, rata-rata mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai ketingkatan perguruan tinggi.

Hal ini sebenarnya hampir tidak berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah kita sekarang ini, melalui program BLT, PNPM Mandiri dan banyak lagi program bagi duit cuma-cuma yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini, dengan tujuan yang katanya mau meningkatkan kesejahteraan rakyat, dari kondisi ini mari sama-sama kita liat apa yang dihasilkan dari bergulirnya program-program tersebut, angka putus sekolah, penganguran, premanisme, kriminilatias dan angka penduduk miskin semakin hari justru semakin meningkat, kondisi ini tentu saja berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di zona budaya kesultanan, yang lebih menyedihkan lagi adalah, banyak diantara orang-orang yang sebenarnya mampu dan bahkan mungkin kehidupannya tergolong menengah keatas mengaku ngaku menjadi miskin, ikut rebutan kupon BLT, ikutg rebutan RASKIN dan lain sebagainya, hal ini tentu saja hal yang sangat menyedihkan bagi kondisi sebuah bangsa yang kaya akan hasil bumi, kaya potensi dll, implikasi yang terjadi dari program-program ini justru sangat membuat kita menjadi miris melihat kondisi bangsa ini, banyak diantara mereka menjadi males dan tidak mau bekerja keras karena berharap mendapat pemberian pemerintah, tidak sedikit masyarakat kita yang terrgolong mampu tapi memiliki jamkesmas dan SKTM (surat keterangan tidak mampu) agar mereka bisa sekolah murah, bisa berobat dirumah sakit dengan murah, padahal tidak sedikit dari mereka juga yang memiliki kendaraan seperti motor dan mobil, yang sebenarnya sudah tergolong mampu.

Sungguh ironis dan menyedihkan apa yang terjadi dengan bangsa ini, pemerintah berharap apa yang mereka lakukan adalah solusi bagi meringankan beban masyarakat, namun kenyataan justru berkata lain.

NIAT DAN DASAR PEMBERIAN

Sekarang mari bandingkan yang sebenarnya terjadi, sebuah niat adalah menjadi faktor utama bagi setiap hasil dari semua program dan kegiatan. apa yang dilakukan oleh para sultan raja adalah tulus untuk memberikan berkat bagi rakyatnya, sehingga ini diterima oleh masyarakat secara mythos maupun budaya, sehingga apa yang mereka terima menjadi suggesti yang bagus bagi perekonomian mereka, pendapatan yang rendah tapi merasa cukup

Hal ini tentu saja berbeda dengan yang dilakukan pemerintah kita, mereka lakukan dalam rangak politik dan upaya ,melanggengkan kekuasaan, serta tebar-tebar pesona agar bisa dinilai sebagai pemimpin yang baik, berangkat dari hal ini tentu saja akan diterima olaeh masyarakat dalam pengertian dan suggesti yang berbeda dengan masyarakat di bawah kerajaan atau kesultanan, suggesti yang diterima masyarakat dari pemberian pemerintah kita hari ini adalah bahwa pemerintah lagi bagi-bagi duit rakyat, toh ini adalah uanng kita juga, kita hanya menerima segini, tapi berapa yang mereka korup, kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin tidak menemukan jati dirinya sebagai masyarakat dari bangsa yang besar, bangsa yang pernah melahirkan para pejuang tanpa pamrih dalam membela negara, bangsa yang pernah begitu rukun dan damai.

Sesuatu yang kau anggap rumit adalah sesuatu yang kau anggap memiliki jalan keluar

2010-05-07T10:27:00.000+07:00

Sering kita dengar orang mengeluh dalam banyak hal, seakan hidupnya mengalami begitu banyak kesulitan, baik dari segi ekonomi, maupun lain-lain termasuk urusan rumah tangga, kenyataan ini sekarang sangat menjadi trend terjadi, bahkan dikalangan selebriti hal yang menyangkut rumah tangga yang tidak harmonis kini menjadi tontonan sehari-hari yang dikonsumsi publik, sehingga banyak dari masyarakat kita saat ini menjadi pengikut trend rumah tangga yang tidak harmonis, perselingkuhan terkadang menjadi jalan keluar yang paling ampuh dan populer, yang lebih menyedihkan, mereka yang melakukan hal ini menganggap hal yang mereka lakukan adalah trend masa kini dan trend selebriti yang membanggakan, karena hal inilah kemudian hal yang tidak seharusnya terjadi menjadi terjadi, kesulitan dalam rumah tangga sekecil apapun mereka ciptakan menjadi besar, sesuatu yang tidak masalah menjadi masalah, hal ini kemudian dianggap rumit oleh mereka, karena sesungguhnya yang mkereka kejar adalah jalan keluar yang mereka sudah siapkan, yaitu selingkuh dan perceraian. sungguh kasihan…!!
Hal lain yang selalu kita dengar dari banyak orang adalah persoalan ekonomi, kesulitan hidup yang mereka alami adalah kesulitan yang mereka buat karena mereka merasa memiliki jalan keluar, berangkat dari mengikuti banyak trend dan gaya yang populer saat ini akibat globalisasi, baik dari menonton tayangan gosip dan gaya hidup selebriti maupun tayangan-tayangan sinetron yang mempertontonkan kehidupan yang wahhh, kemudian hal ini diikuti oleh banyak orang, sehingga penghasilan yang mereka dapati mereka rasakan tidak cukup, karena akibat dari trend gaya hidup yang mereka lakoni, lalu mereka mempersulit kehidupan mereka dengan mencari pinjaman sana sini dalam rangka menutupi kebutuhan hidup mereka, hal ini mereka lakukan tentu saja karena mereka memiliki jalan keluar, yaitu gaji bulanan yang dianggap dapat menutupi semua yang mereka pinjam sebelum mereka menerima gaji bulanan.
hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang sulit, karena mereka harus berpikir untuk dengan siapa lagi mereka pinjam dan apakah gaji yang akan mereka terima nanti akan cukup untuk mengganti yang mereka pinjam.
Untuk menghindari itu, jangan menganggap sesuatu yang tidak seharusnya menjadi masalah dianggap bermasalah, terimalah apa yang seharusnya menjadi milik kita, iklas dan sabar adalah kunci yang paling ampuh untuk mengantisipasi hal tersebut.

Lagi....., bukti kepongahan kapitalis

2010-05-03T20:18:00.001+07:00

KAWASAN Industri Jababeka terus memperluas wilayahnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Setelah sukses dengan Jababeka I dan II, kini dipersiapkan Jababeka III. Namun di tengah proses pembangunannya, Jababeka dituding telah melakukan kejahatan lingkungan karena mengabaikan amanat Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 2008.

Ketua Biro Kajian dan Penelitian El-Kail (Lembaga Kajian dan Advokasi Lingkungan) Bekasi, Ridwan Arifin mengatakan, Jababeka telah mengabaikan amanat Amdal 2008. El-Kail, kata Ridwan, adalah termasuk lembaga yang ikut serta dalam tim penilai Amdal BPLH Provinsi Jawa Barat sehingga mengetahui betul proses dan terus mengawasi pelaksanaannya.

“Kita termasuk salah satu tim penilai dari unsur lembaga masyarakat. Dari dokumen amdal yang sudah dibuat, ada beberapa poin yang sampai hari ini belum dipenuhi Jababeka,” kata Ridwan, Sabtu (1/5).

Menurut Ridwan, kawasan Jababeka III dibangun di atas lahan 240 hektare yang berdiri di atas tanah tiga desa, yaitu Desa Tanjung Sari, Desa Simpangan, dan Desa Pasir Gombong, semuanya berada di Kecamatan Cikarang Utara. Berdasarkan site plan yang diajukan, akan ada 1.300 perusahaan yang nantinya menempati kawasan Jababeka III. Sebagai fasilitas pendukungnya, dibangun PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang dikerjakan oleh PT Bekasi Power.

Rencananya PLTU ini menjadi pemasok energi listrik ke seluruh kawasan Jababeka dan kawasan industri lain yang berada di Kabupaten Bekasi. Selain itu, juga akan dibangun Cikarang Dry Port (pelabuhan kering untuk peti kemas) dan jalur kereta api yang akan menjadi akses transportasi pengiriman barang menghubungkan kawasan Jababeka ke Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini sedang menunggu realisasi proiek double-double track.

Pembangunan PLTU seluas 50 hektare di kawasan yang memakai sebutan Techpark itu, menurut Ridwan telah menyebabkan radiasi yang menganggu perabotan elektronik milik warga sekitar, seperti televisi, radio, dan handphone. “Belum operasional saja sudah menyebabkan peralatan elektronik warga menjadi terganggu akibat radiasi dari PLTU. Bagaimana jika nanti sudah dioperasikan?” kata Ridwan dengan nada tanya.

Erka Encung, Ketua RW 04 Desa Tanjung Sari membenarkan keluhan itu. Sejak adanya proses pembangunan tahun 2008 lalu, masyarakat kerap mengeluhkan adanya pencemaran dan terganggunya alat-alat elektronik. “Warga khawatir jika radiasi PLTU tersebut bisa berdampak pada kesehatan mereka,” kata dia.

Belum bebas

Selain gangguan terhadap barang elektronik, Ridwan mengungkapkan bahwa Jababeka belum juga membebaskan sekitar tiga ratus KK yang rumahnya berdekatan dengan tembok pembatas kawasan serta belum ada penanaman pohon pelindung.

Akibatnya, debu projek beterbangan ke arah permukiman penduduk yang membuat warga banyak terkena penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) dan kebisingan akibat kegiatan projek yang dikerjakan pada malam hari. Masalah lain yang mengkhawatirkan warga adalah ancaman kekeringan dan banjir.

“Selama dua tahun Jababeka tidak melakukan apa-apa untuk masyarakat. Padahal, dalam amanat amdal seharusnya Jababeka membebaskan tiga ratus KK yang berbatasan langsung dengan pagar kawasan. Jelas ini sangat merugikan warga,” kata Ridwan.

Disebutkan juga, Jababeka III tidak memberikan pintu akses masuk ke Kampung Poncol, Desa Tanjung Sari. Akibatnya, akses ke kampung yang terdiri atas 4 RW dan berpenghuni sekitar 1.200 KK tesebut hanya ada dua jalan. Pertama melintasi rel kereta api dan jalan kawasan yang jika malam hari kerap ditutup. Padahal, seharusnya kata Ridwan, Jababeka menyediakan akses jalan yang memadai bagi daerah sekitar kawasan.

“Yang ada hanya jalan setapak. Kasihan warga harus terisolasi di kampungnya sendiri,” ujar Ridwan lagi.

Menanggapi hal itu, Direktur LPPM (Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat) Jababeka, Sadeni Hendraman mengatakan, pihaknya sebagai kawasan berstandar internasional tentunya sangat menghormati aturan main yang berlaku. Menurut dia, tudingan adanya radiasi yang disebabkan oleh PLTU tidak benar karena semua teknologi yang digunakan ramah lingkungan.

Dia juga menjelaskan bahwa akses jalan yang ada memang ditutup pada malam hari karena dikhawatirkan akan menganggu kegiatan proyek. Sedangkan untuk pembebasan lahan, tinggal menunggu kesepakatan harga dengan masyarakat. Pohon pelindung, kata dia, harus menunggu proses. Sebab tidak mungkin langsung tumbuh besar.

“Jababeka telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Cikarang. Selama ini, kami selalu peduli. Tidak mungkin jika kami berani melanggar aturan yang ada. Semua bisa diselesaikan dengan musyawarah.” Jababeka yang merasa kecewa dengan adanya tudigan Jababeka melakukan kejahatan lingkungan. (JU-16)

Menggugat patung golf jababeka, bentuk perlawanan terhadap kepongahan kapitalis

2010-05-02T15:11:00.006+07:00

Bekasi, 15 Februari 2010
Nomor : Istimewa/LBH-Taruna/II/2010
Hal        : Tuntutan rakyat Bekasi
               (somasi-Adeduacy of representation)
                atas Keberadaan Patung Jababeka Golf untuk diganti
               dengan simbol yang mencerminkan budaya dan Tradisi Bekasi

Kepada Yth
1. Barcelius Ruru
     Commissioner / Independent Commissioner

2. Anton Budidjaja
     Commissioner

3. Setyono Djuandi Darmono
     President Director (Founder)
4. Hadi Rahardja
     Vice President Director (Founder)
5. Budianto Liman
     Vice President Director
6. Setiasa Kusuma
     Director
7. Hyanto Wihadhi
     Director
     PT. Jababeka Tbk.
     Jababeka Center, Plaza JB
     Jl. Niaga Raya Kav. 1-4 Kota Jababeka
     Cikarang Baru, Bekasi 17550
     Ph. 021 8934580/8934350
     Fax. 021 89833921-22/8934331

Dengan Hormat,
Untuk dan atas nama rakyat Bekasi, kami elemen masyarakat Bekasi dan dari organisasi sosial di bawah ini:
1. Nama : Karang Taruna Kabupaten Bekasi periode 2007-2010
    Alamat : Jl. KH Noer Ali Jembatan II Jatimulya Kab. Bekasi
2. Nama : Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikarang Timur
    Alamat : Cikarang Timur
3. Nama : Pengurus Karang Taruna Kecamatan Se-Kab. Bekasi
    Alamat : Sekber KH Noer Ali Jembatan II Jatimulya Kab. Bekasi

Landasan Hukum Organisasi Karang Taruna ;
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukkan
     Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
     (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
     ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
     tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Organisasi
     Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44,
     tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
     (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
     Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
     urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemda provinsi pemda
     Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
     Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang
     Pembentukkan Organisasi Perankat Daerah Kabupaten Bekasi
     (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/ HUK/2005
     tentang Pedoman Dasar Karang taruna;
8. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2004 tentang Organisasi
     dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi.

9. Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat
     Nomor: 03.004/ K/ 11/ KT/ I/ IV/ 05 Tentang Pengukuhan
     Pengurus Karang Taruna Kabupaten Bekasi.

Dengan ini kami ingin menyampaikan tuntutan (Somasi- Adeduacy of representation) rakyat Bekasi kepada Bapak-bapak selaku pimpinan PT. Jababeka Tbk untuk hal di bawah ini:
1. Objek : Patung Jababeka Golf
    Terletak di : Area Jalan Tol Cibitung Cikarang Bekasi
    Jumlah : (1) satu Buah
    Pemilik/PJ : PT. Jababeka Tbk
2. Objek : (istilah) Kota Jababeka
    Terletak di : Wilayah Cikarang Kab. Bekasi
    Pemilik/PJ : PT. Jababeka Tbk

Bahwa kami mewakili aspirasi/tuntutan organisasi sosial (Karang Taruna Kab. Bekasi) dan elemen masyarakat bekasi menilai dan memandang hal di atas sebagai berikut :

1. Patung Jababeka Golf

Pandangan/Alasan Rakyat Bekasi

Dalam catatan sejarah, nama "Bekasi" memiliki arti dan nilai sejarah yang khas. Menurut Poerbatjaraka -, seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno - Asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti "bulan" (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti "bagian". Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan. Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis "Bacassie" kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Bekasi dikenal sebagai "Bumi Patriot", yakni sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air. Mereka berjuang disini sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negeri tercinta dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ballada kepahlawanan tersebut tertulis dengan jelas dalam setiap bait guratan puisi heroik Pujangga Besar Chairil Anwar yang berjudul "Krawang - Bekasi".
Kini, Kabupaten Bekasi di usianya yang ke-59 tahun (Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi), banyak perubahan yang telah terjadi dari masa ke masa.

Namun demikian perubahan di Bekasi juga menimbulkan efek negative yakni hilangnya identitas dan budaya Bekasi secara perlahan tapi pasti. keberadaan investor PT Jababeka Tbk, adalah salah satu factor penyebab hilangnya budaya tersebut. karena perusahaan ini minim mengakomodir (menghargai) budaya Bekasi.
Keberadaan Patung Jababeka Golf sangat menyinggung dan melukai hati masyarakat Bekasi, karena terkesan sebagai symbol baru Bekasi yang meniadakan nilai historis Bekasi.

2. (Istilah) Kota Jababeka

Pandangan/Alasan Rakyat Bekasi

Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya "Panitia Amanat Rakyat Bekasi" yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini, yang menentang keberadaan RIS- Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Selanjutnya diadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Pebruari 1950. Menyampaikan tuntutan Rakyat Bekasi yang berbunyi :

satu : Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia. dua : Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia. tiga : Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia. empat : Menuntut kepada Pemerintah agar nama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi. Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi.
Keberadaan PT Jababeka dengan istilah “Kota Jababeka” jelas bertentangan Undang-Undang tersebut di atas, karena tidak boleh istilah kota dalam sebuah kota maupun kabupaten. istilah “Kota Jababeka” juga menisbikan keberadaan Kabupaten Bekasi dengan aparatur pemerintahannya serta masyarakat di dalamnya.
Seharusnya pemerintah Kab. Bekasi tidak boleh tinggal diam dengan hal ini, jika memang Pemerintah daerah tidak bisa berbuat, biarkan rakyat yang menentukannya di lapangan.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas dimohon dengan segala hormat kepada Bapak-bapak Pimpinan PT. Jababeka Tbk segera memenuhi tuntutan rakyat Bekasi sebagaimana di bawah ini :

1.   Menuntut dan Meminta dengan tegas kepada PT. Jababeka Tbk,
      segera merubah dan atau mengganti patung Jababeka Golf dengan
      simbol yang mencerminkan budaya dan tradisi Bekasi.
2.   Menuntut dan Meminta dengan tegas PT. Jababeka Tbk, segera
      merubah dan atau mengganti istilah ”Kota Jababeka” dengan istilah
      yang tidak bertentangan Undang-Undang dan keberadaan Kab. Bekasi.
3.   Menuntut dan Meminta dengan tegas kepada Bupati Bekasi dan
      jajarannya segera bertindak dan mengambil sikap terhadap dua poin
      di atas.
4.   Menuntut dan Meminta kepada Pimpinan DPRD Kab. Bekasi segera
      memberikan sikap dan pernyataan resmi terhadap dua poin di atas.
5.   Meminta dan Menuntut kepada PT. Jababeka, Bupati Bekasi,
      Pimpinan DPRD Kab. Bekasi, untuk Mengabulkan semua tuntutan
      rakyat Bekasi sebagaimana di atas.

Demikian surat tuntutan (Somasi- Adeduacy of representation) kami sampaikan.
atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Bekasi
2. Ketua DPRD Kab. Bekasi
3. PT. Jasa Marga
4. Arsip

Bekasi, 15 Februari 2010
Hormat kami,

Denny Pramiyadi, SH
Kuasa Hukum

Drs. Agus Suripto, M.Pd                               Hilaluddin Yusri
Ketua Karang Taruna Bks                                  Sekretaris

Tidak Mencerminkan Nilai Kebekasian Patung Golf Diminta Dibongkar

2010-05-02T14:02:00.000+07:00

PATUNG golf di pintu tol Cikarang menuai kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kebekasian. * Denny Bratha

KEBERADAAN patung golf di pintu keluar tol Cikarang mendapat kritik dari berbagai kalangan. Patung selamat datang berbentuk orang memegang stik golf dalam posisi hendak memukul bola ini dianggap tidak mencerminkan nilai kebekasian dan malah melecehkan masyarakat Kabupaten Bekasi. Patung itu sendiri dibangun oleh pengelola kawasan Jababeka bekerja sama dengan PT Jasa Marga sebagai pemilik lahan dan pengelola jalan tol Jakarta-Cikampek.

Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Hilalludin Yusri, mengancam akan menyegel patung tersebut jika dalam minggu ini Pemkab Bekasi, pengelola kawasan Jababeka, dan PT Jasa Marga tidak segera melakukan pembongkaran. Menurut Hilal, patung tersebut tidak sesuai dengan karakter dan identitas masyarakat Kabupaten Bekasi yang agraris dan agamis. Meskipun dibangun oleh pihak Jababeka, patung yang terletak di pintu keluar tol Cikarang itu bisa ditafsirkan sebagai ikon atau penanda (landmark) Kabupaten Bekasi.
"Setiap orang yang melewati tol Cikampek pasti akan mengira bahwa patung tersebut merupakan tugu selamat datang Kabupaten Bekasi. Padahal tidak mencerminkan nilai kebekasian apa pun. Ini bahaya, bisa terjadi salah pemahaman," ujarnya, Kamis (4/2).

Patung golf, kata Hilal, adalah simbol kapitalisme dan kemapanan orang-orang kaya. Hal tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Bekasi yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan dan bisa memicu kecemburuan sosial. Disamping itu, patung golf juga tidak mencerminkan nilai agamis yang menjadi visi Kabupaten Bekasi. Hilal menyesalkan sikap bupati dan Pemkab Bekasi yang terkesan membiarkan keberadaan patung tersebut.

"Jangan dianggap sepele. Jika ini dibiarkan, maka para pengusaha kawasan bisa seenaknya membangun patung atau landmark tanpa mempertimbangkan aspek nilai sejarah, nilai budaya, dan identitas Bekasi," tutur Hilal.

Hilal juga menyesalkan penulisan nama kawasan di pintu gerbang yang tidak mencantumkan nama Kabupaten Bekasi di belakangnya. "Para pengelola kawasan seolah tidak menganggap keberadaan pemda, mereka menggunakan nama kota tanpa mencantumkan Kabupaten Bekasi di belakangnya," kata dia.

Hilal mendesak kepada pengelola kawasan Jababeka, PT Jasa Marga, dan Pemkab Bekasi untuk segera membongkar atau memindahkan patung tersebut. Selanjutnya, ia menyarankan agar penggantinya adalah patung yang mencerminkan semangat kebekasian.

"Jika dalam minggu ini tidak dipindahkan, kami akan mengerahkan seluruh kader karang taruna menyegel patung tersebut," ujar Hilal, menebar ancaman.

Didukung DPRD

Selain itu, karang taruna juga mendesak kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengeluarkan perda yang mengatur tentang identitas kebudayaan. Hal ini sangat penting untuk membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari gempuran globalisasi dan kapitalisme. Terlebih dengan diberlakukannya ACFTA (Asian China Free Trade Area) per Januari 2010 kemarin.

"Dalam waktu dekat, pelabuhan Bekasi akan menjadi pintu masuk perdagangan bebas. Jika hal ini tidak disikapi dari sekarang, maka bukan hanya nilai dan kebudayaan saja yang akan tergerus, tetapi juga masyarakat akan terpinggirkan secara ekonomi," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Muhtadi Muntaha mengatakan bahwa sangat mendukung gagasan karang taruna, bahkan dirinya siap ikut serta dalam penyegelan patung golf Jababeka. Muhtadi juga tidak habis pikir, kenapa keberadaan patung tersebut diberi izin pembangunannya dan dibiarkan oleh bupati. Sebab, patung tersebut tidak mencerminkan kesederhanaan masyarakat Bekasi. Muhtadi malah menduga, pembuatan patung tersebut segaja dizinkan oleh bupati yang belakangan hobi bermain golf.

"Saya malah kadang berpikir, jangan-jangan patung itu sengaja dibuat untuk bupati karena memang gemar bermain golf. Harusnya, bupati yang notabenenya orang Bekasi memberikan contoh yang baik buat masyarakat, sebab sangat tidak etis dan tidak sesuai dengan kultur dan karakter masyakat Bekasi," ujar Sekretaris komisi C tersebut.

Anggota Fraksi PAN tersebut menegaskan bahwa pihak pemda dan kawasan jangan berlindung di balik masalah anggaran pembongkaran atau pemindahan. Fraksi PAN Jabar sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 100 juta dari APBD Provinsi untuk bantuan pembuatan tugu K.H. Noer Alie yang rencananya akan dibangun di daerah Citarik.

"Tidak ada alasan lagi untuk menolak dipindahkan atau dibongkar. Jika perlu kita ganti dengan tugu K.H. Noer Alie. Anggarannya sudah ada dari bantuan APBD Provinsi Jawa Barat," kata dia.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Usaha PT Jasa Marga, Sutirya Wirya Sastra mengatakan, lahan tersebut memang milik PT Jasa Marga yang disewa oleh PT Jabebeka selama lima tahun dari tahun 2006 untuk dibangun taman dan properti patung. Menurut dia, keberadaan taman dipinggir ruas jalan tol tentu saja sangat membantu untuk memperindah estetika. Menurut dia, patung tersebut sudah ada sejak tahun 2006, tetapi kemudian dipindahkan ke dekat jalan tol karena ada pelebaran dan penggeseran gerbang tol Cikarang sehingga keberadaan patung tersebut terlihat sangat mencolok.

Sutirya mengatakan, sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat terkait keberadaan patung tersebut. Dia enggan berkomentar terkait masalah tersebut.

"Silakan tanya ke Jababeka karena mereka yang merancang patung tersebut, kami tidak tahu makna dan artinya. Jasamarga hanya menyewakan lahan saja," ujarnya.

Sementara itu, Humas Pemkab Bekasi Suherga saat dimintai keterangan juga menunjukkan sikap enggan memberikan jawaban. Dikatakan, ia tidak memiliki kewenangan untuk memberi keterangan terkait hal tersebut. Sampai berita ini diturunkan, pihak PT Jababeka pun belum bersedia memberi komentar apa pun. (JU-16)

Lestarikan Pasar Tradisional

2010-05-01T23:13:00.000+07:00

Cikarang, Bekasi, 30/7 (Antara/FINROLL News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat (Jabar) akan membangun 20 unit pasar tradisional baru guna mengimbangi pertumbuhan pasar modern yang kian menjamur di wilayah setempat. 

Wakil Bupati Bekasi, Darip Mulyana, di Cikarang, Kamis, mengatakan tingkat persaingan bisnis usaha perdagangan mulai dari toko swalayan kecil hingga mal di Kabupaten Bekasi kian meningkat seiring peningkatan laju perekonomian penduduk
setempat.
"Sementara usaha kecil masyarakat di pasar tradisional semakin tersisih dan tidak mendapat tempat. Karena itu dalam rencana pembangunan tahun 2010, sekitar 20 pasar tradisional baru akan kita realisasikan di Kabupaten Bekasi," kata Darip. Ia menambahkan, Pemkab Bekasi hingga kini sudah merealisasikan satu unit pasar
tradisional di Kecamatan Cibitung. "Pembangunan fisiknya menghabiskan biaya sekitar Rp1,5 miliar melalui APBD 2008," ujarnya.
Apabila satu unit pasar rata-rata membutuhkan biaya pembangunan sekitar Rp1,5 miliar, kata dia, maka Pemkab Bekasi harus menyiapkan dana minimal Rp30 miliar untuk membangun 20 pasar tradisional baru. "Sampai saat ini Kabupaten Bekasi baru memiliki total 12 pasar tradisional. Pembangunan pasar tradisional itu bertujuan memberi tempat bagi pedagang kecil sehingga akan membangun perekonomian masyarakat di Kabupaten Bekasi," katanya. 
Secara terpisah, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Hilaludin Yusri, menyambut baik wacana tersebut. Menurutnya, pedagang pasar tradisional banyak
dirugikan dengan semakin maraknya pembangunan kawasan pasar modern. "Jelas mereka tidak akan kuat bersaing dengan pengusaha besar yang membangun pasar modern yang mayoritas jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional sehingga pelanggannya lebih memilih gedung yang memiliki AC dan nyaman ketimbang harus kotor-kotoran dan mencium bau tidak enak di pasar tradisional," katanya.  Hilal juga meminta
kepada pihak terkait agar tidak hanya menyediakan fasilitas bagi pedagang tetapi memberikan bantuan kredit usaha ringan pedagang pasar untuk mengembangkan usaha mereka.  "Selain itu ke depan juga harus ada upaya pelatihan bagi pengusaha kecil agar mereka memahami ilmu perekonomian yang dapat bermanfaat bagi usaha mereka kelak," katanya.

Masyarakat Bekasi bagian utara, hidup dibawah kucuran limbah Industri

2010-05-01T22:51:00.003+07:00

Masyarakat Bekasi yang hidup diwilayah utara saat ini menjadi sebuah kisah tragis yang menyedihkan, mereka hidup dibawah bayang-bayang kapitalisme, bagaimana tidak, kesalahan penyajian tata ruang wilayah telah dengan sengaja lambat laun dan perlahan namun pasti akan membunuh sumber penghidupan mereka, karena penempatan industri diwilayah hulu dan pertanian diwilayah hilir, kesombongan industri yang berada dihulu telah menjadi penyumbang racun terbesar bagi mereka yang berada dihilir, melalui sumbangan limbah-limbah kimia beracun (B3), sementara mereka yang hidup dihilir, dengan dengan damainya nuansa agraris menjadi penerima yang pasti dan mau tidak mau, karena sungai-sungai dan kali-kali yang mengalir ke utara (hilir) menjadi transportir bagi racunnya kaum kapitalis.

Masyarakat bekasi bagian utara bagaikan hidup dengan dipasangi stop watch yang secara pasti berjalan detik, jam, hari, minggu, bulan dan tahun untuk dimarginalkan dan dikebiri disemua sektor, kesombongan kaum kapitalis dan kesewenang-wenangan penguasa telah memaksa mereka menjadi semakin tidak bisa hidup sejahtera, karena kehidupan masyarakat dibagian utara yang 90% nya adalah hidup dari sektor pertanian, kehadiran limbah-limbah beracun industri yang dialirkan secara pasti oleh para kapitalis yang selama ini selalu diagung-agungkan oleh pemerintah kita sebagai penopang ekonomi negara ternyata menjadi bencana bagi kehidupan masyarakat lain, belum lkagi kerusakan eko system yang terjadi dan hilangnya simbiosis mutualisme yang seharusnya berjalan seiring antara manusia dengan alam.
Kehadiran industri seharusnya menjadi win-win solution bagi banyak masyarakat, dan bukan menjadi perusak bagi masyarakat, kesombongan mereka dengan orientasi profitnya dan surplus cashflownya telah mengabaikan banyak hal yang menjadi penting bagi kehidupan banyak orang, produksi limbah beracun dan berbahaya, pencemaran lingkungan, kepadatan arus lalu lintas, penghapusan daerah-daerah resapan air dan lain sebagainya menjadi pengiring yang pasti bagi kehadiran setiap industri di Indonesia, sisi lain pemerintah yang tidak peka dengan dampak-dampak negatif dari berdirinya industri-industri tersebut telah menjadi pelengkap bagi kerusakan alam dan eko sistemnya serta bagi sumber kehidupan banyak orang.

Kehadiran perubahan, baik itu industri maupun property menjadi sebuah keniscayaan akan diiringi oleh perubahan sosial, ekonomi, budaya dll, perubahan yang terjadi dimasyarakat akibat masuknya sebuah perubahan pembangunan adalah perubahan paradigma, baik itu paradigma hidup, paradigma soaial dan paradigma ekonomi, bagi sebagian besar masyarakat dibekasi yang hidup secara agraris, tentu saja hal tersebut menjadi sebuah persoalan besar, karena perubahan paradigma yang mereka dapatkan tidak diiringi dengan kesiapan baik mental maupun kemampuan untuk menerima perubahan itu, perubahan paradigma hidup, sosial dan ekonomi yang terjadi dimasyarakat akibat hadirnya investor seharusnya diantisipasi, dan menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha.

Tingginya angka kemiskinan dikabupaten Bekasi adalah sebuah bukti kesalahan pemerintah mengantisipasi perubahan yang terjadi dimasyarakatnya akibat orientasi perubahan tehadap industri, hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, apalagi masyarakat yang hidup diwilayah utara Bekasi, hidup yang saat ini mereka jalani dari kehidupan bertani menjadi tidak nyaman apalagi menguntungkan, karena kebutuhan air pertasnian yang mereka gunakan telah tercemar oleh limbah industri, belum lagi resapan air yang menyerap kedalam tanah telah mencemarkan air tanah yang biasa mereka gunakan untuk minum dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Lagi-lagi hal tersebut tidak menjadi pelajaran berguna bagi para penguasa di Bekasi untuk melakukan banyak hal menyangkut recovery diberbagai sektor yang rusak akibat perubahan dan masuknya industri diBekasi, apakah melalui pembekalan-pembekalan bagi mereka yang baru akan menghadapi perubahan ataupun regulasi yang dapat menjadi payung bagi kapitalis-kapitalis perusak lingkungan.

Mungkinkah uang dan kekuasaan yang selalu menang dan menindas rakyat serta merusak alam ??

Bekasi Bagian utara, Kaya Minyak tapi Miskin Kesejahteraan

2010-04-18T12:07:00.001+07:00

Kabupaten Bekasi bagian utara adalah wilayah yang hari ini menjadi primadona, karena wilayah ini memiliki potensi yang luar biasa, dari mulai kekayaan alam, kekayan laut, kekayaan potensi investasi sampai pada kekayaan histories, kabupaten Bekasi yang saat ini potensi minyaknya dibawah wilayah kerja pertamina sudah memiliki 3 lapangan minyak yang existing, dari seluruh lapangan yang direncanakan sekitar 7 atau 8 lapangan, dengan jumlah cluster yang mungkin mencapai ratusan cluster, lebih dahsyat lagi hasil kajian potensi yang tertuang dalam peta perminyakan bahwa kabupaten Bekasi memiliki sekitar 121 desa dari 185 desa yang mengandung potensi MIGAS, belum lagi rencana pembangunan kawasan Teluk Jakarta II yang membentang dari cilincing sampai ke muara gembong, yang akan menggusur sekitar 13 desa diwilayah itu, belum lagi pelabuhan international yang akan segera dibangun, namun hal tersebut tidak dengan serta merta memberikan damopak poasitif bagi peningkatan kesejahteraan hidup dan kehidupan masyarakatnya, amgka kemiskinan masih menempati ranking teratas dibanding dengan wilayah lain dikabupaten Bekasi, angka putus sekolah yang masih sangat tinggi, angka kematian bayi juga tinggi, jumlah sekolah yang sangat minim, dan jumlah PUSKESMAS yang sangat terbatas serta tidak ada sama sekali Rumah Sakit.

Hal tersebut tentu saja tentu saja sangat bertolak belakang dengan kekayaan wilayahnya dan menjadi sangat ironis, belum lagi persoalan penataan ruang yang salah, sehingga daerah ini kerap kali menjadi daerah yang menjadi bulan - bulanan banjir dan limbah industri, karena penempatan kawasan industri yang berada di hulu dan masyarakat utara (hilir) yang masih bertahan dengan pertanian, sehingga kegagalan panen menjadi sangat rutin mereka alami.

Kabupaten Bekasi bagian utara tidak hanya memiliki potensi - potensi kekayaan alam, namun juga memiliki potensi dan kekayaan historis yang luar biasa, dari mulai berdirinya kerajaan Taruma Negara, kerajaan Salaka Negara, sampai pejuang - pejuang dan patriotis Bangsa, hal tersebut diabadikan oleh pujanggawan nasional, Khairil Anwar dalam puisinya " Karawang - Bekasi ".

Pengalaman - pengalaman yang terjadi selama ini akibat dari sebuah perubahan paradigma dan sosial yang terjadi akibat dari pergeseran nilai dan pengembangan pembangunan ternyata tidak juga menjadi sebuah pengalaman berharga bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjadikan hal tersebut pelajaran bagaimana mengantisipasi masyarakatnya yang termarginalkan oleh kecangnya arus investasi, perubahan budaya, paradigma hidup, paradigma ekonomi yang terjadi akibat masuknya dunia usaha baik industri maupun property, belum lagi keserakahan pengusaha yang hanya berpikir untung, sehingga keinginan untuk mengantisipasi proses kemiskinan akibat hilangnya lahan usaha mereka dan ketidak siapan masyarakat menghadapi perubahan paradigma ekonomi dan sosial sampai hari ini tidak pernah terlaksana bahkan mungkin tidak pernah terniatkan.

Keinginan Masyarakat Bekasi bagian utara untuk memekarkan wilayah sangatlah logis, karena mengingat potensi - potensi yang mereka miliki begitu besar, namun mereka miskin dari pensejahteraan, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha, sehingga pemekaran wilayah menjadi kajian yang paling strategis bagi mereka untuk membangun sendiri kesejahteraannya dengan apa mereka miliki, namun lagi - lagi usaha mereka tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah daerah kabupaten Bekasi, bahkan cenderung diabaikan.

Bahagiakan Diri sendiri Baru Bahagiakan Orang Lain

2010-04-07T14:19:00.000+07:00

*Sebuah studi, kritik dan koreksi.

oleh: Al-Faqir ilallah Muhammad Ibnu Usri

Sering beredar sebuah perkataan yang dijadikan prinsip dalam kehidupan sosial masyarakat muslim yang tidak seiring dengan akhlak seorang muslim. Terlebih lagi al-faqir sering mendengar dari kalangan remaja muda; Bahagiakanlah Diri Sendiri Dulu Baru Bahagiakan Orang Lain. Harap tidak menyepelekan hal ini, karena bisa berdampak tidak baik dalam kehidupan sosial masyarakt dan negara. serta dapat menghambat cita-cita dalam mewujudkan masyarakat madani dalam tatanan negara muslim.

Sungguh sangat aneh jika kata yang beredar itu terangkai dari lisan seseorang yang labelnya muslim. terlebih lagi remaja mudanya yang sedang dalam masa transisi dan diliputi oleh rasa egoisme yang tinggi atau lebih mengutamakan diri sendiri. Padahal kata-kata seperti itu sangatlah tidak seiring dengan tuntunan akhlak seorang muslim. karena itu adalah egoisme. Islam tidak mengajarkan, Rasulullah saw. pun tidak mencontohkan hal yang demikian. jika perkataan itu dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan, maka sang pelaku -siapa pun dia, sadar atau tidak- telah menutup banyak pintu kebaikan yang seharusnya dia dapatkan.

Diantara sifat manusia yang alami adalah "rasa yang tidak pernah puas dan cukup dengan apa yang ada". hal ini terbukti dengan adanya perkembangan dan kemajuan peradaban disetiap zaman yang telah dicapai oleh manusia itu sendiri. dan dia akan terus menerus berkreasi agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memuaskan keinginannya.

Namun, bagaimanapun seseorang telah mendapatkan kebahgiaan yang dia inginkan, dia masih belum puas dengan apa yang dia dapatkan dan akan terus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan yang lainnya.

Lalu, apa kaitannya dengan tema yang sedang dibahas?

Tentu sangat jelas sekali, bahwa seseorang yang telah mendapatkan kebahagiaan yang dia harapkan, belum tentu dia merasa puas dengan apa yang telah dia dapatkan. bahkan dia akan terus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dirinya yang belum terpenuhi disisi lain. jika begitu keadaannya, kapan dia akan berbuat sesuatu untuk bisa membahagiakan orang lain? sedangkan kebutuhannya sendiri pun tak terbatas dan banyak yang belum terpenuhi.

Bersyukur jika orang itu bisa berbahagia dengan apa yang dia dapat dan merasa cukup dengan apa yang ada, kemudian dia berbagi rasa dengan orang lain sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, sehingga mereka pun ikut bahagia dan bergembira atas apa yang dia rasa. Tapi bagaimana keadaannya dengan seseorang yang jika seumur hidupnya selalu diliputi duka dan nestapa? disamping itu dia memegang prinsip "bahagiakan diri sendiri dulu baru bahagiakan orang lain". Hilanglah peluang untuk mendapatkan beragam kebaikan.

Teman-teman kaula muda muslim sejati, janganlah kalian pernah merasa lelah dan bosan dalam berbuat baik dan membahagiakan orang lain meskipun sebenarnya kalian sedang dilanda duka dan ditempa banyak masalah. karena rasa lelah dan bosan hanyalah sementara, akan hilang dalam waktu yang tak lama, dan kebaikan akan tetap ada dan bermanfaat, tetap bernilai disisi Allah dan akan dibalas oleh-Nya sekecil apapun itu:

"Maka siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya". (Q.S. Al-Zilzal: 7)

dalam ayat lain Allah pun memberi jaminan balasan kepada para hamba-Nya yang berbuat kebajikan:

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. An-Nahl: 97).

Maka dari itu teman-teman, mari kita bergegas dalam berbuat kebaikan, jangan sampai ditunda-tunda apalagi menunggu setelah datangnya bahagia. Umur manusia hanya Allah yang tahu batasannya. Jika ajal menjemput sebelum datangnya bahagia, maka hilanglah sudah kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. amal apa yang sudah kita ukir?
Jangan pula menutup pintu-pintu kebaikan dengan prinsip-prinsip yang tidak seiring dengan akhlak kita sebagai seorang muslim. jadilah seorang pemuda berjiwa muslim sejati. Gaul namun tetap beragama. Berbuat baiklah, dan bahagiakanlah orang lain walau hanya dengan senyuman.

"Demi masa! Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran." (Q.S. Al-Ashr: 1-3).

Wallahu a'lam.

Warga Bekasi Desak Perda Pornografi

2010-03-10T11:36:00.000+07:00

Bekasi-Sejumlah masyarakat Bekasi yang tergabung dalam Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB) sedang melakukan aksi untuk mendesak pemerintah segera melaksanakan proses dan mengesahkan UU antipornografi. BKMB yang tergabung dalam wadah tersebut, Senin (6/2) pagi, melakukan aksi mendesak pemerintah daerah membuat peraturan daerah (Perda) tentang pelarangan beredarnya berbagai surat kabar dan tabloid, termasuk VCD yang memuat gambar-gambar pornografi.

Dua orang pengurus BKMB yang ditemui SH, Senin pagi, Abdul Khoir dan Hilaludin Yusri, mengemukakan mereka akan berangkat dari halaman Masjid Al-Barkah, alun-alun Bekasi, menuju kantor wali kota dan kantor DPRD setempat. Aksi tersebut dilakukan menyusul maraknya bacaan-bacaan berbau pornografi yang beredar di Bekasi.
“Kami berharap pemerintah daerah tanggap dengan hal ini dan segera merealisasi peraturan daerah tentang pembatasan pornografi di wilayah Bekasi ini,” tutur Abdul Khoir.
Hilaludin menegaskan pihaknya telah banyak menemukan berbagai media massa di antaranya beberapa tabloid yang selama ini menyuguhkan gambar-gambar porno. Selain itu, mereka juga telah menemukan peredaran VCD porno yang kini merebak di wilayah Bekasi.
“Berkaitan dengan hal tersebut, selain pemerintah pusat kini sedang membahas UU antipornografi, BKMB berharap pemerintah setempat bersama DPRD Kota Bekasi untuk proaktif membahas dan membuat sebuah perda yang isinya larangan terhadap beredarnya gambar-gambar porno di wilayah kota Bekasi,” ujarnya.
Terhadap VCD-VCD porno yang kini banyak beredar, pihaknya juga mengimbau aparat kepolisian segera melakukan penertiban dan razia sehingga tidak sampai merusak mental masyarakat.
“Masyarakat Bekasi adalah masyarakat yang agamis, sehingga peredaran buku-buku, termasuk VCD yang berisi gambar-gambar seronok seharusnya tidak lagi beredar di kota dan Kabupaten Bekasi. Tidak tertutup kemungkinan dengan melihat gambat-gambar yang tidak pantas tersebut akan timbul niat kriminal,” ujarnya.
Hingga berita ini disiarkan, ratusan warga mulai berkumpul, namun mereka terhalang akibat hujan yang masih turun sehingga menunggu beberapa elemen masyarakat lainnya untuk berjalan kaki menelusuri jalan raya Ir. H. Juanda menuju kantor Wali Kota Bekasi. (jonder sihotang)

Bupati Bekasi Ancam Stop Proyek Pipa Gas

2010-03-05T21:02:00.000+07:00

Pertagas mengira izin cukup ke pemilik lahan.
JAKARTA - Bupati Bekasi Saaduddin mengancam menghentikan kegiatan pembangunan proyek di lokasi pengeboran LPG Plant (minyak dan gas) Pondok Te-ngah, Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Bekasi, yang digarap PT Pertamina Gas (Pertagas).

Saaduddin mengatakan pihaknya sudah mengirim surat teguran dua pekan lalu kepada manajemen Pertagas soal tidak adanya izin proyek pipa tersebut. Dalam surat yang juga ditembuskan kepada direksi PT Pertamina (Persero) dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral telah disampaikan soal sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam proyek tersebut.

"Namun hingga saat ini belum ada respons. Kami segera mengirimkan surat permintaan penghentian aktivitas proyek pipa tersebut," ujar Saaduddin kepada wartawan di Jakarta kemarin. Saaduddin menyesalkan langkah Pertagas membangun proyek pipa gas tanpa

meminta izin prinsip kepada dirinya. Padahal proyek pembangunan pipa itu melewati permukiman masyarakat dan jalan umum. "Ini menunjukkan bahwa mereka arogan," katanya. Persoalan pipa gas ini bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai kegiatan proyek pembangunan LPG Plant di lapangan Pondok Tengah, Bekasi.

Menurut Saaduddin, saat menggelar inspeksi mendadak, ditemukan kegiatan proyek telah menyelesaikan beberapa fasilitas lainnya, seperti pemasangan instalasi pipa gas LPG sepanjang 20 kilometer yang menghubungkan Pondok Tengah-Te-gal Gede. Padahal rentang pipa gas milik Pertagas tersebut sebelumnya telah selesai dibangun sepanjang 19 kilometer, juga dilakukan tanpa izin Bekasi.

Ketika dimintai konfirmasi, Direktur Utama Pertagas Suharyanto mengatakan permasalahan pembangunan pipa gas dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya kesalahpahaman. Untuk menyelesaikan itu, dia mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Pemerintan kabupaten Bekasi pekan lalu. Suharyanto menerangkan,
pembangunan LPG Plant, termasuk perizinannya, dilakukan oleh PT Yudhistira Energi sebagai rekanan pemenang lelang. Pertagas hanya menyediakan lahan. "Izin mendirikan bangunannya masih dalam proses," katanya kemarin

Sedangkan pembangunan pipa gas sepanjang 39 kilometer, Suharyanto mengakui, tidak mengajukan izin ke pemerintah Bekasi. "Saya pikir cukup izin ke pemilik lahan," ujarnya. Dari Bekasi, badan usaha milik daerah PT Bina Bangun Wibawa Mukti memutus kerja sama pengelolaan gas dengan PT Maruta Bumi Prima. Langkah ini diambil karena perusahaan itu tidak mampu melakukan kegiatan operasi seperti yang disepakati.

Juni bicara Bina Mangun, Hilaluddin Yusri, mengatakan pemutusan kerja sama yang dilakukan sejak 2003 itu bertujuan menjaga aset daerah supaya tidak hilang. Dia menjelaskan, Maruta tidak mengelola gas menjadi elpiji. Padahal PT Pertamina, selaku pemilik sumur minyak di Blok Tambun, Bekasi, memberi batas waktu hingga September 2003.

Komdak Minta Sekwan Kembalikan Uang Ganti Dugaan Korupsi

2010-01-05T12:47:00.000+07:00

BEKASI, (PRLM).- Komite Daerah Anti Korupsi (Komdak) Kabupaten Bekasi, meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) Kab. Bekasi mengembalikan uang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dugaan korupsi Tujangan Peningkatan Penghasilan (TPP) anggota DPRD setempat periode 1999-2004 kepada pemiliknya.

"Saya meminta Sekwan segera mengembalikan dana itu kepada anggota dewan yang sudah telanjur mengembalikan dana itu, sebab landasan hukum dalam penagihan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 110/2000 tentang kedudukan keuangan DPRD dalam penagihan TGR tidak berlaku," ujar Ketua Komdak Bekasi, Hilaludin Yusri kepada "PRLM" di Cikarang, Senin (4/1).

Menurut Hilal, pihaknya ingin meluruskan persoalan tersebut kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan persoalan politik yang dibungkus dengan kemasan hukum korupsi untuk kepentingan pihak yang tengah berseteru. "Sebelumnya, landasan penagihan TGR adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2005 yang isinya penerimaan uang TPP yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Kabupaten Bekasi yang mengatur tentang kedudukan kauangan DPRD bertentangan dengan PP 110/2000," katanya.

Padahal, kata Hilal, Mahkamah Agung (MA) secara resmi membatalkan PP tersebut pada tanggal 27 Desember 2002 dengan alasan bertentangan dengan UU nomor 4 tahun 1999 dan UU 22 tahun 1999. Diperkuat dengan surat edaran Ketua MA tanggal 28 Februari 2005 nomor MA/KUMDUL/70/TT/K/2005 yang ditujukan kepada seluruh pengadilan tinggi, negeri, dan tata usaha yang isinya pembatalan PP 110 tahun 2000.

"Pembatalan peraturan itu juga didukung surat edaran dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor B-520/F/F.2.1/08/1003 tanggaql 26 Agustus 2003 dan nomor B-577/F/FD.1/08/2005 yang berisi penegasan terhadap pembatalan PP 110 tahun 2000," ujarnya.

Secara terpisah, Sekwan DPRD Kabupaten, Sutrisno, menepis anggapan itu. Alasannya, pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembalian dana tersebut adalah Sekwan yang menjabat pada masa itu. "Saya baru 10 bulan menjabat sebagai Sekwan, sedangkan pada tahun 1999 hingga 2004 ada dua orang yakni Pak Doni dan Kosasih," ujarnya.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Helena mengatakan hingga kini masih melakukan upaya penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi tersebut. "Kami telah menerima adanya laporan seperti itu dari sejumlah LSM. Namun, kami kesulitan untuk menjerat pelakunya karena tidak ada landasan hukum yang jelas," katanya. (A-186/das)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Selasa, 05 Januari 2010

Pembelian Mobil Dinas Menuai Banyak Protes

2010-01-04T12:27:00.001+07:00

BEKASI, (PR).-
Rencana pembelian mobil dinas baru bagi para anggota DPRD dan pejabat eselon II Pemkot Bekasi senilai Rp 18 miliar banyak menuai protes. Banyak kalangan menilai rencana tersebut merupakan penghamburan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu diperbaiki.

Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Aan Setyaji, Jumat (1/1) mengatakan, langkah Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi yang meloloskan anggaran senilai Rp 18 miliar untuk mobil dinas itu tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.

Bahkan, Aan menilai Pemkot Bekasi tidak mampu menyusun prioritas dalam APBD 2010. "Apa urgensinya rencana pembelian mobil dinas bagi para wakil rakyat tersebut. Apa memang mobil dinas yang ada sekarang sudah tidak layak pakai, dengan usia pemakaian baru lima tahun," tuturnya.

Ia mengakui, seharusnya anggota dewan lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang memilih mereka. "Bukannya mementingkan urusan mereka untuk mendapatkan mobil dinas. Anggota dewan harus ingat, mereka dipilih oleh rakyat, jadi jangan cederai kepercayaan itu," ujarnya.

Ketua Komite Daerah Anti Korupsi (Komdak) Kota Bekasi, Hilaludin Yusri menilai, pengajuan mobil dinas oleh para anggota DPRD dan pejabat pemkot adalah hal yang normatif. "Selama daerah mampu, tidak ada salahnya. Namun, perlu diperhitungkan juga urgensinya. Sebab, kalau setiap tahun beli mobil baru, mobil yang lama dikemanakan. Kan, masih layak pakai," katanya.

Terlebih, dia menilai pemberian fasilitas mobil dinas kepada anggota dewan tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja mereka. "Kerja mereka, kan, menyaring aspirasi rakyat dan membuat peraturan. Jadi, dikasih mobil baru atau enggak belum tentu berpengaruh terhadap kinerja mereka," katanya.

Malah, Hilaludin menilai fungsi kontrol para anggota dewan saat ini semakin hilang. "Sebab, mereka malah jadi bagian yang harus dikontrol juga," katanya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Bekasi Abdul Muin mengakui anggaran pengadaan mobil tersebut sudah dialokasikan dalam APBD 2010 yang disahkan minggu lalu. Fasilitas itu diberikan untuk menunjang kinerja para wakil rakyat.

Meski demikian, kata Abdul Muin, anggaran senilai Rp 18 miliar itu juga untuk para pejabat Pemkot Bekasi.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi menilai jika pengadaan mobil dinas baru tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. "Kondisi keuangan kita memungkinkan untuk itu. Jadi, tidak ada masalah," katanya. (A-155)***

Sumber :PIkiran Rakyat Online, Senin, 04 Januari 2010

Kasi Intelijen Kejari : "Masih Dalam Kajian dan Pengumpulan Bukti" Tunjangan Dewan Dipersoalkan Lagi

2010-01-04T12:09:00.001+07:00

SALAH satu organisasi kemasyarakatan, melaporkan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 1999-2004 ke Kejaksaan Negeri Bekasi atas tudingan tindak korupsi kolektif. Kasus tersebut menjadi wacana khalayak. Ada yang mendukung dan tentu ada yang menolak. Muncul pula anggapan bahwa aduan itu tidak memiliki pijakan hukum yang kuat.

Menurut Ketua LP3D, Jonly Nahampun, kasus tersebut merupakan tidak lanjut dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada April 2005, yang menemukan adanya penyalahgunaan uang negara yang berasal dari TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) sebesar lebih dari Rp 1,1 miliar untuk 45 orang anggota dewan. Padahal, kata Jonly, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Angggaran Departemen Keuangan, TPP kepada PNS/Pejabat Daerah hanya sebesar 10 persen dari gaji pokok, atau sekitar Rp 134.209.689. Dengan demikian, ditemukan adanya kelebihan uang senilai Rp 961.153.311 yang diterima oleh anggota dewan.

Sebelumnya LP3D sudah melayangkan surat kepada Bupati, untuk mempertanyakan keberadaan uang tunjangan yang seharusnya dikembalikan kepada kas daerah tersebut. Namun, karena tidak mendapat tanggapan, kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke Kejari Cikarang. "Kami mendesak agar kasus ini segera diusut dan uang negara harus diselamatkan," kata Jonly dengan tegas.

Kasus tersebut kemudian menjadi ajang berbantahan di Kabupaten Bekasi. Apalagi beberapa mantan anggota Dewan periode 1999-2004 saat ini tengah menduduki pos-pos strategis, baik di level pemerintahan maupun di BUMD. Sebut saja, Bupati Bekasi, Sa`duddin yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi.

Salah satu sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya menyatakan, sebagian mantan anggota dewan sudah mengembalikan uang tersebut ke Sekwan (Sekretariat Dewan). Sebagian lainnya menolak untuk mengembalikan karena merasa bahwa kasus tersebut sudah tidak relevan lagi dan lebih cenderung bernuansa politis.

Tanggapan berbeda datang dari Ketua Komdak (Komite Daerah Anti Korupsi), Hilalludin Yusri. Ia mengatakan bahwa kasus dana tunjangan anggota DPRD periode 1999-2004 adalah kasus lama yang kemudian diangkat lagi tanpa melakukan kajian terlebih dahulu. "Ini kan kasus lama yang sudah selesai, tetapi kemudian diangkat lagi," ujar Hilal yang pernah mengangkat kasus ini pada tahun 2005.

Hilal menjelaskan, silang sengkarut masalah ini muncul dari hasil audit BPK tahun 2005 yang menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan DPRD Kabupaten Bekasi, yang mengacu pada pertentangan Perda No. 5 Tahun 2002 DPRD Kabupaten Bekasi dengan PP 110 tahun 2000. Beberapa pasal dalam Perda yang disoal oleh BPK adalah Pasal 2 ayat 2, Pasal 14 ayat 3, Pasal 19, dan Pasal 25. BPK kemudian menyarankan kepada para anggota dewan periode 1999-2004 untuk segera mengembalikan kelebihan uang tersebut ke Kas Daerah.

"Permasalahannya, PP 110 Tahun 2000 yang dijadikan landasan hukum BPK ternyata sudah dibatalkan melalui Judicial Review sejak 27 Desember 2002," ujar Hilal.

Kembalikan

Di bagian keterangannya, Hilal menambahkan, keputusan MA tersebut juga diperkuat dengan surat edaran MA bernomor : MA/Kumdil/70/TT/K/2005 yang ditujukan kepada seluruh ketua Pengadilan Tinggi dan ketua PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menerima perkara anggota DPRD yang berkaitan dengan PP 110 Tahun 2000 itu.

Tambahan lagi, muncul Surat Edaran dari Kejaksaan Agung, No : B-16/A/FD.1/08/2008, tertanggal 7 Agustus 2008, yang ditujukan kepada seluruh Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi se-Indonesia yang intinya, sebuah produk hukum daerah (Perda) tidak bisa diperkarakan oleh lembaga yudikatif, atau dijadikan dasar hukum penuntutan, kecuali dibatalkan melalui Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi.

"Hal tersebut merupakan alasan hukum yang sangat kuat, bahwa gugatan hukum yang berangkat dari PP 110 Tahun 2000 sangat lemah dan tidak mendasar," ujarnya.

Alasan itu pulalah yang membuat penuntutan dugaan kasus korupsi kolektif tidak bisa dibuktikan dan dijerat secara hukum, seperti yang terjadi pada kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kota Depok pada tahun 2005. Hilal secara tegas mengatakan, bahwa audit BPK tahun 2005 tidak bisa dijadikan acuan hukum untuk memaksa anggota DPRD periode 1999-2004 mengembalikan uang tunjangan, apalagi memperkarakannya sebagai kasus korupsi kolektif.

"Masyarakat harus tahu duduk perkara yang sebenarnya agar kasus ini tidak menjadi polemik. Bukan hanya di Kabupaten Bekasi, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Kasus ini sudah batal demi hukum," katanya lagi.

Terkait dengan tuntutan pengembalian uang, Hilal mengatakan akan menjadi masalah baru nantinya. Pasalnya, dalam APBD tidak ada nomenklatur yang mengatur pos pengembalian uang tersebut. Hilal malah mendesak kepada Sekwan untuk segera mengembalikan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) yang telah disetorkan beberapa anggota DPRD kepada pemiliknya. Pasalnya, kata Hilal, pada saat penyetoran, uang tersebut dinyatakan hanya sebagai titipan, sebagaimana dijelaskan dalam bentuk bukti acara penyerahan. Dengan kesepakatan waktu itu, uang akan dikembalikan sampai ada kepastian hukum.

"Uang TGR yang sudah telanjur disetorkan oleh para mantan anggota DPRD harus dikembalikan. Sebab ini menyangkut kehormatan sebuah institusi rakyat. Saya khawatir jika TGR tersebut tidak dikembalikan maka malah hilang dan bisa menjadi polemik lebih jauh," kata Hilal.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Cikarang, Helena Oktaviani mengatakan, masalah ini sedang dikaji lebih dalam dengan melakukan pengumpulan barang bukti. Helana juga mengakui bahwa dalam kasus ini, belum ada landasan hukum yang pasti untuk memasukkannya sebagai kasus korupsi. "Kita sedang kaji dan mengumpulkan barang bukti. Jika memang tidak bersalah kenapa harus dipermasalahkan," ujarnya. (JU 16) ***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Senin 04 Januari 2010

Proses Kelulusan CPNS Kewenangan Kepala Daerah

2009-12-23T12:09:00.000+07:00

BEKASI, (PRLM).- Dugaan kecurangan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Bekasi mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Koordinator pelaksanaan tes CPNS Kota Bekasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bambang Hermanto ketika dikonfirmasi, Rabu (16/1) mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam penentuan siapa yang lolos menjadi CPNS. Sebab, berdasarkan peraturan yang ada, lolos atau tidaknya seorang calon merupakan kewenangan kepala daerah (walikota).

Sementara, Ketua Komite Daerah Anti Korupsi (KOMDAK) Bekasi, Hilaludin Yusri menilai tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan ruang paling terbuka untuk terjadinya nepotisme, kebocoran dan korupsi.

Menurut Bambang, dalam kerja sama tes CPNS ini, Unpad menangani empat hal, yakni pelayanan pendaftaran on line, pantauan cetak soal, manajemen ujian, serta pemeriksaan hasil ujian. Namun demikian, segala keputusan lolos atau tidaknya peserta ujian CPNS ditentukan oleh Walikota Bekasi dengan memerhatikan daftar rangking yang telah diberikan oleh konsultan.

"Yang harus dibuktikan itu, kan, apakah betul orang-orang yang diloloskan itu sesuai ranking. Jika tidak sesuai dengan daftar rangkingnya, ya, tidak akan diproses," kata Bambang.

Sementara, Ketua KOMDAK Bekasi, Hilaludin menilai dibutuhkan keberanian pihak lain, dalam hal ini Unpad, untuk mengumumkan hasil seleksi berdasarkan ranking. Dengan demikian masyarakat akan tahu dengan pasti siapa saja yang lolos berdasarkan ranking. "Jangan sampai image kecurangan ini menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Sebab, ini sudah menyangkut image penyelenggara, termasuk Unpad," katanya. (A-155/kur)***

Sumber : PR Online, Rabu, 16 Desember 2009

Kepala BKD Kota Bekasi Tutup Usia

2009-12-23T11:33:00.000+07:00

Bekasi, 18/12 (Antara/FINROLL Lifestyle) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Selamet Gumelar meninggal dunia pada usia 52 sekitar pukul 02.30 WIB, Jumat dini hari.

Almarhum Selamet sempat mejalani koma selama dua hari di Ruang Gawat Darurat lantai dua Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Barat sejak Selasa (15/12) lalu.

Sejumlah dokter di rumah sakit tidak mau berkomentar terkait kematian almarhum kepada wartawan yang saat itu tengah mencoba mengkonfirmasi kejadian tersebut.

Bahkan, sejumlah rekan almarhum dari kalangan pegawai Pemerintah Kota Bekasi terkesan menuntup-nutupi situasi itu.

"Saya pribadi tidak ikut ke rumah duka, namun memang benar bahwa pak Selamet Gumelar hari ini meninggal dunia. Selebihnya, saya tidak tahu," ujar staf Humas Pemkot Bekasi, Nardi, kepada ANTARA, di Bekasi, Jumat.

Pantauan ANTARA di rumah almarhum jalan Sigma, nomor 53, Perumahan Sigma, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, nampak sepi dan tidak berpenghuni. Bahkan sejumlah karangan bunga ucapan belasungkawa pun tidak terlihat di sekitar lokasi.

Jenazah almarhum Selamet Gumelar langsung diberangkatkan ke kampung halamannya di Desa Sipesing, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, untuk dimakamkan sekitar pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, sejumlah kabar yang marak beredar faktor penyebab kematian Selamet diduga akibat penyakit jantung yang dideritanya sejak lama.

Ketua Komite Daerah Anti Korupsi (Komdak) Bekasi, Hilaludin Yusri, menduga kuat kematian Selamet berkaitan dengan perseteruannya dengan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad terkait proses penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi 2009 setempat yang berlangsung baru-baru ini.

"Informasi yang saya himpun dari kalangan orang dalam pemerintahan menyebutkan, sebelum meninggal dunia almarhum sempat mendapat teguran keras dari Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, menyangkut calon PNS yang tidak lulus," katanya.

Dikatakan Hilal, pada Selasa malam almarhum tengah megikuti kegiatan rapat badan anggaran di Gedung DPRD Kota Bekasi dan mendapatkan telepon dari Wali Kota Bekasi.

"Setelah itu almarhum bergegas menemui Wali Kota Mochtar Mohamad di lingkungan Kantor Pemkot Bekasi dan kembali terjadi perseteruan panjang terkait persoalan tersebut hingga Selamet jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri," katanya.

Almarhum, kata dia, langsung dilarikan ke RS Mitra Keluarga dan mengalami koma selama dua hari hingga akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan satu isteri dan dua anak.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad yang dikonfirmasi terkait kejadian tersebut tidak mengangkat panggilan wartawan melalui sambungan telepon. ***1*** B/Z003

Sumber : http://lifestyle.id.finroll.com
Written by Rollit Friday, 18 December 2009 23:47

Oknum Guru Terlibat Aksi Penipuan Dalam Proses Seleksi CPNS

2009-12-23T11:24:00.000+07:00

GARUT, (PR).-
Oknum guru pegawai negeri sipil (PNS) berinisial YS (48) menjadi tersangka karena terlibat aksi penipuan dalam proses seleksi penerimaan CPNS. Dalam aksinya itu, YS telah mengeruk uang dari tiga korbannya hingga Rp 61,5 juta. Akibat perbuatan itu, YS kini meringkuk di Mapolres Garut Jln. Sudirman Kab. Garut, Rabu (16/12).

Kasus tersebut bermula ketika YS merekrut tiga orang untuk dimasukkan sebagai calon PNS (CPNS) tahun 2009 sekitar awal Oktober 2009. Tiga korban tersebut yaitu Mus warga Bandung serta In dan Ag warga Garut.

Dalam menjalankan modus operandinya, YS yang tinggal di Singaparna Kab. Tasikmalaya bekerja sama dengan tersangka lain yang masih dalam pengejaran berinisial As (45) yang tinggal di Kota Bandung. Uang yang diminta oleh As sebesar Rp 40 juta.

Dana yang sudah dikantongi YS kemudian ditransfer ke As. Namun, saat pengumuman hasil tes CPNS 11 Desember lalu, tidak ada satu pun dari mereka yang lolos.

Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Polisi Amur Chandra Juli Buana, didampingi Kabag Bina Mitra Komisaris Bambang Sugito, dan Kasatreskrim Ajun Komisaris Oon Suhendar menyatakan, pihaknya berupaya mencari As. Namun, sampai saat ini belum ditemukan.

Di Bekasi

Sementara itu, di Kota Bekasi, dugaan adanya kecurangan dalam proses penerimaan CPNS Kota Bekasi mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Koordinator pelaksanaan tes CPNS Kota Bekasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bambang Hermanto ketika dihubungi, Rabu (16/1), mengatakan, pihaknya tidak ikut campur dalam penentuan siapa yang lolos menjadi CPNS. Berdasarkan peraturan yang ada, lolos atau tidaknya seorang calon merupakan kewenangan kepala daerah (wali kota).

Menurut Bambang, rumor soal kecurangan penerimaan CPNS selalu ada. "Bukan hanya CPNS, ujian nasional saja banyak yang curiga ada kecurangan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komite Daerah Antikorupsi (Komdak) Bekasi Hilaludin Yusri menilai tes CPNS merupakan ruang paling terbuka untuk terjadinya nepotisme, kebocoran, dan korupsi. (A-158/A-155)***

Sumber : PR Online,Rabu, 23 Desember 2009

Terus Mengawal Gerakan Perlawanan Terhadap Korupsi

2009-12-15T10:33:00.001+07:00

KORUPSI saat ini sudah menjadi musuh utama yang paling merusak tatanan bernegara dan berbangsa. Korupsi bukan hanya berdampak pada kerugian yang bersifat materil tapi juga mental. Korupsi secara sistemik telah melemahkan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan secara maksimal. Filosofi itulah yang pada akhirnya menjadi kesepakatan dunia internasional untuk melahirkan konsep Good dan Clean Governance dengan sembilan pilar yang harus dipenuhi.

“Kita semua sepakat, bahwa korupsi adalah musuh utama yang harus di lawan. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga seluruh elemen masyarakat,” ujar Hilaluddin Yusri, Ketua Komdak (Komite Daerah Anti Korupsi)

Mengeluti isu korupsi selama 10 tahun sejak berdirinya Komdak, Hilal faseh betul mendedahkan berbagai jenis korupsi. Menurut pria berpenampilan kalem tersebut, korupsi saat ini terus melakukan perubahan bentuk menjadi lebih samar dan bekerja lebih canggih. Jika tadinya kita hanya mengenal istilah markup atau melebihkan nilai barang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian negara. Maka saat ini ada modus mark down atau menghilangkan potensi yang seharusnya bisa menjadi pemasukan untuk Negara demi keuntungan pribadi. “Pemberantasan korupsi hari ini masih pada seputar makr up, tapi belum menyentuh pada tataran mark down. Ini menunjukana bahwa korupsi selalu memperbaharui dirinya,” ujarnya.

Korupsi mark down, kata dia, justeru merupakan modus yang sangat sulit dibuktikan namun sangat bisa dirasakan. Pemerintahan hari ini, masih terjebak pada pengertian yang salah tentang apa yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Potensi pendapatan dan penyerapan anggaran hanya diukur dari hasil yang didapat sesuai dengan target. Misalkan saja, kata dia, target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sudah dipatok setiap tahun pada masing-masing dinas. Persoalannya kemudian, tidak ada alat ukur yang pasti untuk mengetahui potensi pendapatan.

“Misalnya, dinas A ditarget untuk memperoleh PAD sebanyak Rp. 10 milyard pertahun, maka akan dianggap berhasil jika memenuhi target. Tapi apakah benar potensinya hanya sebesar itu. Memang biasanya ada peningkatan setiap tahunnya, namun hanya berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya yakin bahwa saat ini banyak sekali potensi PAD yang mengalami kebocoran.

Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah melakukan audit secara menyeluruh terhadap potensi-potensi yang memungkinkan memberi nilai tambah bagi pemasukan kas daerah. Kunci utama untuk menekan angka kebocoran tersebut adalah transparansi di semua sektor. Tolak ukur yang paling sederhana adalah dalam pembayaran pajak. Bekasi, kata Hilal, seharusnya malu kepada daerah-daerah yang sudah terlebih dahulu menerapkan keterbukaan keuangan daerah, seperti Gorontalo, Kota Padang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantul dan Kota Cimahi. Daerah tersebut sudah terlebih dulu mematrialkan gagasan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Di daerah tersebut setiap blangko pajak sudah dicantumkan harganya, jadi tidak ada istilah transaksi bawah meja,” tegasnya.

Transpransi, kata dia, menjadi hal yang tidak bisa ditolak. Seharusnya, kata Hilal, masyarakat berhak tahu tentang seluruh dokumen APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang saat ini sedang dibahas. Sebab, praktek korupsi dengan bagi-bagi jatah terjadi dalam fase pembahasan APBD. Termasuk adalah pemangkasan target PAD dengan mengunakan modus mark down.

“Ada semacam kesepakatan tidak tertulis antara eksekutif, legislatif dan para pemodal tentang bagi-bagi jatah. Kita mengenalnya dengan istilah ploting proyek” katanya.

Menurutnya, perlawanan terhadap korupsi sangat dipengaruhi oleh kemauan kepala daerah untuk memberi contoh dan menekan jajaran birokrasinya. Dan tentunya adalah keseriusan aparat penegak hukum untuk bekerja lebih maksimal sebagai pangawas dan penjaga supermasi hukum tanpa pandang bulu. “Aparat penegak hukum harus netral dan tidak memihak. Tidak boleh menjadi bagian dari kepentingan mengamankan kekuasaan,” kata dia yang mengeluhkan kinerja aparat hukum di Bekasi.

Hilal, memang tidak pernah lelah menyerukan perlawanan terhadap korupsi. Beberapa kasus besar pernah dia angkat dan ungkap ke permukaan. Hal ini tentu bukan pekerjaan gampang dan tanpa resiko. Teror, intimidasi bahkan tawaran materi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangannya. Namun, sampai hari ini ia masih konsisten, tidak mundur apalagi tergoda dengan manisnya kekuasaan. “Saya merasa punya tanggung jawab moral terhadap Bekasi. Saya harus menjaganya meskipun dengan segala keterbatasan yang saya miliki” paparnya.

Di usianya yang menginjak 10 tahun, Komdak akan melakukan refleksi tentang perjalanan, sistematika gerakan dan kendala lapangan. Semuanya akan dirangkum dalam sebuah pelatihan kepada para generasi muda di Bekasi. Sebab, setiap aktor perlawanan korupsi harus memiliki pisau analisis yang tajam untuk dapat membedah peta persoalan. Juga yang terpenting adalah idealisme yang tidak goyah oleh bujuk rayu kebendaaan.

“Kadang saya merasa miris melihat kondisi sekarang. Banyak orang latah bicara korupsi namun tidak faham persoalan dan tidak disertai data akurat. Gerakannya juga mudah dipatahkan dengan iming-iming materi. Idealisme ditukar dengan harga murah” pungkasnya.

(didedikasikan oleh RADAR BEKASI dalam rangka hari anti korupsi international dan ulang tahun R. Hilaluddin Yusri)

Jangan Lagi Ada Gegar Budaya Di Utara Bekasi

2009-12-15T10:27:00.001+07:00

Lahir dan dibesarkan di tengah keluarga santri dan masyarakat agraris tradisional, Hilal tumbuh menjadi pribadi yang peka terhadap setiap geliat perubahan di daerahnya. Konsentrasinya bukan hanya pada persoalan korupsi, tapi juga agama, sosial, budaya, Sejarah dan tata nilai. Berbicara dengan seorang Hilal, kita serasa berhadapan dengan sebuah perpustakaan besar yang siap memberi informasi tentang Bekasi. Seorang pribadi yang multi talen. Tidak mengherankan jika namanya sangat dikenal luas di berbagai kalangan.

Di ranah kepemudaan, ia menjadikan Karang Taruna sebagai alat perjuangannya. Jabatan sebagai sekretaris umum memudahkannya meresap bermacam ragam persoalan dan meramu gagasan solutif. Pemuda Bekasi hari ini, kata dia, kini hidup dalam kepungan globalisasi, dimana nilai-nilai materialisme, individualisme dan hedonisme telah menyusup setiap urat nadi. Amnesia sejarah menjadi penyakit baru di kalangan anak muda dewasa ini. Padahal, semua orang sepakat bahwa pemuda adalah generasi pelurus dan penerus bangsa. Tapi sedikit yang peduli dengan masa depan pemuda.

Kekhawatiran pria kelahiran Bekasi tahun 1974 bukan tanpa alasan, menurutnya bangunan nilai saat ini sudah sangat kropos dan rapuh. Bekasi tempo dulu yang terkenal dengan kultur masyarakatnya yang agamis, berubah menjadi masyarakat yang sekuler. Kini kala sore hari, sangat jarang dijumpai rombongan remaja berbusana muslim menenteng kitab suci menuju masjid dan musola. Lepas magrib dan isya, tidak lagi terdengar lantunan ayat suci yang dikumandangkan.

“Beda dengan saat saya remaja dulu, kini mall sudah menjadi tempat ibadah baru bagi banyak anak muda, pesantren menjadi benteng terakhir untuk menahan laju globalisasi di Bekasi” kata Hilal menghabiskan masa remajanya dalam lingkungan pesantren di Ujung Malang, Babelan.

Kondisi ini membuat Hilal merasa sangat prihatin. Dalam pandangannya, Bekasi telah luluh lantak disemua sendi kehidupannya dan nyaris tidak ada yang bisa dibanggakan. Di ranah ekonomi, laju pembangunan dan industrialisasi ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pinggiran seperti Bekasi bagian Utara dan Selatan. Begitu juga dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Ranah politik pemerintahanpun tidak beda kusutnya.

Kondisi ini tidak lepas dari political will pemerintah daerah dari masa ke masa yang kurang peka dalam membaca realitas kebutuhan masyarakat secara jangka panjang. Pembangunan infrastruktur ternyata tidak diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga masa transisi kultur dari tradisional ke industri modern tidak dapat diimbangi oleh masyarakat Bekasi, yang terjadi kemudian adalah gegar budaya. “Masyarakat bekasi tidak siap menghadapi perubahan yang demikian cepat, sehingga tidak dapat bersaing dan pada akhirnya terpinggirkan,” kata dia.

Hilal mencontohkan, ketika sawah dan ladang yang menjadi sumber penghidupan para petani disulap menjadi kawasan industri dan perumahan, pemerintah daerah tidak memikirkan nasib petani yang tergusur. Parahnya, juga tidak ada upaya penyiapan SDM yang dapat bersaing di dunia industri semisal dengan mendirikan SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK). “Warga Bekasi hanya menjadi penonton didaerahnya sendiri, sebab mata pencaharian mereka terbunuh,” kata Hilal lirih.

Berangkat dari keprihatinan tadi, Hilal merasa terpanggil mengawal agenda pembangunan khususnya di masyarakat daerah utara Kabupaten Bekasi. Sebab, kata dia, dalam waktu dekat daerah utara akan menjadi pusat industri baru dimana terdapat ribuan hektar kawasan industri, pelabuban bertaraf internasional, serta penambangan minyak dan gas.

“Potret ketimpangan masyarakat di daerah Cikarang dan Cibitung cukup menjadi contoh buruk pembangunan, rencana pembangunan di Bekasi utara jangan sampai melahirkan gegar budaya lagi” kata dia. (RADAR BEKASI)

Belajar Filosofi Kebun Bunga

2009-12-15T10:24:00.001+07:00

Dibalik sepak terjangnya yang keras, tegas dan tidak kenal kompromi, Hilal ternyata seorang pencita tanaman dan bunga. Di rumahnya, beragam macam bunya memenuhi pelataran. Hilal, bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berkebun merawat dan menata tamannya. Ia seorang pecinta bunga sejati, coba saja tanya tentang apa saja mengenai bunga, ia pasti akan bisa menjelaskan secara gamblang dengan senang hati.

“Ada kepuasan tersendiri jika saya berada di tengah-tengah kebun. Melepas penat setelah seharian berkutat dalam pekerjaan,” katanya.

Menata kebun, kata dia, adalah seni yang mengasyikan. Perlu kepekaan dan intuisi dalam menata posisi tanaman, agar sedap dipandang. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan sosial politik. Masyarakat Bekasi sangat hetrogen dan tinggal di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, kultur dan budaya yang berbeda-beda. Jika tidak ditata dengan baik, maka akan semrawut.

“Saya banyak belajar sosial dari kebun. Di dalam sebuah taman, banyak sekali ragam bunga yang justru membuat indah dipandang. Dalam kehidupan sosial, kita tidak bisa memaksakan satu ragam yang sama, dan jangan salah menempatkan posisi” candanya.

Misalkan, masyarakat daerah utara yang bisa hidup dalam kultur tradisional, dengan potensi SDA yang agraris, jangan dipaksakan berubah menjadi masyarakat industri yang modern. Atau sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah industri maka harus ditempa untuk memiliki daya saing. Dalam struktur pemerintahan juga begitu, penempatan orang dalam jajaran birokrasi harus pas dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dengan begitu maka akan tercipta harmonisasi.

“Jika salah mengenali, maka akan salah menempatkan. Yang terjadi bukan lagi harmoni tapi anarki” katanya.

Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya belajar dari filosofi alam tersebut. Apalagi dalam konteks kekinian, persoalan alam sudah menjadi perhatian dunia internasional. Bagaimana, pembangunan bisa tumbuh dan berkembang tanpa merusak keberadaan alam. “Itulah kenapa di Negara-negara maju, mengenal konsep kota ramah lingkungan” terang pria yang gemar menyanyi ini.

Ketidakpedulian terhadap alam, telah melahirkan berbagai masalah seperti banjir, pencemaran air, tanah dan udara serta berbagai ragam penyakit yang menganggu kesehatan masyarakat. “Alam akan selalu merespon sikap kita. Jika kita merusak, maka alam pun akan merusak kita. Jadi belajarlah bahasa alam” pungkasnya (RADAR BEKASI)

Kenanglah mereka dalam sanubari dan prilaku

2009-11-10T13:43:00.002+07:00

Hari ini mengingatkan kita akan apa yang terjadi pada bangsa ini dulunya.....bagaimana bangsa ini dulunya...dan apa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa ini dulunya...yang kini mereka hanya tinggal kenangan nisan...atau penggalan kalimat dalam buku sejarah..bahkan banyak diantara mereka yang tak terkenang sama sekali.....

ketika kita menyimak penggalan puisi khairil anwar yang berjudul " Antara Karawang Bekasi " betapa tulus mereka..betapa agung mereka...dengan mempersembahkan..keringat...hati..pikiran dan bahkan darah.

namun yang mereka minta hanya satu...kenang-kenanglah kami.....

tidakkah kita malu pada nisan-nisan mereka....
tidakkah kita ingin berjuang seperti mereka dalam kehidupan kita sekarang..
tidakkah kita ingin belajar bagaimana menghargai bangsa dan negara yang telah mereka perjuangkan kemerdekaannya......
tidakkah kita ingin bagaimana bangsa dan negara ini maju seperti keinginan para pahlawan...
dan bukakankah itu hal yang wajar, rasional dan reasoneble...

namun betapa angkuhnya kita sekarang....
untuk mengenal meraka saja anak-anak bangsa ini hampir tak mau...
apalagi untuk mengenangnya.....dan menjadikannya panutan dalam hidup dan kehidupan kita.....

Bangsa dan negara ini hampir mencapai titik nadhir....
tidakkah kita semua berpikir...apa yang sudah kita persembahkan buat bangsa dan negara ini.....

marilah kita semua berkaca pada cermin kehidupan dari perjalanan bangsa tercinta...jadiakanlah semua perjuangan dan pengorbanan pahlawan kita sebagai pijakan dasar melangkah membangun pertiwi dan NKRI tercinta......

" JAS MERAH jangan sekali kali melupakan sejarah " ( bung Karno )
"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya ( HM. Soeharto ).

Selamat hari Pahlawan....jadikan mereka panutan hidup dan prilaku..
Selamat hari Pahlawan....Kenanglah mereka dalam sanubari kita...

Pesta Kajari Bekasi Diatur Kejaksaan

2009-11-09T12:53:00.000+07:00

Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi diperingatkan agar tidak mengulang kesalahan meskipun telah dijamu Pemkot Bekasi.
PESTA lepas sambut Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi di rumah dinas Wali Kota Mochtar Mo hamad hendaknya tidak menutup kasus korupsi yang sedang disidik.

Kasus tersebut antara lain dana bantuan sosial dari Pemprov Jabar senilai Rp11 miliar, retribusi Pasar Baru Bekasi Timur Rp2 miliar, serta penatagunaan lahan Kantor Ca mat Bantar Gebang senilai Rp297.495.000.
Penyimpangan dana kompensasi lahan double-double track yang dikerjakan Departemen Perhubungan bersama pemkot juga masih gelap.

Ketua Komite Masyarakat Daerah Anti Korupsi Hillaludin Yusri, kemarin, meminta Kusnadi Halim selaku Kajari Bekasi yang baru tetap konsisten dengan tugasnya. "Jangan mengulang kesalahan yang sama.
Kasus korupsi harus diungkap agar masyarakat bisa percaya hukum itu ada," katanya. Menurutnya, pesta pisah sambut mewah yang menelan biaya besar itu jangan mengendurkan semangat kejaksaan memberantas korupsi.

Kekhawatiran Hillal bukan mengada-ada karena terkait dengan kinerja Sucipto, Kajari Bekasi lama, yang digantikan Kusnadi Halim. Di masa Sucipto, kasus korupsi yang melangkah ke meja hijau tergolong kecil.

Kerugian negara yang ditimbulkan hanya di bawah Rp100 juta, sedangkan yang miliaran rupiah belum dituntaskan. Misalnya, kasus pengadaan alat multimedia di Kantor DPRD Kota Bekasi oleh Sekretaris Dewan Supriyatna yang kini menjabat Kepala Dinas Sosial Bekasi.

Dalam kasus penyediaan alat multimedia pada 2007 itu, Supriyatna tidak sendiri. Evi Noviana yang merupakan rekanan dinyatakan terlibat.

Kasi Intelijen Kejari Bekasi M Husein Admaja mengaku tetap akan memproses kasus per kasus. "Penyelidikan tetap dilanjutkan. Kajari Bekasi yang baru akan menuntaskan," janjinya. Misteri dana pesta Hingga kemarin, belum ada satu pejabat pun di Pemkot Bekasi yang bersedia mengungkapkan nama penyandang dana pesta lepas sambut Kajari Bekasi pada Jumat (30/10) lalu di rumah dinas Wali Kota Bekasi.

"Kami hanya undangan. Pemkot Bekasi bertugas menyediakan tempat serta tenda dan panggung. Saya tidak tahu perincian biaya dan intinya bukan menggunakan APBD. Pihak kejaksaan yang mengatur semua," jelas Sekda Tjandra Utama Effendi. Pernyataan Tjandra dibantah Husein. Menurutnya, Tjandra terlalu berlebihan sebab kejaksaan tidak memiliki agenda pisah sambut Kajari. "Buat apa kejaksaan membuang anggaran untuk pisah sambut semacam itu. Toh agenda dari Kejaksaan Agung hanya serah terima jabatan. Jaksa hanya diundang Pemkot Bekasi," tandasnya.

Saat menyikapi nominal pesta Kajari hingga ratusan juta rupiah, Wakil Wali Kota Bekasi Ramhat Effendi mengatakan untuk menjamu pihak yang masuk kategori Musyawarah Pimpinan Daerah terbilang sah. "Hanya untuk makan minum saja nilainya tidak mencapai Rp50 juta dan masih terbilang wajar," ujarnya.

Pesta pisah sambut Kajari Bekasi dimeriahkan tiga artis Ibu Kota seperti Iyet Bustami, Jelly Tobing, dan Tety Manurung.
Honor artis tersebut mencapai puluhan juta, belum termasuk makanan berkelas untuk 150 orang dan tenda acara Rp1,8 juta (60 m2 x Rp30 ribu/meter). (J-1) golda@mediaindonesia.com

Pesta Kajari di Rumah Wali Kota

2009-11-03T15:56:00.000+07:00

Pesta kejaksaan di kediaman Wali Kota Bekasi dianggap tidak etis. Di tengah sorotan kasus korupsi yang sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) berlangsung di taman rumah dinas Wali Kota Mochtar Mohamad.

Semula Kejari Kota Bekasi sudah menyiapkan acara pisah sambut di lingkungan sendiri. Namun tiba-tiba beralih ke rumah dinas wali kota. Ketua Komite Masyarakat Daerah Anti Korupsi (Komdak) Hillaludin Yusri menilai pemindahan lokasi pisah sambut tersebut kurang etis. Selain karena pihak kejaksaan sedang menyelidiki penyelewengan di lingkungan eksekutif, pisah sambut adalah urusan internal. “Sementara kejaksaan bukan elemen di bawah wali kota,” tegasnya, kemarin. Kritik Hillaludin itu terkait pelaksanaan pisah sambut, Jumat (30/10) malam. Sucipto dimutasi menjadi inspektur pembantu di Kejaksaan Agung. Posisinya sebagai Kajari Kota Bekasi digantikan Kusnadi Halim yang sebelumnya menjabat Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam pesta itu, Mochtar Mohamad mengundang seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida), Kajari Karawang, Kajari Depok, serta Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana. Dengan diiringi lantunan lagu artis Ibu Kota seperti Iyet Bustami, Jelly Tobing, Tety Manurung, pesta taman berlangsung meriah. Ketika ditanyakan mengapa pesta orang kejaksaan berlangsung di rumah wali kota, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bekasi M Husein Admaja menjelaskan pihaknya hanya menerima tawaran dan tidak terlibat dalam persiapan maupun tanggungan biaya. “Mengenai tempat acara ini, menurut saya tidak menjadi persoalan karena sama-sama merupakan fasilitas negara. Posisi kejaksaan akan tetap netral dan tidak berpihak dalam penegakan supremasi hukum,”ujarnya.

Bina hubungan

Mochtar sendiri enggan mengomentari besarnya anggaranyang dikeluarkan untuk acara yang melibatkan tiga artis Ibu Kota. Katanya, lokasi rumah dinas merupakan bagian dari membina hubungan baik antarsesama muspida dan efisiensi anggaran. “Jaksa adalah pengacara pemerintah sehingga wajar jika acara diadakan di rumah dinas wali kota,” lanjutnya. Alasan menghemat anggaran sulit diterima Hillaludin. Sebab acara pisah sambut di kantor kejaksaan akan lebih hemat ketimbang pesta taman di kediaman wali kota. “Tidak etis kalau alasan wali kota adalah untuk menghemat anggaran,” tepisnya. Gebrakan Sucipto selama 14 bulan bertugas di Kota Bekasi memang belum terlihat. Instruksi 5-3-1 dari Jaksa Agung sama sekali tidak jalan. Formasi 5-3-1 ialah dalam setahun kejatiharus menyelesaikan 5 kasus korupsi, kejari 3, dan cabang kejari 1. Program tersebut berlaku sejak 2007. Di Kota Bekasi, kasus penyelewengan dana retribusi Pasar Baru Bekasi Timur (2008-2009) sebesar Rp2 miliar belum masuk pengadilan. Bahkan kasus Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Edy Rosyadi yang sudah empat tahun menjadi tersangka dihentikan penyidikannya oleh Sucipto pada Juni 2009. Alasannya audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat tidak menemukan kerugian negara. Sangat kontras dengan gebrakan Kejari Cikarang yang berhasil memboyong 23 kasus korupsi di jajaran Kabupaten Bekasi ke pengadilan. (J-1)

golda@mediaindonesia.com

Kembalikan sumpah pemuda kepada Khittohnya

2009-10-28T13:17:00.000+07:00

Pada tanggal 28 oktober 1928 para pemuda dari berbagai suku di indonesia mengumandangkan ikrar kebulatan tekad yang dideklarasikan sebagai "sumpah pemuda", mereka datang dari berbagai suku, daerah dan kepulauan di nusantara ini dengan tujuan :
1. membangkitkan rasa kebangsaan terhadap para pemuda di Indonesia untuk tujuan yang sama yaitu melawan segala bentuk penjajahan
2. membangun dan mempertahankan NKRI
3. menjaga keutuhan budaya bangsa

namun ikrar kebersamaan yang mereka kumandangkan tetap dalam kerangka kebinekaan, tidak menghilagkan warna dan budaya nan pelangi.
Tekad dan perjuangan mereka haryslah menjadi inspirasi dan clue yang positif bagi generasi muda sekarang, meskipun secara fisik penjajahan diIndonesia relatif tidak ada, namun penjajahan secara psikis nyaris mengisi seluruh sendi-sendi kehidupan kita, mental, ideologi, sosial, ekonomi dan banyak lagi.
paradigm shif ( perubahan paradigma ) menjadi sesuatu yang sangat monumental menghantam bangsa ini, dari mulai kelompok masak, ranum hingga bunga dan pucuk, sendi-sendi budaya warisan leluhur nyaris menjadi puing berserakan, bunga dan pucuk bangsa ini tidak lagi mengenal siapa nenek moyang yang membangun dan mempertahankan kemerdekaan negaranya, penjajahan moral nyaris tak terbendung, masuk dan merasuk hingga area paling privasi disemua sudut rumah, penjajahan moral melalui tayangan-tayangan televisi yang tida lagi mengakar pada komitmen budaya dan adat istiadat bangsa ini semakin menggila, bangsa yang dalam setiap catatan sejarahnya dimulai dengan pembangunan moral keagamaan semakin tenggelam, padahal seluruh dunia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu diawali catatan sejarahnya dengan agama, dari jaman aimisme dinamisme, hindu budha samapai kerajaan-kerajaan Islam dan masuknya kristen yang dibawa oleh missionaris kolonial belanda, namun saat ini sungguh menyedihkan ketika kita melihat banyak tayangan-tayangan televisi yang nyaris mengajarkan kita menjadi ateis, kita tidak lagi melihat masjid, gereja, kuil ataupun vihara dalam tontonan sehari hari di televisi, budaya kekerasan, perebutan harta warisan, gaya hidup bebas, gaya hidup konsumerisme, dan terkadang sex bebas dikalangan pelajar hampir menjadi suguhan mata kita setiap harinya.
kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan setiap hak dan kekayaan bangsa ini kepada tempatnya semula, momentum sumpah pemuda haruslah dijadikan sebuah flashback positif untuk melakukan introspeksi diri dan jati diri bangsa.

Berkah Minyak Terciprat di Timur Laut Jakarta (2)

2009-10-20T09:34:00.000+07:00

Berkah Minyak Terciprat di Timur Laut Jakarta (1)

2009-10-19T10:56:00.001+07:00

Rejeki minyak di Kabupaten Bekasi mendorong ide pembentukan kabupaten baru : Bekasi Utara
Penambangan minyak dan gas di wilayah Bekasi bagian utara terus bergulir. Ekonomi lokalpun mulai melaju. Kapasitas produksi yang meningkat dan potensi migas yang belum terkuak membuat daerah ini ingin membentuk kabupaten baru.

Masyarakat yang tinggal di Desa Kedung Jaya dan Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, bak para penyembah api. Bagaimana tidak. Setiap hari, api merah yang menyala bergumpal-gumpal ke langit menjadi pemandangan yang biasa bagi penduduk desa itu.
Pada siang hari, api membuat udara terasa semakin terik. Di malam hari, api itu laksana obor raksasa yang menerangi seluruh penjuru desa.
Kobaran api itu jelas bukan dari pabrik atau pekerjaan orang iseng. Namun, di balik itu, ada kegiatan eksplorasi migas yang terbilang serius. Di sinilah satu-satunya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak yang berada di pinggiran, timur laut Megapolitan Jakarta.
Di dua desa itu, setidaknya ada tujuh sumur yang disebut Blok Tambun, kini deras mengucurkan emas hitam alias minyak mentah. Masih ada blok lain bernama Pondok Tengah yang sumurnya berada di sekitar pantai utara Jakarta.
Kapasitas produksi dua blok tersebut juga berbeda jauh. Minyak yang mengucur dari Blok Tambun kini sudah mendekati 20.000 barel per hari (bph), dari sebelumnya 16.000 bph. Minyak itu mengalir lewat pipa ke Balongan, Cirebon. “Blok Pondok Tengah justru turun, dari 3.000 bph sekarang hanya 1.000 bph,” kata Muhammad Harun, Manajer Komunikasi Perusahaan Pertamina EP, anak usaha Pertamina yang mengeksplorasi wilayah ini sejak 2000 silam.
Bagi Pertamina, jumlah produksi Blok Tambun ini tergolong besar, sebab sudah di atas 10.000 bph. Jumlah produksi tersebut berada di posisi kelima setelah Riau, Kutai Kertanegara, Tuban, dan Bojonegoro. Pertamina pun akan melebarkan sumur baru di Blok Tambun dan sekitarnya. “Di mana letak persisnya, kami belum bisa bicara,” kata Harun.

Spekulan berdatangan

Selain minyak, kawasan ini juga menjadi lumbung gas. Bila kucuran minyak mentah dikuasai Pertamina EP, namun gas diserahkan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi bernama Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM). BBWM kini menggandeng PT Odira Energi Persada, perusahaan swasta di bidang gas, untuk mengolah gas tersebut dan menjualnya. “Saat ini produksinya mencapai 16 juta kaki kubik per hari, dan akan menambah pendapatan daerah untuk tahun ini sebesar Rp 20,5 miliar,” kata Hilaluddin Yusri, Community Relationship Officer BBWM.
“Kami juga bekerjasama dengan PT Pertagas milik Pertamina untuk pengelolaan gas di luar Blok Tambun,” tambah Hilaluddin.
Seperti cerita yang terjadi di daerah lain, minyak di pinggir Jakarta ini pun menjadi sumber ekonomi lokal yang menghipnotis sebagian besar warga Bekasi. Namun, kegembiraan lebih besar dirasakan desa-desa di sekitar lokasi sumur minyak. Sejak emas hitam mengucur, geliat ekonomi di desa-desa di sekitar sumur minyak terlihat semakin kentara.
Namun, seperti laiknya daerah ekonomi baru lainnya, kawasan ini bak magnet yang kuat untuk mendatangkan spekulan tanah. Sekretaris Desa Kedung Jaya Abdul Hamid mengatakan, sudah puluhan spekulan tanah yang datang dan mengukur tanah masyarakat. “Namun, banyak yang bohong, sebab tidak ada transaksi,” kata Hamid.
Hanya ada beberapa pengusaha saja yang benar-benar serius. Umumnya mereka adalah pengusaha properti yang ingin membangun perumahan. Tercatat, ada ISPI Pratama Lestari Perkasa (Grup ISPI) yang akan membangun kawasan perumahan di atas lahan 120 hektare. Sebelumnya, Grup Persada Jaya Artha telah membangun perumahan sederhana Villa Gading Harapan 3 di atas lahan seluas 80 hektare. Total lahan untuk dua proyek properti ini seluas 240 hektare.
Pejabat Desa Kedung Jaya kini juga kedatangan para pejabat dari Pemprov DKI Jaya yang berniat membeli lahan seluas 150 hektare hingga 200 hektare untuk perumahan Pemprov DKI Jaya. Lahan yang berlokasi tidak jauh dari stasiun pengumpul minyak Blok Tambun itu kini masih berstatus lahan pertanian. “Kami sedang mengusahakan perubahan status dari pertanian menjadi perumahan,” beber Hamid.
Belum lagi rencana investasi di bidang industri yang akan masuk ke daerah ini. Saat ini sudah beroperasi PT Fujesei, perusahaan pengolahan plastik untuk produk-produk elektronik seperti kulkas, televisi, dan radio. “Memang nanti akan ada kawasan industri di sini, makanya banyak spekulan yang masuk,” tambah Saifullah, Kepala Desa Kedung Jaya.
Harga tanah di desa itu pun terkerek hingga dua kali lipat. Harga tanah di Buni Bakti, kalau sebelum eksplorasi berlangsung hanya sekitar Rp 150.000 per m2, kini melonjak dua kali menjadi Rp 300.000 per m2. Sedangkan di Kedung Jaya harga tanah saat ini Rp 200.000 per m2, dari sebelumnya seharga Rp 100 .000 per m2.
Harga tanah persawahan juga ikut melambung. Bila sebelumnya harga tanah sawah hanya Rp 30.000 per m2, saat ini menjadi Rp 50.000 per m2. Sedangkan di persawahan yang dekat dengan sumur-sumur minyak melenting lebih tinggi lagi. Kalau sebelumnya cuma Rp 45.000 per m2, kini sudah seharga Rp 175.000 per m2.
Dampak kegiatan pengeboran minyak di kawasan ini terlihat jelas dari infrastruktur. Sebelumnya, jalan utama didaerah Babelan penuh lubang di musim hujan. Namun kini, jalanjalan utama itu dilapis beton, bahkan ke gang-gang kecil yang masuk permukiman penduduk. “Itu perbedanaan yang paling terlihat sejak ada aktivitas eksplorasi minyak di sini,” kata Mari Marja, Kepala Desa Buni Bakti.
Meski begitu, perbaikan infrasruktur jalan itu tidak datang begitu saja. Aparat Desa Buni Bakti bersama masyarakat pada awal-awal pengeboran sering memprotes Pertamina dengan cara menyetop kendaraan berat yang lewat. “Jalan sering rusak karena kendaraan mereka. Karena kami sering protes, akhirnya infrastruktur diperhatikan,” kata Marja.
Sekolah-sekolah negeri maupun madrasah di kawasan ini juga kecipratan rezeki minyak dari Pertamina EP. “Kalau untuk bantuan yang kecil-kecil Petamina terkesan pelit, tapi kalau bantuan pendidikan Pertamina royal. Madrasah di dekat rumah saya dibantu Rp 200 juta,” kata Saifullah.
Kantor desa penghasil minyak juga ikut makmur. Pada tahun ini, Desa Kedung Jaya maupun Desa Buni Bakti mendapat dana operasional selama satu tahun Rp 600 juta, termasuk membayar gaji. Dana ini lebih tinggi dari desa lain yang hanya menjadi penyangga minyak. “Tahun 2010, dana untuk desa mencapai Rp 800 juta per tahun,” tutur Saifullah. (bersambung)

Sumber : Kontan

Pemeriksaan Anggota DPRD Kota Bekasi, Tunggu Surat Izin Gubernur Jabar

2009-10-01T16:28:00.000+07:00

Kejari (Kejaksaan Negeri) Bekasi, hingga kini masih belum menindaklanjuti kasus dugaan money politics yang dilakukan sejumlah anggota dewan terkait dengan pemilihan Walikota Bekasi karena belum mendapatkan izin Gubernur Jawa Barat.

"Surat permohonan izin sudah kita layangkan tetapi belum ada jawaban sehingga pemeriksaan untuk sementara belum bisa dilanjutkan," ujar Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Bekasi, Suhaimi, menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu (9/8).
Surat permohonan itu, lanjutnya, dilayangkan agar Gubernur Jawa Barat, memberikan izin terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi, yang diduga kuat terlibat money politics. "Aturannya memang begitu sehingga kita pun tak boleh sembarangan, main periksa atau hantam kromo saja," tegasnya.
Jadi, lanjutnya, untuk memeriksa anggota dewan yang terlibat kasus tindak pidana atau berstatus tersangka, memang diperlukan izin dari Gubernur Jawa Barat. "Kita sekarang hanya berharap agar Gubernur Jawa Barat segera mengeluarkan surat izin dan kita akan segera menindaklanjutinya," ujarnya.
Ketika ditanya kapan surat itu dikirim Suhaimi hanya menjawab bahwa pihaknya sudah lama mengirimkan surat itu. Mengenai siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus money politics, Suhaimi pun masih merahasiakannya. "Tunggu saja kalau sudah mulai kita gelar," pintanya.
Hanya saja diperoleh keterangan bahwa calon tersangka kasus politik uang dalam pemilihan Walikota Bekasi, diperkirakan tiga orang. Sumber lain juga menyebutkan jika kasus ini diungkap diduga ada rasa ketidakpuasan berbagai pihak atas dua tokoh yang terpilih yakni Achmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad, yang menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Jabar. Selama ini keduanya tetap bisa diterima masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Komite Daerah Anti Korupsi (Komdak) Bekasi, Hilaludin Yusri, mengatakan Gubernur Jawa Barat harus segera mengeluarkan surat izin pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi itu. "Kita yakin Pemda Jawa Barat juga konsisten untuk memberantas KKN dan saya yakin surat itu akan segera diturunkan," katanya. (dew)

Sumber : http://www.hupelita.com

Kejaksaan Bekasi Periksa 13 Bekas Anggota Dewan

2009-10-01T16:22:00.000+07:00

Senin, 01 November 2004 | 17:33 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi: Sebanyak 13 orang bekas anggota DPRD Kabupaten Bekasi diperiksa Kejaksaan Negeri Bekasi. Mereka diduga terkait kasus korupsi di tubuh legislatif itu. Pejabat di sekretariat Dewan, Donnie Setiawan, namanya ikut terbawa dalam kasus ini.
Menurut sumber di kejaksaan, anggota Dewan itu empat di antaranya pernah bergelut dalam Panitia Khusus Anggaran selama periode 2002-2004.

Pemeriksaan secara maraton dilakukan dalam sepekan terakhir. “Anggota Dewan yang terlibat, ada yang masih aktif karena terpilih kembali untuk masa periode 2004-2009. Pemeriksaannya menunggu izin Gubernur,” ungkap sumber di Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi itu, Senin (1/11).

Seorang anggota Dewan berinisial BS yang kini menunggu giliran diperiksa menyangkal dirinya terlibat korupsi. "Saya tidak ikut dalam Pansus, sehingga kaget begitu ada panggilan dari kejaksaan,” elaknya. Ia mengaku pasrah bila suatu saat dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman. Gaji sekitar Rp 17 juta per bulan pun terpaksa akan direlakan untuk tidak diterima. "Saya memang tidak mengetahui,” katanya.

Duduk perkara ini, menurut Hilaluddin Yusri dari Komite Daerah Anti Korupsi, adanya penyimpangan gaji anggota Dewan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan, wakil rakyat ini dikatagorikan telah mengelembungkan anggaran sekitar Rp 48,5 miliar. "Secara umum, kalau pendapatan asli daerah Rp 100 miliar, maka keuangan anggota Dewan hanya 0,75 persen dari pendapatan daerah," paparnya.

Aroma korupsinya, dalam anggita satu tahun mereka menghabiskan anggaran sekitar Rp 25 miliar atau sekitar 25 persen dari pendapatan daerah. Itu terjadi pada 2002 lalu. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bekasi Tedjo Laksono saat dihubungi melalui ponselnya tidak diaktifkan.

Siswanto-Tempo News Room

Bupati Tak Punya Konsep Atasi Kemiskinan

2009-09-14T13:01:00.000+07:00

Oleh
Jonder Sihotang

Bekasi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak mempunyai konsep dan program untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Pemkab hanya bertumpu pada anggaran pada APBD yang dialokasikan sebesar Rp 47 miliar lebih.
Hal itu diungkap Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, R Hilaludin Yusri kepada SH, Selasa (15/4) siang, menanggapi terus membengkaknya jumlah warga miskin di Kabupaten Bekasi yang tercatat mencapai 500.000 jiwa lebih atau 111.527 keluarga.
Dia mengungkapkan, Rabu pekan lalu, Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana memaparkan angka kemiskinan di hadapan organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat. Tapi, saat ditanya apa konsep Pemkab Bekasi untuk mengentaskan kemiskinan, Darip selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bekasi, tidak dapat memaparkan program dan solusi pemerintahannya.
“Ini sangat tragis. Ketika ditanya apa konsepnya mengentaskan kemiskinan, pejabat sekelas Wakil Bupati tidak dapat menjelaskan. Mestinya, pemerintah daerah membuat dan menyodorkan konsep mereka kepada masyarakat dan membuat perbandingan untuk dibahas mencari solusi apa yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan itu,” katanya.
Hilaludin mempertanyakan: apakah benar pemerintah di daerah ini mempunyai kemauan serius untuk mengentaskan kemiskinan. “Jangan hanya pintar mengalokasikan dana sampai Rp 47 miliar dalam APBD, tetapi tidak jelas pemanfaatannya dan tidak menyentuh masyarakat miskin,” katanya.
Mestinya, Pemkab Bekasi harus mempunyai social engineering dan manpower planning bila betul ingin mengentaskan kemiskinan. “Jadi, jangan hanya bertumpu kepada besarnya anggaran yang tersedia, sementara tidak ada kemauan yang kuat dalam pelaksanaan. Pemerintah juga harus mempelajari penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat,” tuturnya.
Dia mengusulkan agar Pemkab Bekasi membangun dan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) di bidang pertanian, termasuk dalam home industry tiap kecamatan sehingga masyarakat mempunyai keterampilan.
Jika ada perubahan dari sektor pertanian kepada industri, masyarakat sudah memiliki sumber daya yang dapat terjun ke dunia kerja. Hal itu perlu mengingat daerah pertanian di Kabupaten Bekasi sudah banyak berubah menjadi industri dan daerah hunian.
Sekretaris Forum Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kabupaten Bekasi, Ahmad Taufik, mengharapkan ada kemauan serius dari Pemkab Bekasi untuk mengentaskan kemiskinan. ”Para pejabat itu jangan hanya duduk di kantor saja, mereka perlu terjun ke masyarakat dan melihat apa yang dibutuhkan rakyat saat ini,” katanya.

Soal Ganti Rugi Kisruh Karena Penggarap Merasa tidak Menerima Pertamina "Buldoser" Sawah

2009-09-14T12:36:00.000+07:00

POTENSI migas yang terkandung di bumi Kabupaten Bekasi ternyata membawa mimpi buruk bagi ratusan petani penggarap. Pasalnya, sebagian besar sumber-sumber minyak tersebut berada di areal persawahan produktif mereka. Ratusan petani penggarap terancam akan kehilangan sumber mata pencahariannya akibat lahannya disulap jadi ladang minyak. Jika tidak diantisipasi, dikhawatirkan pembebasan lahan untuk eksplorasi akan menimbulkan gejolak sosial.

Berbarengan dengan survei seismik yang sedang dilakukan di 121 titik potensi migas, PT Pertamina juga tengah melakukan pembebasan lahan untuk membuka sumur pengeboran baru. Salah satunya adalah lahan seluas 8,2 hektare, di Blok Tambun V, yang terletak di antara Desa Buni Bhakti Kecamatan Babelan dan Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi. Namun, proses pembuatan kilang baru tersebut terkendala pembebasan lahan.

Persoalan yang muncul karena PT Pertamina hanya melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan. Sedangkan di atas lahan tersebut masih ditanami padi oleh petani penggarap. Lima orang petani pengarap melakukan aksi penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan oleh PT Pertamina karena dianggap merugikan mereka.

Para petani beralasan, selama ini mereka tidak pernah mendapatkan secarik surat pemberitahuan pun tentang penggusuran, baik oleh pemilik lahan, PT Pertamina maupun aparat desa.

"Tanah dibayar tetapi padi yang baru ditanam belum diganti. Sekarang sudah dibuldoser paksa," kata Markim Mahesa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Buni Bhakti yang menjadi kuasa para petani penggarap kepada "PR", Jumat (17/04).

Menurut Markim, para petani penggarap mengalami kerugian yang cukup besar. Untuk biaya sewa lahan saja sebesar Rp. 2.500.000,00 per musim tanam. Belum termasuk bibit padi dan upah kerja yang mencapai Rp 18 juta. Kini mereka harus kehilangan semuanya, termasuk harapan untuk memanen padi ketika menguning kelak. "Anak istri mereka mau makan apa, selama ini sawah menjadi tumpuan hidup," ujar Markim.

Sebagai ketua BPD, Markim sudah berusaha untuk mempertemukan pihak petani penggarap, pemilik lahan dan PT Pertamina untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun, pihak Pertamina dan pemilik lahan tidak pernah hadir. Ironisnya, yang terjadi adalah penekanan oleh pihak yang mengatasnamakan perwakilan Pertamina yaitu pada proses mediasi dan penggusuran.

Menurut Markim, saat proses mediasi, warga didatangi orang-orang yang mengaku suruhan dari Pertamina dan menekan warga agar tidak "macam-macam". Tindakan ini terulang saat proses penggusuran, Pertamina mengerahkan pengamanan yang berlebihan dengan menyertakan sekitar 40 orang lebih satpam dan polisi dalam jumlah banyak di lahan yang sedang dibuldoser. "Masa menghadapi petani yang lima orang saja, sampai mengerahkan satpam puluhan orang," kata Markim, dengan nada kesal.

Lebih teliti

Lebih lanjut Markim mengatakan, sikap yang ditunjukkan Pertamina adalah sebuah bentuk arogansi. Seharusnya BUMN itu lebih bijak dan lebih teliti dalam melakukan pembebasan tanah. Menurutnya kejadian pembebasan lahan di Bekasi yang dilakukan Pertamina bukan yang pertama, tetapi sudah sering dilakukan.

Masalahnya lanjut Mustakim adalah Pertamina selalu tidak teliti dalam proses pendalaman kepemilikan dan pembayaran. Menurut dia, kebanyakan pemilik tanah di Bekasi, khususnya di Babelan adalah orang-orang yang berada di luar Bekasi. "Semua pemiliknya adalah warga Jakarta," katanya.

Selain itu, Pertamina tidak memiliki pagu yang jelas atas tanah yang akan dibebaskan. "Ke depan, akan banyak lahan yang dibebaskan, ini bukan sekadar masalah tanaman tapi menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Markim.

Dihubungi terpisah, pihak PT Pertamina justru memberikan keterangan berbeda dari penuturan warga. Asep Sulaiman, Legal Officer Pertamina EP Cirebon Region Java mengaku proses pengukuran telah dilakukan pada Februari dan pembayaran pun sudah dilakukan sesuai perjanjian sebulan setelah pengukuran (Maret-red). Pembayaran itu senilai Rp 79.000,00 per meter untuk tanah dan isi di atasnya, dengan potongan pajak sebanyak Rp 4.000,00.

"Jadi kalau mau minta ganti rugi jangan ke PT Pertamina, tapi ke pemilik lahan," kilah Asep. Ia malah merasa heran dengan tindakan para petani penggarap. Pada saat PT Pertamina melakukan proses pengukuran di bulan Februari, lahan tersebut belum ditanami. Pihaknya juga sudah mengingatkan pemilik lahan agar memberitahukan kepada petani penggarap agar tidak tanam. "Tapi begitu lahannya mau kita pakai, kok ada tanaman padi. Ini ada apa?" kata Asep.

Asep mengatakan bahwa pihak PT Pertamina juga sudah melakukan itikad baik, yakni mempertemukan pemilik lahan dan petani penggarap. Namun, menurut Asep, justru para petani penggarap yang tidak datang dalam pertemuan tersebut.

Sementara pendapat Ibnu, Kepala Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya mengatakan, tanggung jawab ada di tangan pemilik lahan, bukan di Pertamina. Karena menurut Ibnu bahwa Pertamina sudah membayar kepada pemilik tanah secara penuh, pembayaran tanah dan isinya. Pasalnya pemilik tanah itu bukan orang yang tinggal di Bekasi, tetapi semuanya tinggal di Jakarta.

Dari kasus tanah petani penggarap ini, terkesan adanya saling lempar tanggung jawab antara pihak berwenang. Pertamina mengaku sudah melunasi, sementara pihak pemerintahan yang seharusnya berada di belakang warga, malah melempar persoalan bahwa petani penggarap itu salah sasaran meminta tanggung jawab kepada Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Hilalludin Yusri, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa ke depan PT Pertamina harus bisa lebih jeli dalam melakukan pembebasan lahan agar tidak terjadi masalah serupa. Hilal juga menambahkan, pihak PT. Pertamina dan Pemda seharusnya memikirkan tentang nasib para petani yang tanahnya dijadikan ladang minyak. "Harus dipikirkan solusinya, jangan sampai menjadi masalah sosial baru," ungkap Hilal. (JU-16)***

Penulis:
Back
© 2007 - Pikiran Rakyat Bandung

Pertamina Survei 121 Titik Minyak

2009-09-14T12:28:00.002+07:00

KEKAYAAN Alam Kabupaten Bekasi melimpah ruah. Setelah berhasil mengeksplorasi dua ladang minyak, diduga masih ada 121 titik minyak lainnya. Saat ini PT Pertamina EP (Eksplorasi Produksi) sedang melakukan survei seismik untuk mengetahui kandungan minyak bumi yang ada di daerah Kabupaten Bekasi. M. Harun, Manager Humas PT Pertamina EP, Sabtu (28/2) mengatakan, "Kita sudah mulai melakukan survei sejak bulan Januari kemarin, targetnya pertengahan tahun ini sudah diketahui hasilnya."
Metode survei yang digunakan adalah dengan cara melakukan pengeboran sedalam 20-30 meter yang kemudian digetarkan dengan bahan peledak. Getaran yang merambat pada kerapatan batu dan tanah, ditangkap dengan alat khusus untuk mengukur potensi minyak di lapisan bumi. Potensi setiap titik minyak kemungkinan berbeda-beda. Lokasi survei, kata Harun, paling banyak berada di sekitar ladang eksplorasi yang sudah ada saat ini. "Saya tidak tahu persis di mana saja lokasi surveinya," ujar Harun.

Dua ladang minyak di Kabupaten Bekasi yang saat ini sudah dieksplorasi adalah, Blok Tambun dengan jumlah produksi sebesar 12.000-13.000 barel per hari dan Blok Lapangan Tengah yang masih sedikit, yaitu sekitar 1.200 barel per hari, sehingga jumlah keseluruhan produksi per hari sekitar 14.000 barel. Data survei akan dievaluasi PT Pertamina EP, jika potensial maka akan dilanjutkan dengan tahap eksplorasi. "Setelah survei selesai, kita akan tahu berapa cadangan yang ada di Kabupaten Bekasi," kata Harun lagi.

Potensi migas Kabupaten Bekasi, kata Harun, masuk 10 besar daerah penghasil migas di Indonesia. Kabupaten Bekasi berada di posisi ke lima, setelah Riau, Kutai Kartanegara, Tuban dan Bojonegoro. "Produksinya sudah mencapai 10.000 barel per hari, jadi termasuk besar," ujar Harun.

Dengan potensi yang besar tersebut, ia berharap bisa memberi manfaat bagi masyakarat Kabupaten Bekasi. Bahkan, selama survei berjalan, PT Pertamina sudah memberikan pengganti sewa lahan yang disurvei. Sejauh itu, bentuk kontribusi yang diberikan oleh PT. Pertamina adalah dana bagi hasil dan Community Development bagi masyarakat sekitar. Harun menyayangkan banyaknya anggapan yang salah kepada PT Pertamina tentang dana bagi hasil yang kerap dituntut oleh masyarakat Kabupaten Bekasi, padahal, PT Pertamina hanya mengurusi hal teknis. Keuntungan yang diperoleh disetorkan ke Departemen Keuangan yang kemudian diteruskan ke Pemkab Bekasi. "Yang memiliki kewenangan membagi adalah BP Migas dan Depkeu," kata Harun.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bekasi, Kusmawan mengatakan, PT Pertamina sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemda terkait dengan survei yang sedang dilakukan. Menurut Kusmawan, ada 18 Kecamatan yang dijadikan lokasi survei, sedangkan jumlah desanya Kusmawan mengaku tidak ingat betul. "Kalau memang ada potensi minyaknya, mudah-mudahan bisa mendongkrak PAD Kabupaten Bekasi," kata Kusmawan, Sabtu, (28/02).

Sejauh ini, terang Kusmawan, Pemkab Bekasi hanya mendapat dana bagi hasil migas dari PT Pertamina sebesar Rp 15 miliar pada tahun 2007, dan meningkat menjadi Rp 20 miliar pada tahun 2008. Jumlah ini dinilai masih sangat sedikit dari jumlah minyak yang setiap hari diangkat dari bumi Bekasi. "Dana hasil migasnya masih sangat minim," kata Kusmawan.

Tidak transparan

Kusmawan menambahkan, Kabupaten Bekasi terbantu dari keuntungan BUMD PT BBWM yang pada tahun 2009 menyetor sebesar Rp 20 miliar. Keuntungan BUMD ini didapat dari hasil produksi yang bekerja sama dengan PT Pertamina. Itu pun hanya sebagian kecil dari produksi yang selama ini berjalan. Kusmawan berharap, ke depan, PT Pertamina dapat memberikan lebih banyak lagi projek yang bisa digarap oleh BUMD milik Pemkab. "Kita cuma kebagian sedikit saja," ujar Kusmawan yang juga merupakan salah satu dewan Komisaris PT BBWM.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah menegaskan, selama ini PT Pertamina, BP Migas dan Departemen Keuangan tidak transparan dalam melakukan penghitungan dana bagi hasil migas untuk Pemkab Bekasi. Padahal aturannya sudah jelas, bahwa daerah penghasil mendapatkan 6 % dari total keuntungan. "Masa dari dulu kita cuma dapat segitu-gitu saja, kami dari Pemkab Bekasi menuntut transparansi penghitungan keuntungan dari migas," ujar Syamsul geram.

Keuntungan Rp 15-20 miliar, kata Syamsul, hanya cukup untuk membangun jalan sepanjang 20 kilometer. Terbukti, potensi migas yang ada di Kabupaten Bekasi saat ini ternyata tidak membawa manfaat berarti bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Termasuk juga masalah Community Development yang menurut dia masih sangat minim, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lokasi sumur minyak.

"Memang sudah dikasih Community Development nya, tapi tetap tidak sebanding dengan apa yang sudah dikeruk oleh negara dari bumi Bekasi. Kalau begitu lebih baik tidak usah dieksplorasi saja sekalian," kata Syamsul.

Kritik senada diungkapkan oleh Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Hilalludin Yusri. Menurut dia, eksplorasi migas yang selama ini dilakukan oleh PT Pertamina hanya menimbulkan kerusakan lingkungan. Pasalnya, kata Hilal, lahan radius 5 km dari lokasi pengeboran tidak lagi bisa dimanfaatkan. Para petani kehilangan lahannya. Sedangkan limbah cair pengeboran, menyebabkan pencemaran air dan membuat para petani tambak yang ada di hilir sungai tidak lagi memanfaatkan tambaknya. "Potensi Migas di Kabupaten Bekasi, saat ini masih menjadi fatamorgana bagi masyarakat Kabupaten Bekasi," kata Hilal.

Ia berharap, PT Pertamina dan Pemkab Bekasi melakukan perencanaan tata ruang yang matang terkait dengan survei yang sedang dilakukan sehingga pada saat ke-121 titik minyak tersebut memang dinilai potensial, desain tata ruang sudah ada. "Jadi pada tahap eksplorasi nanti, semuanya sudah siap," kata Hilal. (JU-16)***

Sumber : Harian Pikiran Rakyat

Sa’aduddin Rombak Kabinet, Panwaslu Himbau PNS Harus Netral

2009-09-10T13:16:00.000+07:00

MENGAWALI Awal tahun 2009, Bupati Bekasi, Sa’aduddin melakukan perombakan kabinetnya. Beberapa pihak menilai mutasi besar-besaran kali ini sarat dengan nuansa politis, untuk melanggengkan kekuatan partai pemenang Pilkada menjelang Pemilu 2009. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi bahkan akan membentuk tim khusus untuk memantau netralitas PNS pada Pemilu 2009.

Sekitar 1175 PNS dimutasi dan dipromosikan. Yang terdiri dari pejabat eselon I IB 33 orang termasuk staff ahli, 69 orang eselon IIIA dan IIIB 115 orang. Eselon IVA terdiri dari 578 orang, IVB 185 orang dan 94 pejabat eselon V. Hanya Sekretaris Daerah yang posisinya tidak tergoyahkan. Mutasi dan promosi kali ini menurut Sa’aduddin dalam sambutannya merupakan penyesuain dengan Struktur Organisasi dan Tata Laksana baru sesuai dengan PP 41 tahun 2007. Beberapa Dinas dimekarkan atau digabung dalam satu rumpun dinas, ada juga yang statusnya diubah menjadi badan, Rabu, (21/01).

Kebijakan ini adalah terbesar yang pernah dilakukan oleh Sa’aduddin semenjak memimpin Kabupaten Bekasi dua tahun yang lalu. Bahkan beberapa nama yang tadinya terkenal sebagai loyalis Sa’aduddin tak urung juga kena gusur. Sebaliknya, sebagian malah dipromosikan ke posisi yang lebih strategis.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) dijabat oleh Drs.H.Ahmad Kosasih yang tadinya merupakan Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi. Sementara Ir. Yuliadi yang semula menempati pos Asda I dipindahkan ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asda II) ditempati oleh Dr.H. Muharmansyah Boestari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Sedangkan pejabat lamanya, Muhyiddin dimutasi ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). H. Oded Supriyatna Yahya yang sebelumnya merupakan salah satu Kabid di Dispenda dipromosikan menjadi Asisten Administrasi Umum (Asda III) mengantikan Drs.H.Uju yang dipindahkan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang merupakan dinas baru.

Kabag Keuangan Pemkab Bekasi, Drs. Sutisno, dipromosikan menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi. Ir. Porkas Pardamean Harahap yang semula menjadi Kabag sekarang naik menjadi Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Begitu juga dengan H. Jamaludin yang semula Kabag Pembangunan dipromosikan menjadi Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

Kepala Dinas Pendidikan ditempati oleh TM. Djunaedi yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sementara pejabat lama Dr. Tony Sukasah ditempatkan menjadi staff ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kepala Dinas Kesehatan sekarang ditempati oleh Dr. Hj. Harijanti Sri Oetari yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD Kabupaten Bekasi. Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dijabat oleh Jamhari Tarigan yang semula Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan saat ini dipegang oleh Ir. Agus Trihono.
Beberapa pejabat sepertinya cukup sakti sehingga bergeming dari tempatnya, mereka diantaranya adalah Asmat A Rahmat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Begitu juga dengan Mochmad Toha masih menempati kursi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil. Drs. H. Syaifullah tidak bergeser dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan. Aspuri masih bertahan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas dan Badan baru juga rata-rata diisi oleh muka-muka baru dijajaran eselon IIB. Sebut saja misalnya H. Haries Wijaya untuk menempati pos Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata. Kepala Dinas Sosial diberikan kepada Drs. Farid Setiawan. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dipegang oleh H. Azis Dian Mustafa,SH. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar ditempati oleh Drs. Encep Suprihatin Jaya. Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup statusnya berubah menjadi badan dan saat ini dijabat oleh Ir. Daryanto menggantikan Drs. H. Bambang Sulaksana yang dimutasi ke Kepala Satpol PP. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijabat oleh orang lama yakni Nani Nurhani.SH, yang tadinya menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Kepala Badan Pembedayaan Perempuan diisi oleh Drs. Tuty Elyanti yang semula ada di Disperankop. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dijabat oleh Edi Rochyadi. Sedangkan Kabag SOTK, Aat Bahhaty dipromosikan menjadi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kepala Badan Ketahanan Pangan diisi oleh Roni Harjanto. Sementara Badan Pengawas Daerah kini berubah menjadi Inspektur Wilayah dan dijabat oleh Drs. Udung Wirahardja sebagai kepala badan.

Mutasi besar-besaran ini tidak urung menuai berbagai kritik. Salah satunya datang dari Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim. Menurut Mustakim, aroma kepentingan politik dalam mutasi PNS sangat terasa. Selain itu, lanjut Mustakim, disatu sisi mutasi kali ini juga tidak proposional yakni dengan menempatkan orang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Meskipun pejabat setingkat eselon IIB kerjanya lebih pada menejerial. Mustakim mencontohkan salah seorang Kepala Dinas yang berlatar belakang Teknik Sipil tapi ditempatkan di Dinas yang mengurusi pertanian. “Tentunya ini sangat berimbas pada kinerja Dinas nantinya” kata Mustakim.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Hillaludin Yusri. Menurut Hilal, pergantian posisi besar-besaran di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat menyebabkan terhambatnya beberapa program yang saat ini sudah berjalan. Dengan kata lain, para PNS perlu menyesuaikan waktu dengan pekerjaan ditempat barunya. “Padahal pelayanan publik itu harus terus berjalan” tandas Hilal.

PNS Harus Netral

Dihubungi secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli menilai mutasi PNS besar-besaran yang dilakukan oleh Sa’aduddin memiliki potensi luar biasa yang bisa digerakkan untuk mendukung salah satu partai politik tertentu. Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan para Panitia Pengawas Kecamatan Se Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan untuk menghidari keberpihakan PNS kepada partai politik tertentu, sebagai sebuah upaya balas budi. “jangan karena merasa sudah dipromosikan lantas merasa hutang budi sehingga harus mendukung partai politik tertetu” kata Zuli

Seperti misalnya pemakaian mobil dinas untuk berkampanye. Zuli memaparkan belajar pada Pemilu tahun 2004 dan Pilkada tahun 2007 dimana banyak mobil dinas yang dipakai untuk kampanye, yakni dengan cara mengganti nomor plat mobilnya.

Namun kemungkinan PNS melakukan kampanye terbuka semacam itu akan sangat kecil. Justru yang perlu diperhatikan, kata Zuli, adalah pemberian bantuan biaya dan sarana kampanye untuk Partai. Dan mobilisasi yang dilakukan oleh pejabat eselon IIB kepada anak buahnya untuk memilih partai politik tertentu. “meskipun cara ini susah sekali dibuktikan, tapi kita akan tetap mengawasi untuk menjaga kemungkian terburuk” kata Zuli.

Zuli juga mengingatkan kepada para pejabat agar tidak mengatasnamakan program pembangunan sebagai program Partai Politik tertentu. Misalnya, papar Zuli, ada pembangunan jalan lingkungan atau sarana fisik lainnya yang menggunakan dana pemerintah daerah tapi pada saat pelaksanaan ada atribut partai atau diklaim sebagai bantuan dari partai tertentu. Zuli mengancam jika sampai ada PNS yang kedapatan ikut berkampanye pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan keras. “kita akan jerat dengan Undang-Undang Pemilu, hukumannya enam bulan kurungan” tegas Zuli.

Menanggapi tudingan miring dari banyak kalangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dadang Mulyadi mengatakan, bahwa mutasi tersebut adalah amanah Undang-undang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan Politik manapun. Dadang bahkan menuding balik, bahwa hal tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan mutasi kemarin. Dadang menjamin struktur baru ini akan mulai efektif melakukan kerja pelayanan pada tanggal 02 Februari mendatang. “terlalu berlebihan jika ada tudingan jika mutasi kemarin ditunggangi kepentingan Politik, saya tegaskan bahwa PNS akan tetap Netral dalam Pemilu 2009 mendatang” tandas Dadang dari balik telefon genggamnya. (bratha)***

Menurut Sekda, Hal Itu Berlebihan Jaksa Sorot Penerimaan CPNS

2009-09-04T15:51:00.000+07:00

Seleksi Penerimaan CPNS mendapat kritikan dari para guru swasta yang menilai terjadi diskriminasi. Saat ini, kasus CPNS kembali diungkap oleh kejaksaan, tapi Sekda Kabupaten Bekasi menganggap tindakan kejaksaan itu berlebihan.* DENNY BRATHA

KEJAKSAAN Negeri Cikarang Kab. Bekasi mencium ada bau tak sedap dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Bekasi yang berlangsung pada 7 Desember 2008 lalu. Kegiatan itu diduga bernuansa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Hal demikian terungkap dari surat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cikarang, Baringin Sianturi, yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Sa’duddin, per tanggal 28 April 2009.
Surat bernomor, B-1697/0.2.35/Cp.1/04/2009, menyatakan adanya dugaan KKN dalam penerimaan CPNS pelamar umum di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008. Di situ diterangkan pula bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Prinops 01/0.2.35/Dek.3/-2009, ditemukan data dan fakta adanya delapan orang pelamar yang tidak dinyatakan lulus administrasi dan dikategorikan tidak memenuhi syarat (TMS) namun tetap diberikan surat ujian oleh Panitia.
Yang agaknya membuat lebih fatal lagi, kendati tidak memenuhi syarat, kedelapan CPNS tadi dinyatakan lulus sesuai dengan lembar pengumuman bernomor : 811.1/2618-BKD tanggal 24 Desember 2008. Kejaksaan menilai terjadi adanya tindak penyimpangan oleh panita seleksi CPNS karena meluluskan para pelamar yang diduga bermasalah tersebut. Kejaksaan meminta kepada Bupati Bekasi untuk meninjau kembali SK CPNS yang bersangkutan sekaligus membatalkannya.
Kejaksaan Negeri Cikarang juga menyampaikan tembusan kepada enam instansi terkait, lainnya, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Barat, Gubenur Jawa Barat, BKN Jawa Barat, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi.
Ketika dikonfirmasi, Helena Oktavianie, Kasi Intelejen Kejari Cikarang membenarkan, surat tersebut memang betul berasal dari instansinya. Menurut Helena, kasus tersebut masih pada tahap penyelidikan.
Helena mengatakan, pihaknya memproses kasus tersebut karena adanya laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia penerimaan CPNS di Pemda Kabupaten Bekasi. Berangkat dari laporan itu, Kejaksaan melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan dari pelapor dan saksi. Sejauh ini, kata Helena, status surat masih bersifat imbauan kepada Bupati agar meninjau ulang SK CPNS. Tujuannya sekadar mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan pada seleksi CPNS berikutnya. "Kewenangan penuh ada di tangan Bupati Bekasi, Kejaksaan hanya memberi saran," kata Jaksa perempuan berkacamata itu.
Di lain sisi, Helena secara jujur menyatakan, pihaknya pun merasa kesulitan untuk membuktikan kebenaran adanya tindak kecurangan dan kerugian Negara dalam kasus penerimaan pegawai. Meski demikian, ia menegaskan, akan tetap melakukan pemeriksaan lanjutan.
Sekda Mengabaikan
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bekasi, Dadang Mulyadi ketika diminta pendapatnya mengatakan, isi surat kejaksaan tersebut terlampau berlebihan. Pasalnya, kata Dadang, proses penerimaan CPNS sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melibatkan unsur independen. Dadang juga membantah jika ada unsur KKN pada saat penerimaan CPNS. "Ini kan hanya pihak yang merasa kecewa karena tidak lulus, wajarlah," ujar Dadang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, (17/6).
Dadang mengatakan, untuk membatalkan SK CPNS bukan persoalan yang mudah karena sudah dikeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) sehingga akan melibatkan banyak instansi seperti Menpan dan BKN. Bisa-bisa, kata Dadang, Pemda malah di-PTUN-kan jika salah mengambil kebijakan. Menurut Dadang, masalah ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Panitia seleksi kepada pihak Kejaksaan.
"Jadi tidak mungkin kita mengabulkan permintaan Jaksa untuk membatalkan SK CPNS. Apalagi semua sudah dijelaskan kepada Jaksa," ujar Dadang.
Hilaludin Yusri, Ketua Komite Daerah Anti Korupsi (Komdak) mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum jika ada unsur KKN dalam setiap penerimaan CPNS. Namun menurut dia, kelengkapan administrasi adalah sarat mutlak dalam setiap seleksi penerimaan CPNS. "Jika temuan Jaksa adalah terkait dengan masalah administrasi, maka ini menjadi masalah yang sangat fatal," kata Hilal.
Ia menambahkan, meskipun dibolehkan dalam Undang-Undang, seharusnya hubungan Kejari dengan Pemda adalah terkait dengan pemanggilan saksi dan pengumpulan barang bukti, bukan bersifat himbauan. Apalagi dalam surat tersebut disebutkan adanya dugaan KKN, yang artinya ada unsur transaksional.
"Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh kejaksaan, jelas ada kerugian negara. Saya pikir, bukti dan faktanya sudah cukup kuat untuk menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," ujar Hilal.
Yang justru ia sesalkan adalah masalah sikap Sekda Kabupaten Bekasi yang terkesan menganggap enteng masalah tersebut dengan tidak memberikan jawaban kepada kejaksaan. Seharusnya, kata Hilal, Sekda dapat memberikan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan baik kepada jaksa maupun kepada publik. Sebab, sambung Hilal, masalah ini sempat menjadi isu publik yang cukup panas. "Sekda tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Sebab kasus ini pernah ramai, dan masyarakat bertanya-tanya tentang kebenarannya," tegas Hilal.
Kembali ke Kasie Intelijen Kejari Cikarang Kab. Bekasi Helena, ia merasa terkejut ketika mengetahui surat Kajari telah beredar luas di luar. Padahal pihaknya sendiri masih menunggu jawaban dari Pemkab. Bekasi. (JU-16)***
(Sumber Pikiran Rakyat)

Hilaludin Yusri "Bekasi Luluh Lantak"

2009-09-04T15:44:00.000+07:00

SEMUA Orang sepakat bahwa pemuda adalah generasi pelurus dan penerus bangsa. Tapi sedikit yang peduli dengan masa depan pemuda yang kini hidup dalam kepungan globalisasi, dimana nilai-nilai materialisme, individualisme dan hedonisme perlahan menyusupi urat nadi generasi muda. Amnesia sejarah menjadi penyakit baru dikalangan anak muda dewasa ini. “mungkin anak muda sekarang lebih kenal Dewi Persik ketimbang KH. Noer Ali, bisa jadi lebih fasih bercerita tentang musik dan grup band ketimbang sejarah Sumpah Pemuda dan para pencetusnya” ujar Hilaluddin Yusri, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi.

Kekhawatiran pria kelahiran Bekasi tahun 1974 bukan tanpa alasan, menurutnya bangunan nilai saat ini sudah sangat kropos dan rapuh. Bekasi tempo dulu yang terkenal dengan kultur masyarakatnya yang agamis, berubah menjadi masyarakat yang sekuler. Kini kala sore hari, sangat jarang dijumpai rombongan remaja berbusana muslim menenteng kitab suci menuju masjid dan musola. Lepas magrib dan isya, tidak lagi terdengar lantunan ayat suci yang dikumandangkan.

“beda dengan saat saya remaja dulu, kini mall sudah menjadi tempat ibadah baru bagi banyak anak muda, pesantren menjadi benteng terakhir untuk menahan laju globalisasi di Bekasi” kata Hilal menghabiskan masa remajanya dalam lingkungan pesantren di Ujung Malang, Babelan.

Kondisi ini membuat Hilal merasa sangat prihatin. Dalam pandangannya, Bekasi telah luluh lantak disemua sendi kehidupannya dan nyaris tidak ada yang bisa dibanggakan. Di ranah ekonomi, laju pembangunan dan industrialisasi ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pinggiran seperti Bekasi bagian Utara dan Selatan. Begitu juga dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Ranah politik pemerintahanpun tidak beda kusutnya.

Kondisi ini tidak lepas dari political will pemerintah daerah dari masa ke masa yang kurang peka dalam membaca realitas kebutuhan masyarakat secara jangka panjang. Pembangunan infrastruktur ternyata tidak diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga masa transisi kultur dari tradisional ke industri modern tidak dapat diimbangi oleh masyarakat Bekasi, yang terjadi kemudian adalah gegar budaya. “masyarakat bekasi tidak siap menghadapi perubahan yang demikian cepat, sehingga tidak dapat bersaing dan pada akhirnya terpinggirkan” kata pria penampilan kalem tersebut.

Hilal mencontohkan, ketika sawah dan lading yang menjadi sumber penghidupan para petani disulap menjadi kawasan industri dan perumahan, pemerintah daerah tidak memikirkan nasib petani yang tergusur. Parahnya, juga tidak ada upaya penyiapan SDM yang dapat bersaing di dunia industri semisal dengan mendirikan SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK). “warga Bekasi hanya menjadi penonton didaerahnya sendiri, sebab mata pencaharian mereka terbunuh” kata Hilal lirih.

Untuk itu, bertepatan dengan momentum sumpah pemuda, Hilal berharap lahir sebuah kesadaran bersama dikalangan kaum muda untuk bersama-sama memberi kontribusi nyata bagi Bekasi. Yaitu dengan mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan sebagai kawah candradimuka, untuk mengodok konsep dan solusi atas beragam persoalan kedaerahan serta menjadi tempat pengkaderan. “sudah saatnya kaum muda tampil dengan konsep dan solusi” cetusnya bersemangat.

Hal tersebut hanya akan menjadi mimpi, jika Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan tidak mengambil peran besar dalam pembinaan pemuda. Sebab selama ini, program yang diluncurkan oleh Pemda hanya bersifat temporal dan seremonial. Padahal, pemuda kota Bekasi membutuhkan hal yang lebih subtansi dan jangka panjang. Seperti misalnya program pemberdayaan dan peningkatan skill personal sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. “potret ketimpangan masyarakat di daerah Cikarang dan Cibitung cukup menjadi contoh buruk pembangunan, rencana pembangunan di Bekasi utara jangan sampai melahirkan gegar budaya lagi” kata pria yang pernah mencuat namanya karena kerap membongkar kasus korupsi di Kabupaten Bekasi.

Hilal berharap dengan adanya rencana pembentukan Dinas Pemuda pada SOTK yang abru dapat lebih mewadahi aspirasi anak-anak muda Bekasi. “pemuda Bekasi harus diselamatkan” ujar Hilal. (bratha)

PEMEKARAN KABUPATEN BEKASI SEBUAH KEHARUSAN…!!!

2009-09-03T15:03:00.003+07:00

BEKASI memiliki peran penting dalam rentang sejarah Nusantara, mulai dari era Kerajaan Taruma Negara sampai era pergolakan revolusi kemerdekaan. Bekasi di abad ke 4 sampai ke 7 pernah menjadi pusat Kerajaan Taruma Negera yang merupakan kerajaan tertua dan terbesar di tanah Jawa. Di masa kemerdekaan, Bekasi menjadi daerah pertempuran melawan penjajah dimana ribuan nyawa rakyat gugur di medan juang. Tidak berlebihan jika kemudian Bekasi di lukiskan sebagai daerah “Tapal Batas” oleh Ismail Marzuki dan diabadikan oleh Chairil Anwar dalam puisi “Antara Karawang – Bekasi”.

Dengan luas wilayah 127.388 Ha dan Jumlah penduduk yang kini telah berkembang hingga 2 juta jiwa lebih, Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 23 kecamatan, 182 desa dan 5 kelurahan. Dinamika pembangunan Kabupaten Bekasi yang tahun ini memasuki usianya yang ke 59, menunjukan pertumbuhan pesat di segala sektor. Pembangunan Kabupaten Bekasi setidaknya ditompang oleh lima modal dasar yang strategis.

Pertama, secara geografis Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dan menjadi pintu masuk utama dari arah timur Jakarta, menjadikannya sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, Pertumbuhan industri bergerak semakin cepat dari tahun ke tahun. Menjamurnya kawasan industri terpadu di wilayah selatan Bekasi, seperti Lippo Cikarang, Jababeka, Ejip dan lainnya. Secara nyata telah mendorong pertumbuhan ekonomi bagi warga disekitarnya. Ketiga, Kabupaten Bekasi memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat kaya. Keempat, Kabupaten Bekasi memiliki 70 % lahan pertanian produktif yang dapat menjadi modal daerah agraris berbasis industri. Kelima adalah karakteristik masyarakat Bekasi yang heterogen.

Kendati demikian, bukan berarti Kabupaten Bekasi terbebas dari masalah, yang kita kita ketahui bersama belum sepenuhnya dituntaskan. Kesejahteraan ternyata belum bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Pembangunan juga belum berjalan secara merata di semua sektor.

Berdasarkan data Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) masih ada sekitar 111.277 keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah balita yang menderita gizi buruk mencapai 1.300 anak. Sebanyak 233 orang menderita dan terinfeksi penyakit kaki gajah, masih menempatkan Kabupaten Bekasi di posisi tertinggi se Jawa Barat bahkan nasional. Penderita Lepra 352 orang dan yang terinfensi HIV/AIDS sebanyak 229 orang. Penyebaran DBD pada awal tahun 2009, empat Kecamatan dinyatakan zona merah dan empat orang meninggal dunia. Sebagian masyarakat Kabupaten Bekasi rentan terhadap serangan penyakit karena pola hidup dan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat.

Di ranah pendidikan, masih terdapat 112 Sekolah Dasar yang rusak atau sekitar, 1.320 ruang kelas. Angka putus sekolah mencapai 16.000 anak. Sarana infrastruktur masih banyak yang rusak sehingga mengurangi mobilitas perekonomian masyarakat.

Sederet permasalahan di atas, hampir sebagian berada di daerah utara Bekasi. Geliat pertumbuhan pembangunan sampai saat ini masih terpusat di wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan. Masyarakat utara hanya mendapatkan dampak negatifnya. Seperti banjir yang melanda hampir setiap tahun. Sungai-sungai yang tercemar dan rusaknya ekosistem alam akibat dari pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah buang industri.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara juga masih bergerak selambat keong. Jumlah masyarakat miskin terbanyak ada di wilayah utara dengan penyebaran bervariasi. Kecamatan Babelan menempati rangking tertinggi dengan jumlah masyarakat miskin 11.491 KK, Taruma Jaya 6030 KK, Tambelang 3465 KK, Cabang Bungin 4401 KK dan Muara Gembong 3169 KK. Demikian juga dengan sarana dan prasana yang masih tertinggal jauh dari wilayah selatan.

Padahal wilayah utara memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti gas dan minyak bumi. Bedasarkan data yang ada, di Kabupaten Bekasi daerah utara memiliki cadangan minyak bumi sebesar 195 Milyard Barel, sedangkan Gas bumi mencapai 19 BSCF (Billion Standard Cubic Feet) yang diperkirakan tidak akan habis dieksplorasi sampai 30 tahun mendatang, angka ini setara dengan blok Cepu. Migas tersebut tersebar di 7 blok yaitu ; Sasak, Ranca Jawa dan Pondok Tengah Utara (Kecamatan Muaragembong), Blok Pondok Makmur (Kecamatan Cabang Bungin), Blok Tegal Pancing (Kecamatan Sukatani).

Sedangkan dua blok lainnya sudah dimulai dieksplorasi yaitu Pondok Tengah dengan kapasitas produksi 2000 barel minyak mentah per hari dan Lapangan Tambun (30 sumur) Kecamatan Babelan 12.000 barel/hari. Di Blok Pondok Tengah sendiri cadangan minyaknya mencapai 35 MMFCS (Million Matrix Standard Cubik Feet). Awal tahun ini, PT. Pertamina sedang melakukan uji sesmix di 121 titik yang diduga mengandung potensi minyak dan gas bumi.

Selain potensi SDA yang dimiliki, prospek pertumbuhan pembangunan di wilayah utara juga cukup menjanjikan. Dalam kurun waktu 5 – 10 tahun mendatang, wajah wilayah utara akan berubah drastis.

Saat ini sedang disiapkan pembangunan pelabuhan internasional, jalan tol lingkar luar yang menghubungkan Tanjung Priok – Cibitung sepanjang 32 kilometer, jalan tembus dari Taruma Jaya ke Batu Jaya Karawang berserta jembatan penghubungnya. Termasuk juga penyiapan lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar untuk kawasan industri.

Kesenjangan inilah yang menjadi pemicu awal keinginan masyarakat Bekasi bagian utara untuk mendorong pemekaran wilayah. Dengan pemekaran wilayah maka pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin maksimal. Pemekaran juga didorong untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada di wilayah utara sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat utara tidak gamang dalam menyongsong perubahan. Dari kultur tradisional menjadi masyarakat idustri modern. Seiring dengan itu, maka iklim demokrasi di tingkat lokal juga diharapkan kian berkembang.

Pemekaran Sebuah Keharusan..!

Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi sudah mulai digulirkan sejak awal tahun 2000 oleh sebagian tokoh masyarakat. Wacana ini kemudian terus membesar menjadi sebuah issu utama bagi masyarakat utara. Namun baru pada tahun 2007, wacana ini mendapat respon positif dari elite politik di Kabupaten Bekasi. Pemda Kabupaten Bekasi mengelontorkan anggaran sebesar Rp. 900 juta untuk melakukan studi kelayakan pemekaran daerah sesuai dengan PP 78 tahun 2007.

Studi kelayakan ini dianggap penting agar pemekaran yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak malah menjadi beban baru bagi masyarakat, baik daerah induk maupun daerah baru yang dimekarkan.

Berdasarkan PP 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan pengabungan daerah, setidaknya ada 11 faktor dan 38 indikator yang memiliki bobot berbeda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. Sebelas faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah ; Jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali.

Selain masalah teknis administratif, sebuah pemekaran wilayah juga memerlukan itikad baik elite politik baik di eksekutif maupun legislatif. Sebab berdasarkan aturan yang ada, maka sebuah pemekaran wilayah harus menempuh 16 tahapan, dari mulai penjaringan aspirasi masyarakat, kajian akademis, pembentukan Pokja persiapan pemekaran wilayah, persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi, Persetujuan Bupati sampai ke DPR RI untuk mengesahkannya melalui Undang-Undang.

Respon positif dari Pemda Kabupaten Bekasi tersebut tentunya harus kita apresiasi secara positif. Perlu ada komitmen kuat seluruh komponen masyarakat agar agenda pemekaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil Akhir Kajian

Berdasarkan laporan akhir studi kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi menunjukan bahwa Kabupaten Bekasi sangat layak untuk dimekarkan. Hasil penelitian terhadap tingkat kemampuan daerah Kabupaten Bekasi dapat digambarkan sebagai berikut.
1. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan daerah, ternyata Kabupaten Bekasi memiliki skor 420. Sesuai dengan PP 78 Tahun 2007 maka Kabupaten Bekasi termasuk katagori daerah yang sangat mampu dan dapat di rekomendasikan untuk dimekarkan.
2. Berdasarkan jawaban responden hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kuesioner menunjukan bahwa lebih dari 80 % responden dari 2717 responden yang memberikan jawaban menyatakan setuju untuk pemekaran di Kabupaten Bekasi.
3. Hal tersebut sejalan dengan hasil jajak pendapat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap seluruh Badan Permusyawarah Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi dari 187 Desa diperoleh kesimpulan bahwa ;
a) Sebanyak 178 BPD atau sekitar 81 % setuju pemekaran
b) Sebanyak 29 BPD atau sekitar 16 % tidak setuju pemekaran
c) Sebanyak 9 BPD atau sekitar 4 % belum memberikan pendapat.
4. Hasil akhir kajian Pemekaran Kabupaten Bekasi setidaknya merekomendasikan 5 alternatif daerah pemekaran. Tiga diantaranya direkomendasikan, dua lainnya ditolak.

Hasil kajian akademis tersebut menunjukan bahwa Pemekaran Daerah Kabupaten Bekasi menjadi sebuah keharusan, bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. Hal tersebut sekaligus juga menjawab keraguan banyak kalangan tentang kelayakan pemekaran. Aspirasi masyarakat ini tentunya harus terus didorong sebagai kehendak demokrasi masyarkat.